GuidePedia

Kota Kediri, Global Post
Mengikuti era perkembangan teknologi yang semakin canggih diharapkan bentuk pelayan pemerintahan dalam hal ini badan penanaman modal (BPM) Kota Kediri selalu melakukan inovasi pelayanannya sehingga harus sesuai stadard operasional prosedur (SOP).

Badan Penanaman Modal (BPM) kota Kediri tidak henti-hentinya memberikan bentuk produk pelayanannya kepada seluruh steakholder atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kota Kediri baik dilingkungan pemerintahan Kecamatan maupun pada pemerintahan Kelurahan. Hal ini nampak pada acara sinkronisasi pelayanan perizinan yang diadakan di hotel Grand Surya kota Kediri, Kamis (30/10).

Hadir dalam acara walikota Kediri Abdullah Abubakar, Kepala BPM kota Kediri Hero Nusanto, Asisten Administrasi Umum Mandung Sulaksono, Sekretaris BPM Bambang Priambodo, 3 Camat, 8 kasi di kecamatan dan 46 lurah dengan jumlah keseluruhan yang hadir ada 155 peserta.

Kepala BPM kota Kediri Drs. Hero Nusanto, MM mengharapkan dengan diadakannya acara sinkronisasi pelayanan diharapkan terwujudnya pelayanan terpadu yang cepat, murah, mudah transparan, pasti terjangkau dan memberikan kepastian hukum. Atau meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan mengundang dari kecamatan dan kelurahan Hero berharap bisa lebih memahami job descreption masing-masing, SKPD yang secara teknis terkait PTSP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan.

Abdullah Abubakar dalam sambutannya mengatakan bahwa sinkronisasi pelayanan menurutnya adalah menyamakan persepsi sehingga tidak melebar tetapi  mengerucut. “Pemkot sedang membangun sistem yang tinggal menyingkronkan,” ungkapnya.

Ditambahkan walikota Kediri, guna tercapai hasil yang optimal agar di kelurahan harus ada skema yang ada di meja lurah dan di meja BPM. “Di kelurahan harus ada skema, semua kelurahan harus mempunyai internet, ruang pelayanan harus bagus, ber AC dan yang terpenting harus ramah dalam arti senyum sapa dan yang perlu diperhatikan adalah pelayanan yang tidak mem ping-pong  masyarakat yang membutuhkan pelayanan,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan sekretaris BPM Kota Kediri Bambang Priambodo yang lebih menekankan kepada penyelenggaraan perizinan pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat yang dalam hal ini adalah Badan Pelayanan Perizinan (BPM).

Sempat masuk pembahasan sinkronisasi perizinan juga adanya data-data yang masuk kurang lengkap untuk segera melengkapinya agar dalam penerbitan dokumen bisa lebih cepat, dengan harapan tidak ada bentuk pelanggaran perizinan sehingga tidak ada pencabutan perizinan. (adv/gemboz)
 
Top