GuidePedia

Jakarta, Global Post
Polri dilarang main hakim sendiri terkait kasus penangkapan terhadap wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, SH. MH. karena tuduhan yang dianggap kabur. Bambang Widjojanto tidak bisa diancam dengan tuduhan kesaksian palsu oleh polri karena statusnya kala itu sebagai advokat yang di lindungi oleh ketentuan undang undang  advokat pasal 15 jo pasal 16   undang undang  no.18 tahun 2003 tentang  advokat dan bukan untuk kepentingan pribadi. “Kecendrungan Bambang saat itu untuk kepentingan hukum,” demikian ditegaskan pengajar anti korupsi sekligus dosen widyaiswara ahli madya untuk pegawai negeri, TNI/Polri. Belum lama ini kepada Global Post, Jum’at (23/1).

Dikatakan Mudjadid bahwa presiden Jokowi wajib mengambil alih masalah perseteruan yang terjadi antara Lembaga Penegak supremasi Hukum KPK dan Polri agar keresahan masyarakat dapat dipadamkan.

“Ingat Indonesia jangan dijadikan sasaran politik pedagang sapi perahan, dan  DPR RI wajib bertanggung jawab atas kasus kejahatan  kepada wakil Ketua KPK tersebut,” katanya.

Polisi yang menangkap wakil ketua KPK telah melanggar pasal 50 undang undang hukum pidana dan keputusan presiden tentang kepolisian tidak boleh menyimpang dari ketentuan pasal 13 ayat; a, b, dan c undang undang no.2 tahun 2000 tentang kepolisian.

Mudjadid juga minta kepada kaum akademisi agar memperbaiki tingkah laku kepolisian supaya bisa menjadi penegak hukum yang berpikir  baik dan dewasa. “Kasus  penangkapan Bambang Widjojanto selaku wakil ketua KPK oleh penyidik polri, dan Antasari selaku ketua KPK kala itu adalah bukti polri masih belum dapat menegakan hukum secara benar dan membuktikan polisi gagal dalam menjalankan undang undang no.2 tahun 2000 tentang kepolisian negara.

Terjadinya perseteruan dua lembaga penegak hukum ini, kata Mudjadid, menjadikan presiden Jokowidodo telah tercoreng nama baiknya, terutama oleh lembaga polri, lebih-lebih selaku kepala negara di dunia penegakan hak asasi manusia internasional. Karenanya Jokowi selaku kepala negara wajib mengawasi polisi melalui polisi militer. Karena polisi telah menyalahgunakan undang undang no.2 tahun 2000, karena dianggap belum mengerti dan memahami pengertian pasal 50 KUH Pidana.

“Kalau presiden  Jokowi  ingin masa tuanya selamat .sudah saatnya memagar dirinya dengan lembaga intelijen yang jujur dan mengembalilan polri dibawah pengawasan polisi militer agar polisi tidak jadi mafia hukum. Saya menjamin Jokowi selamat dari rorongan politik dan kejahatan hukum dimasa tuanya. Jokowi wajib banyak belajar pada masa lalu, karena Jokowi sudah berhasil menjadi pemimpin dunia dan jangan sampai jatuh gara gara anak harimau. Sudah saatnya  Indonesia membentuk kembaga pengujian barang bukti untuk mengatasi rekayasa perkara oleh penyidik  agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kejahatan  hukum  dalam pelaksanaan hukum  acara pidana oleh penyidik sebagaimana banyak terjadi selama ini,” ungkapnya.
Karena apa yang  dimaksud dalam  pasal 184 KUH pidana selama ini banyak terjadi dalam perkara pidana merugikan tersangka seperti dalam kasus narkoba, kasus politik dan teroris, urai Mudjadid selaku advokat  yang sering menemukan korban kejahatan polisi. (Jer/Red)
 
Top