GuidePedia

Lebak, Global Post 
          Sudah hampir memasuki tahun kelima semenjak diberlakukan efektif tanggal 1 Mei 2010 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ternyata masih banyak badan-badan publik yang berusaha untuk menutup informasi yang ada di badan publik. Padahal dalam undang-undang keterbukaan informasi publik (UU KIP) setiap badan publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.         

Seperti yang terjadi di kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, Ketua Pusat Informasi Warga (PIW) Kecamatan Rangkasbitung, Solihin menuding Kasie Ekbang kecamatan Kalang Anyar  Aan menutup-nutupi informasi terkait kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuaan Desa (fresh money) Pemprov Banten di seluruh desa  yang ada di kecamatan Kalanganyar.

Solihin mengatakan dalam rangka melakukan kontrol social terhadap kegiatan pembangunan yang bersasal dari dana bantuan desa pihaknya meminta informasi proposal kegiatan pembangunan tiap-tiap desa kepada pihak kecamatan Kalanganyar melalui Kasie Ekbang. Namun pihak kecamatan terkesan mengulur waktu dan tidak bersedia memberikan informasi.

Solihin menduga ada upaya pihak kecamatan untuk menutupi penyimpangan kegiatan di desa dalam penggunaan dana Fresh money. “Ini patut dicurigai bila kecamatan tidak transparan dengan kegiatan pembangunan di desa, seperti ada upaya menutupi penyimpangan,” kata Solihin yang akan terus memantau penggunaan dana fresh money di kecamatan Kalanganyar.

Menanggapi permasalahan tersebut  Ketua LSM SAMUDRA MPD Lebak Ade Irwan mengatakan Setiap Badan publik memiliki kewajiban mendukung keterbukaan informasi seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Irwan menayatakan, semua aktivitas badan publik yang kegiatannya menggunakan uang negara informasinya harus dibuka selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin mengakses. Kecuali untuk informasi-informasi yang dikecualikan, seperti terkait dengan pertahanan negara. Oleh karena itu pihaknya menghimbau Pihak kecamatan Kalanganyar khususnya kasie Ekbang kooperatif mendukung keterbukaan informasi sekaligus sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

Sementara itu Kasie Ekbang Kecamatan Kalanganyar Aan membantah kalau dirinya tidak transparan dan berupaya menutupi terkait kegiatan bantuan keuangan desa, Ia membenarkan bahwa PIW kalanganyar telah meminta proposal kegiatan Dana bantuan desa. Namun pihaknya meminta waktu untuk mempersiapkannya. “Saya minta bersabar, ini soal waktu saja karena pekerjaan saya bukan melayani PIW saja. Apa lagi saat ini saya juga sebagai PJS Desa Kalanganyar,” kata Aan. (Solihin)


 
Top