GuidePedia

Mendalami Izin Terbang QZ8501

Ironis memang regulasi dunia penerbangan kita, setelah terjadi masalah baru terungkap kalau ada perizinan yang salah. Lalu Pertanyaanbnya lembaga yang memiliki otoritas dalah Kementerian Perhubungan dibawah Dirjen Hubut, tapi lagi-lagi lembaga tersebut yang berteriak lantang bahwa AirAsia tidak memiliki izin terbang.

Di tengah masih berkabungnya keluarga penumpang dan seluruh rakyat di negeri ini atas musibah yang dialami pesawat terbang AirAsia Indonesia QZ8501 dengan rute Surabaya-Singapura yang jatuh di sekitar perairan Karimata/Pangkalan Mbun, aksi saling melempar tanggung jawab perihal siapa pemberi izin untuk penerbangan pesawat AirAsia QZ8501 terus berlangsung.

Dalam teori hukum administrasi negara, izin dimaknai oleh Spelt dan Ten Berge (1993) sebagai bentuk persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, pemerintah selaku penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sejatinya dilarang.

Masih menurut Ten Berge dan Spelt, izin diperlukan karena aktivitas yang dilakukan pemohon izin berkaitan dengan perkenan yang diberikan pemerintah atas tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan dilakukan pengawasan khusus terhadapnya.

Perdebatan mengenai pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas aktivitas penerbangan pesawat nahas AirAsia Indonesia QZ 8501 pada Minggu pagi, 28 Desember 2014, berkembang paralel dengan pertanyaan publik mengenai peristiwa yang melatarbelakangi musibah yang menimpa pesawat naas tersebut meski dugaan sementara diarahkan pada kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh awan cumulonimbus (awan CB) yang selama ini banyak dilansir oleh berbagai media massa.

Pihak maskapai AirAsia Indonesia dipersalahkan telah melanggar izin rute penerbangan periode winter 2014-2015 26 Oktober 2014-26 Maret 2015 yang seharusnya menjadi otoritas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Kemenhub J.A. Barata pada 4 Januari 2015 surat izin terbang dari Kemenhub hanya diberikan pada Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu sehingga aktivitas penerbangan AirAsia pada Minggu dinilai dilakukan menyalahi izin yang telah diberikan. Namun, Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura I Farid Indra Nugraha mengungkapkan, tak ada masalah perizinan pada penerbangan AirAsia QZ8501.

Untuk rute penerbangan tersebut, AirAsia telah mengajukan izin rute dan jadwal kepada Indonesia Slot Coordinator (IDSC) dan di dalam slot sudah diperbolehkan. Rapat IDSC dihadiri oleh Kemenhub selaku regulator, juga Angkasa Pura I dan AirNav Indonesia. Slot yang diminta telah disesuaikan pula dengan kesediaan bandara internasional tujuan seperti Australia atau Singapura.

Apabila memang tersedia dan tak ada masalah pada jalur udara, akan diteruskan ke Dirjen Perhubungan Udara untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu akan dikirimkan ke Air Traffic Controller dan Angkasa Pura I (AP I) untuk diumumkan. Namun, menurut General Manager Angkasa Pura I Trikora Harjo, pemberian izin rute penerbangan bukan merupakan kewenangan AP I. (Red)
 
Top