GuidePedia

Tolitoli, Global Post
Tak ada kompromi, siapapun yang coba melanggar terima konsekuensinya, Demikian kata-kata yang tepat dari Kepala Badan lingkungan Nasir DG Marumu Tolitoli.  “Saya akan bekerja sesuai dengan aturan main yang berlaku di Badan lingkungan hidup. Tentu kalau ada yang mrncoba melanggar aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan instrumen pembagunan dan UU No.32 Tentang Lingkungan,  Kita lakukan tindakan,” demikian dikatakan Kepala Badan lingkungan Kabupaten Tolitoli, Nasir DG Marumu.

Lebih jauh dikatakan Nasir, jika masih  ada yang memcoba membuat pelanggaran yang tidak sesuai aturan  yang sudah di tetapkan dalam instrumen pembagunan, maka pihaknya akan melakukan tindakan kepada yang bersangkutan, diantaranya tahab awal dengan melalui surat teguran, tapi  jika teguran tersebut masih diabaikan, maka pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak Hukum.

Ada dua hal instrumen pembangunan yang akan berdampak pada aturan  tersebut, yakni dampak positif dan dampak negatif. “Tentu tinggal kita yang melihat mana dokumen dokumen yang sudah sesuai dengan instrumen pembangunan yang tidak menimbulkan dampak Hukum,” ujar Nasir.

Sementara di tempat terpisah, menurut salah satu pemerhati lingkungan Bahar Abdullah, ST saat d temui di warkop Apotik Ponsel mengatakan hingga saat ini belum adanya upaya pemerintah daerah untuk menertipkan kegiatan usaha yang tidak mempunyai dokumen lingkungan hidup sesuai yang di amanat kan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Seharusnya pemerintah lebih pro aktif memberikan sosialisasi kepada para pengusaha yang bergerak di bidang bisnis oil. Namun kelihatannya pemerintah selama ini hanya masa bodoh dalam hal memberikan pengertian pada masyarakat.

Akibatnya ada resiko yang d timbulkan akibat pembuangan limbah B3 oil pada saluran -saluran  air yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak bagi warga masyarakat yang menghirup polusinya. Hal ini  tidak di sadari oleh pemerintah. Bukan hanya pembuangan pada limba, tapi pada pengurusan dokumen proyek yang seharusnya di buatkan dokumen pengelolaan lingkungan. Namun hampir rata rata proyek tidak memiliki dokumen Amdal maupun UKL-UPL.

Sementara UU No. 32 tentang lingkungan hidup mewajiban setiap kegiatan atau usaha yang direncanakan serta yang sudah terlaksana, Pemerintah harus tegas dan berani menerapkan UU No. 32. Siapapun dan resiko apapun harus tetap diimplementasikan di lapangan, tegas Bahar. (Sar)
 
Top