GuidePedia

Nunukan, Global Post
Konsep Presiden Republik Indonesia RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjadikan Indonesia sebagai Negara maritim sangat beralasan, mengingat luas daratan lebih kecil dari pada luas laut Indonesia. Sayangnya potensi laut tersebut sampai saat ini belum mampu diamankan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu ,dengan dibentuknya Menteri Koordinator ke Maritiman RI menjadi harapan baru yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya para Nelayan di seluruh tanah air, agar mereka bisa memanfaatkan sumber daya laut secara maksimal melalui regulasi yang berpihak kepada nelayan kecil untuk kehidupan mereka sehingga bisa menjadi tuan dirumah sendiri dan bukannya menjadi penonton.

Salah satu contoh yang kini dirasakan para Nelayan yang berada di Pulau Sebatik,Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara) yang tidak boleh menggunakan alat tangkap trawl atas regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan Masyarakat Nelayan didaerah Sebatik,  jadi penonton dan hanya menggunakan alat tangkap yang sederhana (tradisional).

Sementara regulasi yang dikeluarkan negara tetangga Malaysia bagi nelayan setempat mengizinkan menggunakan kapal trawl. Padahal kapal-kapal trawl dari negara tetangga Malaysia berseliweran diperairan laut Indonesia untuk terus menjarah kekayaan laut Indonesia.

Hal ini diungkapkan H. Rasyid selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan periode 2014-2019, dari Daerah Pemilihan II Pulau Sebatik dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyoroti kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) di sektor Perikanan dan Kelautan yang tidak memahami kondisi geografis Pulau Sebatik sebagai wilayah kemaritiman. ”Pulau Sebatik juga memiliki luasan laut dibandingkan dengan daratan dan penduduknya hampir 75% adalah Nelayan, selebihnya pedagang, petani, dan PNS,” ujarnya.

Masih menurut H. Rasyid bahwa saat ini para masyarakat Nelayan di Pulau Sebatik seringkali mendapat ancaman dari pihak lain bahkan peralatan nelayan sering hilang karena dijarah. Karenanya, ia minta pemerintah daerah dapat memprioritaskan masalah pegamanan di laut yang kini dinilai tidak aman bagi para Nelayan Indonesia yang melaut di Pulau Sebatik.

Lebih lanjut dikatakan H. Rasyid, kapal trawl Malaysia setiap hari memasuki wilayah perairan Indonesia tepatnya di Pulau  Sebatik, Kabupaten Nunukan untuk menjarah hasil laut dikawasan perbatasan Indonesia – Malaysia. “Alangkah baiknya pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat memberikan skala prioritas bagi nelayan diperbatasan, untuk menggunakan dan memiliki kapal trawl seperti nelayan Malaysia dari pada mereka yang menggunakan pukat harimau,” ungkapnya.

Terkait pengamanan diperairan laut Indonesia, H. Rasyid dengan tegas mengatakan bahwa, meskipun ada pengamanan dari aparat keamanan diperbatasan, namun karena keterbatasan anggaran patroli pengamanan tidak berjalan maksimal. Saat ini masyarakat nelayan Indonesia dalam memasarkan hasil tangkapannya lebih memilih dibawa ke Tawau Malaysia, Karena disana lebih dekat dan harganya cukup tinggi, sementara di dalam negeri lebih murah.

”Selain itu belum adanya Investor yang membangun Cool Gate di Pulau Sebatik, hal ini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat Nelayan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan-Kalimantan Utara,” tambahnya. (RDM/GP)
 
Top