GuidePedia

Jakarta, Global Post
Pembentukan kabinet bersih dan profesional merupakan batu ujian utama dari integritas kepemimpinan dan legitimasi politik Presiden Jokowi. Batalnya Jokowi mengumumkan nama-nama menterinya di Tanjung Priok, Rabu (22/10) lalu, menimbulkan isu adanya intervensi dari elite parpol pendukung Jokowi dalam susunan kabinet.

Jika masukan dari KPK tak diindahkan, legitimasi Jokowi di mata publik bisa tergerus. Hal itu jika Jokowi tetap memaksakan memasukan orang-orang yang mendapat tanda kuning atau merah oleh KPK.

"Kemungkinan tergerusnya legitimasi Jokowi bertambah ketika beredar isu bahwa Jokowi memakai nama-nama lama dan bukan profesional terbaik di bidangnya," demikian dikatakan Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Raja Juli Antoni, Jumat (24/10).

Dia menyayangkan munculnya nama Wiranto sebagai kandidat menteri Jokowi. Dia menilai Wiranto terlalu senior. Selain itu Ryamizard Ryacudu yang disebut-sebut bakal menjadi menteri pertahanan juga terlalu kaku dalam berkomunikasi.

"Padahal ada beberapa nama, profesional muda seperti Andi Widjajanto, Rizal Sukma atau Jaleswari Pramoedhawardani, yang selama ini sudah berada di sekeliling Jokowi," jelasnya.

Dia menilai munculnya nama Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri sebagai titipan dari elite pendukung Jokowi. Padahal tantangan Kemenlu ke depan bakal lebih berat dan banyak tokoh yang lebih mumpuni.

"Bila melihat kompleksitas reformasi internal yang dihadapi Kemenlu serta tantangan ke depan (Kemenlu sebagai marketing ekonomi Indonesia) Jokowi mestinya bisa memilih calon menteri dari pejabat non-karir seperti Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS atau Hikmahanto Juwana (guru besar UI)," bebernya.

Pembentukan kabinet juga, kata dia, perlu memperhatikan aspek struktur sosiologis-kultural bangsa Indonesia. Kelompok minoritas mesti diakomodasi di kabinet. Begitu pula NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia mesti diakomodasi di jajaran kabinet.

Jokowi memerlukan dukungan politik dari kedua ormas itu, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Sekaligus guna melibatkan dukungan kedua ormas itu dalam menangkal gerakan Islam radikal yang potensial merusak sendi-sendi kebangsaan Indonesia sebagai negara plural berbasiskan Pancasila.

Industri Kreatif Jadi Senjata Genjot Ekonomi Negara Maju

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) menghilangkan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam kabinetnya mendatang. Hal tersebut terlihat dari beredarnya susunan kabinet yang diumumkan Jokowi-JK pada Minggu (26/10) kemarin di mana Kementerian Ekonomi Kreatif akan berubah hanya menjadi badan.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai pengembangan ekonomi kreatif di negara-negara seperti China, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang dan Inggris telah menjadi prioritas utama. Hal tersebut ditandai dengan semakin besarnya dana yang digelontorkan dalam industri ini.

Budyarto menjelaskan, negara-negara tersebut telah mengembangkan ekonomi kreatif sebagai alat ketahanan nasional seperti China mengurangi infiltrasi budaya asing dengan mewajibkan tayang animasi dan sinetron lokal. Kemudian, di negara tersebut, ekonomi kreatif juga sebagai brand maker yakni ujung tombak yang bisa menggerakkan sektor ekonomi lainnya.

Dia mencontohkan budaya KPOP Korea dimanfaatkan oleh Samsung, Hyundai; Anime dimanfaatkan consumer brand Japan; Animasi dimanfatkan dalam budaya dan produk dagang Malaysia.
"Jadi, jika Indonesia menghapuskan Kementerian ekonomi kreatif, ini merupakan langkah mundur," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/10).

Pihaknya menyesalkan apabila rencana pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam struktur kabinet baru dihilangkan, karena ini dikuatirkan menjadi bukti berubahnya komitmen terhadap Ekonomi Kreatif yang potensinya sangat besar.

Dalam hubungan itu, Kadin Indonesia tetap mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi JK tetap membentuk Kementerian Ekonomi Kreatif, karena bentuk Kementerian 'khusus' Ekonomi Kreatif merupakan solusi dan terobosan untuk membesarkan ekonomi kreatif dalam waktu cepat, dengan ditunjang alokasi SDM dan anggaran yang memadai yang mampu mensinergikan potensi sekaligus meniadakan hambatan yang ada.

Pemerintah, lanjut Budyarto, bila hanya membentuk Badan, dikuatirkan SDM dan anggaran yang dialokasikan bahkan akan lebih kecil dan lebih tidak kompeten dibandingkan ketika Ekonomi Kreatif digabungkan dengan Pariwisata dalam suatu kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dikuatirkan portofolio baru dalam bentuk badan, hanya akan diisi oleh SDM yang tidak pas dan tidak kompeten dengan alokasi anggaran yang minimal, yang hanya cukup untuk belanja pegawai dan biaya rutin saja.

