GuidePedia

Humbahas, Global Post
Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang diperntukkan 11 Desa masing-masing kegiatan di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan diduga ada penyelewengan. Dari hasil pantauan Global Post di lapangan, yakni Desa  Sijarango dan juga desa Siambaton Julu masih belum pas. Anggaran yang dikucurkan sebesar 50 juta rupiah/ desa  disinyalir menjadi ajang korupsi.

Hasil pantauan dilapangan, bahwa keberadaan fisik bangunan terdapat banyak kejanggalan,  salah satunya bangunan fisik yang dikerjakan ditempel pada bangunan ADD tahun 2012 di Desa Sijarango yang tinggal melanjutkannya tanpa pondasi dasar (seperti terlihat pada gambar), dimana seorang warga yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan, bangunan ADD tahun 2012 ditempel kembali dengan dana Bansos BKP 2014.

Menurutnya fisik yang dikerjakan sekarang hanya memasang tiang penyangga dan atap tanpa membuat pondasi dasar. “Kami berharap agar pemerintah melalui Instansi terkait memperhatikan Bantuan Sosial BKP untuk desa desa yang ada di pemerintahan kabupaten Humbang Hasundutan,” imbauhnya.
Dan yang lucunya lagi sampai berita ini diturunkan ada sejumlah desa masih belum selesi dikerjakan seperti desa Siambaton Pahae. Sementara di tempat terpisah, baru baru ini, Paiman Purba selaku Camat Pakkat setelah dikonfirmasi mengenai BKP itu, kepada wartawan. di kantornya, mengatakan akan meninjau kegiatan fisik bansos BKP dimaksud. (SHs)
 
Top