GuidePedia

Nunukan, Global Post
Akhirnya bertepatan pada Rabu (28/1) malam pekan kemarin, Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berhasil menangkap Jumali, Direktur Utama PT. Tritunggal, buronan yang menjadi tersangka atas dugaan korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan. Jumali adalah penerima Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan pada Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kabupaten Nunukan.

Akhirnya Kontraktor yang mengerjakan proyek senilai Rp1.378.795.000, ini dimasukkan dalam daftar pencarian orang setelah mangkir dari panggilan pihak Kejaksaan Negeri Nunukan.

Dalam kasus yang dimaksud,  penyidik Kejari Nunukan juga menetapkan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Nunukan, Sutan N Siburian dan Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Nonaktif Sigit Pujiharjo sebagai tersangka. Keduanya kini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur.

Bahkan berdasarkan Informasi yang diperoleh SKU Global Post bahwa, Jumali saat ini sedang ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Kejaksaan Negeri Nunukan yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Rudi Susanto, SH.MH”bersama anggota Hendri Lubis, SH dan Yudo Adianto, SH.

Selain itu, Tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Nunukan juga dibantu Satgas Intelejen Kejaksaan Agung. Pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Nunukan menjadikan Sutan N Siburian sebagai tersangka kasus tersebut terkait tanggungjawabnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Merujuk pada tugas dan tanggungjawab Sutan N Siburian selaku pengendali kegiatan yang menangani pelaksanaan kegiatan di lapangan, dia harus tahu mengenai hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan. Sutan juga mengetahui pada saat diajukan pembayaran oleh kontraktor pelaksana kegiatan, ternyata kegiatan belum selesai 100 persen.

Tak hanya Sutan, kasus tersebut juga menyeret Sigit Pujiharjo menjadi tersangka terkait tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Samarinda, negara dirugikan hingga Rp.541.550.000. (Tim)
 
Top