GuidePedia


Perseteruan KPK VS Polri Harus Saling Menahan Diri

Perseteruan sengit antar dua lembaga Penegak Hukum Kepolisian dan KPK hendaknya sama-sama menahan diri dalam menyelesaikan kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.

Kalau polemik ini terus terjadi dan berlarut-larut, maka yang paling diuntungkan adalah para koruptor, mereka bertepuk tangan. Kalau perlu Polri dan KPK makin diadu. Karena itu diharapkan kedua lembaga ini sebaiknya saling menanggalkan ego dalam kelembagaan dalam menangani kasus.

Diharapkan kedua institusi penegak hukum ini dapat saling berkoordinasi dengan baik dalam menangani kasus hukum yang melibatkan pimpinan dua lembaga. Polri dan KPK sebaiknya melepaskan ego kelembagaan dalam penanganan kasus. Kedua lembaga harus bisa profesional dan mengutamakan penegakan hukum di atas kepentingan politik individu maupun kelompok tertentu. Dan setidaknya Konsistensi itu harus dimulai dari pimpinan masing-masing lembaga.

Diketahui, bahwa ketegangan antara Polri dan KPK kembali memanas setelah KPK menetapkan Budi Gunawan yang merupakan calon tunggal Kapolri sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan rekening gendut.

Penetapan ini dibalas Kepolisian dengan menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus pengaturan keterangan palsu dalam sengketa pilkada Kota Waringin Barat.

Meskipun penangkapan yang dilakukan pada Jum’at pagi itu banyak menuai protes dari kalangan penggiat anti korupsi, akhirnya Sabtu dinihari pukul 01.20 WIB, Bambang dibebaskan oleh penyidik Bareskrim setelah sebelumnya sempat dinyatakan ditahan.

BW ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dugaan menyuruh orang untuk memberikan  keterangan palsu di muka persidangan sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Namun kabar yang mencengangkan publik kembali datangg, dimana belum selesai publik merasakan ketegangan dari kasus penangkapan salah satu petinggi KPK Bambang Widjajanto, KPK kembali mendapat serangan baru.

Kali ini, giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang diadukan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan telah "merugikan banyak pemilik saham perusahaan yang sah" oleh Mukhlis Ramlan, yang menyebut konon dirinya kuasa saham PT Daisy Timber di Berau, Kalimantan Timur.

Dalam laporannya Mukhlis menyebut Adnan Pandu Praja pernah menjadi penasehat hukum perusahaan itu dan memiliki saham perusahaan secara tidak sah sejak 2006.

Apapun rekayasanya, masyarakat saat ini lebih cerdas dalam menilai, wajar atau tidak wajar. Yang jelas kasus korupsi dimuka bumi pertiwi harus dikikis. Bukan saatnya bicara soal kepentingan individu dan kelompok tertentu, tapi kepentingan yang lebih besar harus menjadi target utama demi keselamatan Bangsa ini. (Red)
 
Top