GuidePedia

Nunukan, Global Post
       Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menyoroti pengadaan peralatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan yang belum difungsikan secara maksimal disebabkan karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu peralatan yang dimaksud adalah pengadaan hemodialisis yang merupakan alat untuk melakukan pencucian darah bagi penderita gagal ginjal.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nunukan, Niko Hartono,SE dari Partai PDI Perjuangan kepada wartawan mengatakan, “pengadaan Hemodialisis dilakukan sejak tahun 2013, namun hingga kini keberadaannya mangkrak (belum difungsikan-Rred), dan alasannya tenaga tehnis untuk mengoperasikan itu perlu disekolahkan,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Niko Hartono, SE mengatakan, Pihaknya tidak tahu sudah disekolahkan apa belum, tentu ini jadi permasalahan tersendiri bagi para pasien di Kabupaten Nunukan, pasien yang harus cuci darah Seperti pasien yang gagal ginjal yang harus cuci darah Kalau harus ke Tarakan tentu mengeluarkan lagi ongkos, sementara kita punya alatnya, dan siap pakai tapi tidak bisa dioperasikan,” ujarnya.

Masih dikatakan Niko Hartono selaku Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan bahwa, untuk pengadaan peralatan hemodialisis, pengadaannya bersamaan dengan ct Scan dan laparaskopi, Pemerintah Daerah menganggarkan Rp 15 milyar rupiah. “Pengadaannya bersamaan dengan ct scan dan laparaskopi, satu paket tapi kontraknya sendiri-sendiri. Itu pengadaannya kurang lebih Rp 15 milyar rupiah. Pengadaannya tahun 2013 kemarin,” terang Niko.

Dikatakan Niko Hartono bahwa dengan Mangkraknya peralatan medis hemodialisis harus secepatnya dicarikan penyelesaian, mengingat kebutuhan peralatan pencuci darah yang dimaksud sangat dibutuhkan oleh warga disaat makin besarnya jumlah penderita gagal ginjal.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan ini menambahkan, kalau pengadaan ct scan kemarin memang sama tenaga ahlinya disekolahkan. ”Kalau hemodialisis saya tidak melihat betul kontraknya kemarin apakah diikutkan masalah tenaga tekhnisnya.Yang jelas alatnya belum bisa digunakan, padahal alatnya siap pakai. “Kami menyarankan kepada RSUD paling tidak berupaya mencari solusi agar bagaimana bisa menjalankan alat tersebut. Apakah nanti membuat surat untuk meminjam atau mengontrak tenaga ahli yang bisa menjalankan alat yang dimaksud,” ujar Niko Hartono kepada wartawan belum lama ini. (RDM/GP)

 
Top