GuidePedia


                                     Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi 
                                                 Sundari bersama Satgas PHLT

Bandung, Global Post
Persoalan lingkungan hidup khusunya di wilayah Jawa Barat semakin hari semakin memprihatinkan. Mulai dari pencemaran, perusakan hutan hingga kebutuhan air bersih yang semakin sulit. Karena itu Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat (BPLHD) merintis pembentukan Satuan Petugas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Satgas PHLT) dan dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Dalam acara pengukuhan Satgas PHLT tersebut, turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari dan Abdul Haris Bobihoe.

Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Ali Hasan meminta BPLHD untuk mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk operasional Satgas tersebut. Meskipun secara substansi Satgas tersebut idealnya dibawah naungan BPLHD, anggaran yang disediakan harus terpisah. “Sekalipun didalamnya ada Dinas Pemukiman dan Perumahan, anggaran untuk satgas ini bukan main-main dan harus terpisah,” ujar Ali di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/1/2015).

Ali menambahkan, pengukuhan satgas tersebut diharapkan dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang berdampak pada lingkungan. Pasalnya, kerusakan lingkungan yang terjadi di sebagian besar wilayah Jabar kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang terkena limbah industri.

Sementara itu, usai mengukuhkan Satgas PHLT, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, pembentukan Satgas PHLT pengawasan mengenai masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup menjadi lebih terpadu. Pasalnya, pengawasan lingkungan hidup awalnya hanya mengandalkan pemerintah, kini lebih terintegrasi dan menyeluruh. Termasuk unsur TNI, POLRI dan Kejaksaan. Sehingga diharapkan dengan keterlibatan banyak pihak memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat.

“Sehingga pengawasan mengenai pencemaran lingkungan dapat dicegah dan diantisipasi sedini mungkin,” ujar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/1/2015).

Dia menambahkan, semua elemen masyarakat harus menyadari kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Tentu tidak hanya masyarakat tertentu saja yang harus menyadari kebersihan lingkungan tersebut, termasuk para pelaku usaha yang harus mengikuti dan menaati kebijakan serta peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Kendati demikian, sebelum ditindak Satgas PHLT dilakukan terlebih dahulu pendekatan secara persuasif.

Deputi MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, Arif Yuwono mengungkapkan, pembentukan dan pengukuhan Satgas PHLT di Jabar merupakan perintis dalam upaya melestarikan kelangsungan lingkungan hidup khususnya di Jabar. Karena itu, program tersebut harus diapresiasi propinsi lainnya untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih meluas di Indonesia.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Ali Hasan dukung anggaran memadai untuk Satgas PHLT, bahkan DPRD Jawa Barat berharap keberadaan Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu yang baru dikukuhkan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ditunjang dengan anggaran operasional yang memadai. Hal ini dirasa penting agar satgas tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Masih menurut Ketua Komisi IV DPRD Jabar Ali Hasan, satgas tersebut memiliki tugas yang besar mengingat cukup tingginya pelanggaran hukum lingkungan di Jabar. Sehingga, keberadaannya harus didukung anggaran yang besar agar mampu mengurangi pelanggaran hukum lingkungan di Jabar.

"Saya khawatir, jika tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai, kinerja satgas tidak akan berjalan dengan maksimal," kata Ali usai menghadiri pengukuhan Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Jabar, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (20/1).

Ali menuturkan, selama ini anggaran satgas tersebut ada di setiap instansi terkait seperti BPLHD dan Dinas Permukiman dan Perumahaan Jabar.
Seharusnya, kata Ali, pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk satgas tersebut. "Di BPLHD sudah ada sekitar Rp 5 miliar. Tapi kan enggak cukup, itu bukan untuk satgas saja, itu untuk operasional," katanya.
Ali pun meminta pemprov mengkaji sebaik mungkin kebutuhan anggaran bagi satgas tersebut. "Idealnya berapa, kita belum menerima dari mereka," kata Ali seraya menyebut satgas pun harus memiliki kantor tersendiri.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Jabar dikukuhkan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, di Gedung Sate, Bandung, Selasa (20/1). Satgas ini memiliki peran yang penting dan strategis dalam menegakan hukum lingkungan agar lebih tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.

Pembentukan satgas ini merupakan upaya dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang lebih baik. "Dan ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menginisiasi adanya Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup," kata Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaja dalam sambutannya yang dibacakan Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, satgas ini diharapkan mampu meningkatkan keterpaduan dan pengawasan terhadap lingkungan. Jika awalnya hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, kata Heryawan, saat ini penegakkan hukum tersebut melibatkan semua unsur mulai kepolisian, TNI, dan kejaksaan.

"Sehingga dapat segera menyelesaikan semua masalah lingkungan yang ada," katanya. Heryawan pun berharap, satgas ini menjadi shock theraphy bagi para perusak lingkungan.

Maka dari itu, Heryawan mengajak semua pihak berperan aktif dalam menyosialisasikan kesadaran lingkungan hidup kepada seluruh elemen masyarakat. "Menyambut satgas ini untuk menghadirkan Jawa Barat yang dapat menjamin kelangsungan hidup generasi yang akan datang," pungkasnya. (Herman. S)
 
Top