GuidePedia

Malang, Global Post
Kredibilitas Kejari Kepanjen dipertaruhkan dihadapan hukum, hal ini terjadi dalam penanganan kasus Prona yang dilaporkan warga sejak Bulan Oktober 2013 silam dan surat laporan tertanggal 6-1-2014 yang diterima Ka. Jati Jatim, as-Pidsus,as-was juga Kejakgung, Jampidsus dan Jamwas.

Kasus yang melibatkan oknum kepala Desa Sekarpuro an. Anwari sebagai pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan merasa jadi raja kecil hingga sering membuat keputusan, seharusnya memihak dan mengayomi masyarakat Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupten Malang, tapi malah dirasa warganya sebagai Kades yang arogan dengan bicara seolah-olah tidak pernah keliru juga kebal hukum. Bahkan semua hal di Sekarpuro atau hitam putihnya wilayah desa tergantung dia dan bagi warga yang di anggap tidak sejalan ‘dipersulit’ dalam pengurusan administrasi kependudukan dan hal lain yang berhubungan dengan desa.

Hal itu dialami oleh warga yang berani komplain kepadanya sampai berujung laporan ke kejaksaan terkait proyek prona desa Sekarpuro yang memungut uang mulai Rp 350.000 – 5.000.000 dan kuota waktu kejadian berjumlah 350 KK pada tahun 2013 silam. Patut di acungi jempol seorang oknum kades Kabupaten Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan dalam kasus tersebut, masih bisa melenggang dengan bangga dan tanpa rasa bersalah juga tidak merasa takut sedikitpun terhadap hukum, itu sering disampaikan pada warga yang dianggap melaporkan dirinya ke pihak hukum dengan berkata ‘aku tidak bersalah dan lihat sampai sekarang aku masih tetap jadi Kades dan tidak tersentuh hukum’ ujar salah seorang warga mengutif perkataannya.

Pertanyaan dalam benak warga masyarakat bermunculan, apalagi bagi mereka yang telah membantu dengan koopertif datang memberikan keterangan ‘apa hukum itu tajam Cuma ke bawah...? Lalu tumpul ke atas...? karena banyak kasus yang melibatkan warga biasa sebagai tersangkanya dan cepat dalam penanganan hingga tidak perlu memanggil saksi seperti kasus ini, sebab mulai sejak Oktober 2013 – Maret 2014 sampai 25 orang lebih, padahal alat bukti yang telah sah menurut hukum sudah ada dan saksi juga sudah dimintai keterangan, Bahkan ijin dari bupati malang H. Rendra Kresna no.182/382/421.013/2014 untuk memeriksa tersangka sudah di terima Kejari Kepanjen pada 7/4/14, terus apa yang membuat kasus ini berjalan di tempat atau molor sampai sekitar 2 tahun lebih di Kejari Kepanjen ...?

“Sekarang kami sebagai warga masyarakat menunggu pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tipikor jalan juanda Surabaya dan kalau memang Kajari Kepanjen menganggap perlu perkara ini di tangani Kejati Jawa Timur, ya silahkan di limpahkan ke atas karena tembusan surat laporan perkara ini sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada awal waktu laporan pertama dan selanjutnya. Mudah-mudahan supremasi hukum ditegakan di Kabupaten Malang kususnya dan Indonesia pada umumnya,” demikian harapan warga.
Dari Kasie Pidsus Yulius Kaisar memberikan informasi ke Pers di ruang kerjanya pertengahan Bulan Januari 2015 lalu, kalau berkas sudah lengkap dan siap di limpahkan ke PN Tipikor Jatim, tapi tunggu PH tersangka dulu Minggu awal Bulan Februari 2015, ujarnya. (Team Mlg)
 
Top