GuidePedia

Bengkulu, Global Post 
Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Dasar hukumnya Kepmendagri Nomor: 187 Tahun 1981, tentang Proyek Operasi Nasional Agraria yang bertujuan adalah memproses persertifikatan tanah secara masal, sebagai perwujudan dari pada program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya di lakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi lemah atau kurang mampu.

Terutama dalam menyelesaikan secara tuntas sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis, Prona dibentuk dalam lingkungan direktorat jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

Akan Tetapi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ini selalu dijadikan ajang para pejabat untuk melakukan Pungutan Liar (Pungli) dengan tujuan memperkaya diri sendiri, baik di dalam Kota maupun di Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu yang dari tahun ke tahun selalu meningkat bagaikan jamur di musim hujan.

Pungli tersebut bervariasi mulai dari Rp.500.000,- sampai jutaan Rupiah. Hal ini berkembang karena diduga adanya kerjasama oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional dan aparat penegak hukum yang tidak tahu atau memang tidak mau tahu, seakan-akan tutup mata.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu, Pungli yang di lakukan Oknum Lurah Mencapai Rp. 800.000, walaupun hal ini sudah pernah diberitakan oleh Global Post pada edisi yang lalu, seakan tidak menyurutkan niat oknum lurah tersebut untuk menghentikan pungli tersebut. Bahkan seakan-akan bagaikan orang yang kebal hukum. Pertanyaannya adalah, di mana aparat penegak hukum yang ada di Kota Bengkulu, seakan-akan tutup mata.

Padahal jelas-jelas perbuatan oknum Lurah Sumber Jaya tersebut adalah tindakan melanggar hukum, dengan berdalih bahwa kegunaan pungutan dana tersebut, Lurah sumber Jaya mengatakan, adalah biaya pengukuran, blangko dan untuk makan minum petugas pengukuran dari BPN dan Pegawai Kelurahan, sebab kalau di suruh masyarakat langsung yang mengisi blangko tersebut akan memakan waktu yang lama dan pasti banyak yang salah, sehingga akan berulang-ulang. Sementara itu dana yang di kumpulkan sudah lebih 80 persil itu di simpan di rekening pribadi Lurah Sumber Jaya, karena menurutnya tidak mungkin kalau rekening milik pegawai kelurahan, dan akan di pertanggungjawabkan secara pribadi juga oleh Ibu lurah, ujarnya.

Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, oknum Kepala Desa penerima prona di Kecamatan Pino Raya melakukan pungutan liar, dengan kesepakatan antar Kepala desa biaya penerima Prona di pungut biaya mencapai Rp. 450.000 - 500.000.

Berdasarkan Informasi yang dapat di himpun Global Post salah satunya adalah Kepala Desa Kemang Manis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan berinisial RS. Menurut sumebr yang ditemui Global Post yang namanya tidak mau di sebutkan mengatakan bahwa Onum Kepala Desa tersebut diduga memungut dana untuk lahan bangunan atau perumahan sebesar Rp.250.000, sedangkan untuk lahan pertanian dipungut Rp.400.000. Kepala desa yang bersangkutan ketika di hubungi via telepon selularnya selalu mengelak untuk di temui, dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal.

Koordinator LSM Anti-Corruption Commision (ACC) Provinsi Bengkulu Usmady Dianto, mengatakan bahwa perbuatan oknum yang memungut dana melebihi dana sumbangan Administrasi, biaya Panitia dan biaya Pendaftaran adalah pungli dan itu adalah perbuatan melanggar hukum. Karena jelas diterangkan yang diatur dalam Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor : 4 Tahun 1995 tentang perubahan besarnya pungutan biaya dalam rangaka pemberian sertifikat hak tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah Negara, penegasan hak tanah adat dan konversi berkas hak tanah adat yang menjadi Prona.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Meneg Agraria 4/1995, Pemberian hak-hak atas tanah Negara kepada masyarakat lainya yang di tentukan atas tanah-tanah hak adat tanah-tanah lainya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria, dalam rangka Persertifikatan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, seperti yang telah di tentukan dalam peraturan mendagri Nomor: 1 Tahun 1975. Dan kepada penerima hak-haknya dikenakan kewajiban membayar biaya adminestrasi. (Us)

 
Top