GuidePedia

Politisi PDIP eks calon Bupati Kotawaringin Barat Sugianto Sabran (Kiri) yang melaporkan Bambang Widjojanto ke Mabes Polri atas sangkaan pemberian keterangan palsu sidang sengketa Pilkada 2010 silam.
Samarinda, Global Post - Pengamat Hukum dan Politik dari Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah menilai drama penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto tidak wajar.

Oleh karena itu, dia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil sikap tegas terhadap segala macam upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti dikutif Antara di Samarinda, Jumat (23/1/2015), Herdiansyah menilai penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri mengundang tanya, apakah tindakan itu murni proses hukum atau memiliki tendensi politik di baliknya.

"Jika melihat situasi yang terjadi saat ini, sulit untuk tidak mengatakan bahwa penangkapan Bambang Widjojanto adalah hal yang tidak wajar. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari ketidakwajaran tersebut," katanya.

Pertama, penangkapan Bambang Widjojanto terjadi di tengah proses penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.

"Publik paham betul bahwa Komjen Budi Gunawan memiliki potensi untuk menggunakan institusinya melakukan serangan balik terhadap KPK," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Kedua, kata Herdianzah, penangkapan Bambang Widjojanto terjadi saat status Budi Gunawan sebagai tersangka, sehingga hal tersebut mengindikasikan upaya perlawanan (feedback) dari tubuh Polri.

"Sementara kasus yang dituduhkan kepada Bambang Widjojanto adalah kasus yang sudah mengendap lama sejak 2010 silam," ujarnya.

Ketiga, menurutnya, penangkapan Bambang Widjojanto terkesan sangat prematur, tanpa didahului oleh fakta-fakta yang cukup dan dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik.

"Saya menduga, jangan-jangan ini bukan murni proses hukum, tetapi bagian dari perlawanan atas penegakan hukum antikorupsi. Ada potensi institusi Polri menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan KPK (abuse of power)," tegas Herdiansyah.

Setelah Bambang Widjojanto, Giliran Adnan Pandu Praja Dilaporkan Ke Bareskrim Polri
Belum selesai publik merasakan ketegangan dari kasus penangkapan salah satu petinggi KPK Bambang Widjajanto, KPK kembali mendapat serangan baru.

Kali ini, giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang diadukan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan telah "merugikan banyak pemilik saham perusahaan yang sah" oleh Mukhlis Ramlan, yang menyebut dirinya kuasa saham PT Daisy Timber di Berau, Kalimantan Timur.

Mukhlis menyebut Adnan Pandu Praja pernah menjadi penasehat hukum perusahaan itu dan memiliki saham perusahaan secara tidak sah sejak 2006.

"Kami bawa data-data lengkap, ini harus ditindak, Adnan harus dipanggil, diperiksa dan diadili karena merugikan banyak pemilik saham yang sah dan memiskinkan para pemilik saham," katanya.

Ia menyebutkan pemilik saham perusahaan pengusahaan hutan itu antara lain perusahaan daerah di Berau dan Pesantren Al-Banjari di Balikpapan.

Sementara Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Ronny Sompie mengapresiasi langkah cepat Bareskrim melakukan penyidikan terhadap Bambang Widjojanto atas sangkaan keterangan palsu sidang MK 2010, Pemilukada Kota Waringin Barat.

"Penyidikan itu dilakukan kalau sudah lengkap. kenapa harus berlama-lama?," katanya di depan gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/1/2015) pekan kemarin.

Menurut dia langkah cepat dalam proses penyidikan ini harus menjadi barometer penyidikan di Polri. "Seperti ini, jangan lama-lama." katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum Bambang Widjojanto menilai penangkapan wakil ketua KPK tersebut oleh kepolisian super cepat. "Ada laporan polisi yang dilakukan Haji Sabran pada 15 Januari, surat geledah 20 Januari dan surat penangkapan 22 Januari," kata Nursyahbani Katjasungkana, kuasa hukum BW di depan gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Kasus ini bermula atas laporan dari Politisi PDIP eks calon Bupati Kotawaringin Barat Sugianto Sabran yang melaporkan Bambang Widjojanto ke Mabes Polri atas sangkaan pemberian keterangan palsu pada 2010 silam.

Diakui Sugianto Sabran bahwa dirinya melaporkan Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri tanpa izin ataupun restu dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Tidak, saya melapor sendiri," kata Sabran menjawab pertanyaan wartawan di Bareskrim Mabes Polri, seperti dikutip dari Antara, Jumat (23/1/2015).

Dia juga menyatakan pelaporan tersebut juga tidak ada kaitan dengan partai politiknya. "Ini kehendak saya. Tidak ada kaitannya dengan partai," kata Sabran.

Namun, anggota Komisi III DPR RI tersebut mengaku sempat berkonsultasi dengan beberapa anggota partai sebelum melaporkan Bambang Widjojanto. "Kepada anggota minta saran bagaimana rekan-rekan di PDI-P dan pada orangtua," kata dia.

Sebelumnya Sabran sempat menghujat Bambang Widjojanto saat tim kuasa hukum tengah menjawab pertanyaan awak media di Bareskrim Mabes Polri.

Sabran merupakan calon Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi soal sengketa pilkada pada tahun 2010. Sabran juga pernah terjerat kasus illegal logging pada 2006. (ant/yus/gp)
 
Top