"Kita harapkan, jangan sampai Kementerian Ekonomi Kreatif malah diturunkan derajatnya hanya berbentuk Badan, yang nantinya akan dianggap bidang yang kurang penting atau kalah penting dibandingkan pariwisata atau bidang lain," tambah Budyarto.

Sementara ditempat terpisah, salah satu praktisi hukum dan dosen Widya Iswara Kementerian Perdagangan RI, Drs. Mudjadid Dulwathan menekankan kepada presiden Jokowidodo dan Jusuf Kalla untuk menyeto uang Remonisasi. “Stop uang Remonnisasi  dan alihkan jadi gaji tunjangan tetap penjabat pegawai negeri. Karena  guru dan dosen serta widyiswara pejabat fungsional berkerja atas dasar  kewajibannya melakukan pembelajaran dan pelatihan serta memberi fasilsator dan transper ilmu untuk kebutuhan ilmu dan pengetahuan perlu biaya penelitian dan riset, tiap saat dalam mengejar kekurangan ilmu pengetahuan yang sudah dan akan diberikan kepada perserta didik,” katanya.

Jadi, kata Mudjadid, tidak mungkin seorang pengajar atau guru atau widyaiswara dan pelatih  dapat berkerja seperti pegawai struktur dikantor dengan absen pakai komputer. Karena kebanyakan pengajar dan dosen serta widya iswara mencari tambahan ilmu untuk wawasan  karirnya melalui seminar dan memasuki organisasi profesional  yang punya akses pengetahuan.

Hampir 80% para dosen widyaiswara dan guru  seluruh indonesia tidak menikmati uang remonisasi  seluruh  Indonesia, kecuali gaji dan uang jabatan guru Rp. 800.000 s/d 1.200.000 dan itu seharusmya menerima uang remonisasi menurut  tingkat golongan ruang mulai 15 juta s/d 20 juta tiap orang. Karena gara gara dikaitkan dengan jam absen masuk kantor tanpa melihat kewajiban  mengajar dan meneliti akhirnya seorang pengajar hanya dapat gaji 5 juta sebulan. Akhirnya hak itu raib dimainkan oknum tertentu yang tak jalas hutan rimbanya uang sejumlah triliuanan rupiah tiap tahun.

“Komisi pemberantas korupsi wajib mengusut kasus ini, apalagi menyangkut penempatan orang-orang keuangan dan pejabat pembuat komitmen  pengelola uang negara melibatkan pejabat anggaran kementirian keuangan  dan  dianggaran. Dalam pengamatan kami saat ini seorang dosen widyaiswara dan guru tidak dapat banyak bicara memperjuangkan hak hak yang tertindas karena tidak siap menghadapi masalah sosial dan lingkungan secara phsykologi  seakan-akan terancam administrasi karena tidak ngerti hukum administrasi negara,” Kata Mudjadid yang mengaku spesialis hukum administrasi negara.

Dirinya menghimbau kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meninjau anggaran dan tekhnis remonisasi agar jauh dari tikus tikus korupsi. Karena uang remonisasi adalah uang  pendidikan dan pelatihan pegawai negeri yang saat ini banyak direkayasa pemakaian keuangannya dengan istilah paket hilang hak-hak peserta dan pengajar dan pihak pengawas tutup mata mungkin terlibat korupsi, demikian dikatakan Mudjadid Kepala Global Post, Jumat  (24/10) siang.

Jokowido dan Yusuf Kalla  jangan membuat Kabinet  lari dari  hukum internasional, karena Indonesia memiiki konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan telah meratifikasi  Word  Trade Organisation  tanggal 15 April 1994 tentang  Undang Undang No.7 Tahun 1994  perdagangan Dunia International  dan  sekarang telah memilikiki  Undang Undang No.7 Tahun  2014  untuk dasar penentuan kebijaksanaan ekonomi Indonesia kedepan.

Jadi Jokowidodo dan Yusuf Kalla, tambah Mudjadid, jangan mengacak-ngacak strukur Kementerian Perdagangan  dengan menggabungkan Kementerian Perdagangan  dengan kementerian lain atau perindustrian. “Ingat Jusuf Kalla gagal menjadi Menteri Perdagangan dan juga Luhut Penjaitan. Saat ini Kementerian Perdagangan berhasil berkat dua Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Sekretaris Jenderalnya menata Kementerian Perdagangan masing-masing Eselon. Dirjen Perdagangan Luar Negeri/ staf akhli yaitu. Partogi Pangribuan dan juga ditunjang Gunaryo,SH dan Karyanto Syukri selaku Irjen,” katanya.

Maka dalam penyusunan kabinet baru ini, kata mantan Presiden Partai Amanat Pejuang Reformasi  Republik Indonesia ini, Jangan Sampai Jokowi dan Yusuf Kalla  menghancurkan landasan hukum kementerian yang telah jalan seperti Menpan, Mendikbud dan Kementerian Perdagangan. “Dan jangan digabung dengan koperasi dan industri karena lain kamar dan lain  subtansinya. Saya yakin DPR, KPK dan Presiden Jokowidodo-Jusuf Kalla mengerti kegagalan masa lalu. Dalam satu atap banyak perang kepentingan,” demikian pungkas Mudjadid Dulwathan menutup perbincangannya. (Jeri/gib/bim/merdeka)
 
Top