GuidePedia

Jakarta, Global Post
Mahkamah Agung RI melalui Badan Pendidikan dan Latihan Managemen  Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan  Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI berhasil membuat modul pembelajaran anti korupsi berwawasan sistem self mastery.
 
Sistem self mastery ini pola baru dibawah pimpinan Siti Nurjanah, SH, MH selaku Kepala  Badan Litbang Mahkamah Agung RI. Dimana integritas diri dapat  menambah wawasan seseorang berpikir dalam pilar kebangsaan sesuai sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Modul anti korupsi  dapat membentuk pola berpikir aparatur sipil negara kedepan. 

Secara akutanbilitas berwawasan nasionalisme dan beritika untuk kepentingan publik  yang bermutu dapat membangun  budaya malu terhadap sesama  secara aktualisasi, demikian  disampaikan  Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH, MH, MBL, spesialis Hukum Administrasi Negara yang juga menjadi widya iswara pengajar Anti korupsi yang diundang Mahkamah Agung RI  dari Kementerian Perdagangan  tanggal 20 s/d 27 November 2014. 

Mudjadid dikenal sebagai  salah satu widyaiswara  pengajar  untuk pegawai negeri Sipil, TNI dan Polri berhasil  menciptakan modul bahan ajar dan bahan tayang anti korupsi dengan power point yang dapat digunakan  dalam bahasa tubuh dan bahasa dan perasaan.

Sejak zaman Orde Baru Mudjadid mendukung  operasi tertib sebagai alat penertiban aparatur negara melalui skripsinya ikut mengatasi kejahatan korupsi di Indonesia sejak 45 Tahun lalu mengabdi kepada negara. Selama perjalanan hidupnya Mudjadid telah berkecimpung dalam dunia sipil dan militer termasuk dunia pendidikan serta politik. Dan kini di akhirnya dimasa tuanya ia lebih memilih kembali kekampus pendidikan sebagai widyaiswara pengajar pegawai negeri sipil, TNI dan Polri dengan latar belakang anggota badan pembina hukum angkatan bersenjata Republik Indonesia mengambil sikap sebagai  Pengacara / advokat Indonesia independen dibawah bendera lembaga perlindungan hak hak asasi manusia independen di Indonesia dan membentuk lembaga Anti korupsi bersama  ketua Kadin Aburizal Bakrie pada  tahun 2004 dan komisi anti korupsi dengan laksamana Sukardi waktu itu.

Dalam perjalannya hingga sekarang ternyata masih mampu untuk menyumbangkan buah pikirannya kepada bangsa dan negara demi tegaknya kebenaran. Namun tantangan yang yang harus dihadapi karena banyak pejabat dan okmum yang merasa terganggu dengan kegiatan lembaga anti korupsi, kecuali kata dia, hanya wartawan, aparat intelijen, reserse, advokat, jaksa dan hakim yang bersih korupsi. Itulah yang membuat sahabat yang satu ini tetap eksis dibidang anti korupsi sebagai bentuk cintanya terhadap Indonesia. 

Dikatakan Mudjadid, sayangnyaMahkamah Agung  dan Komisi Yudisial  Republik Indonesia dewasa ini dalam keadaan sakit. Karena sebagian hakim pengadilan tingkat pertama dewasa ini tidak mampu berpikir positif dalam membuat konstruksi hukum pada saat membuat putusan  pada tingkat pertama  dimana  hasil pemeriksaan perkara dan fakta hukum dipersidangan sering digelapkan hakim dalam membuat putusan yang seharusnya.

Catatan para panitera pengganti dapat jadi pertimbangan hukum hakim dalam membuat  putusan dan ternyata dewasa ini fakta persidangan sering diabaikan hakim dan akibatnya putusan hakim  menyimpang dari aturan hukum acara yang berlaku. Karena itu putusan hakim tingkat pertama dewasa sering terungkap adanya penyeludupan hukum oleh hakim pada tingkat putusan pertama karena banyak hakim melakukan kolusi dengan  para pihak yang berperkara sebagai hakim yang nakal. 

Inilah yang sebetulnya yang merusak wajah pengadilan di Indonesia dewasa ini. Karena banyak hakim dalam membuat putusan telah melecehkan peranan panitera pengganti dalam membuat notulen persidangan, dimana panitera yang menghimpun informasi persidangan untuk pertimbangan   hukum oleh hakim dewasa ini sering diabaikan dan hukum tidak ditegakkan sesesuai fakta yang ada dalam persidangan. Dan bahkan hakim tinggi atau banding serta hakim kasasi Mahkamah Agung  akhirnya membuat putusan keliru karena konstruksi hukum yang keliru dan tidak sesuai amanah hukum. 

Hal ini bukti para hakim di Indonesia  belum siap membenahi dirinya menjadi hakim yang adil dalam menjawab tantangan zaman. (Jer/Red)
 
Top