GuidePedia

Jakarta, Global Post
Untuk menghemat anggaran pada setiap pos kementrian, diharapkan pemerintahan Jokowi – JK ke depan harus mengoptimalkan tim pengawas internal. “Untuk memutus mata rantai  pengawasan keuangan negara ke depan, tentu presiden harus  memfungsikan team auditor keuangan negara pada instansi pusat dan daerah yang ada dilingkungan kementrian, hal ini akan dapat menghemat biaya, termasuk biaya perjalanan dan penginapan serta lumsum  yang dikeluarkan  Lembaga Badan Pengawas Keuangan Pembangunan,” demikian dikatan Mudjadid Dulwathan kepada Global Post belum lama ini.

Menurutnya, selama ini mencapai angka triliyunan rupiah uang yang dihambur-hamburkan melalui BPKP, karena itu bila  badan pengawasan keuangan negara dibubarkan dan tenaga aditnya yang lolos uji kompensi difungsikan menjadi pengawas kebocoran keuangan negara di setiap Inspektorat Jenderal  (Irjen) pada masing-masing kementerian baik di tingkat pusat maupun daerah, tentu akan bisa merubah mental para pejabat inspektorat yang notabene sebagai pengawas kearah  penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan yang terjadi di pusat pusat pengguna mata anggaran keuangan negara.

Dewasa ini, kata Mudjadid,  pejabat inspektorat hanya pengisi pos jabatan dan belum ada yang bersifat menindak  pelaku korupsi. Itu semua karena inspektorat hanya membina dan pemberi koreksi terhadap pemakai  dan pengeluaran keuangan negara  diluar alur yang ditentukan hukum, sehingga hampir seluruh inspektorat kementerian dan daerah telah lari dari fungsi pengawasan dan penindakan. Bahkan merugikan negara sejak tahun 1999 kesini, demikian ditegaskan Mudjadid, mantan pengawas keuangan yustisi  team oditur jaksa pusat  yang sekarang aktif sebagai pengajar.

Pada saat ini, ungkap Mudjadid, pemerintah Jokowi dan Yusuf  Kalla sedang mencari terobosan dana anggaran belanja negara untuk pembangunan, karena selama ini raib ditelan biaya pengawasan pembangunan. Akibatnya Indonesia bagai itik berenang diatas air mati kehausan, atau ibaratnya ayam mati diatas lumbung padi karena kelaparan. Ini tidak boleh terjadi, kata sepesialis hukum Administrasi  Negara dan sistem Administrasi Negara NKRI yang memiliki kompetensi untuk mengajar dibidang hukum.

Lebih jauh dikatakan pria Kelahiran Sumatera Barat tersebut, kita tidak perlu mempertajam arah sumber dana anggaran kepada hasil  kenaikan subsidi asal mau pemerintah membuat sistem distribusi nasional. Mata dagangan dengan pengaturan management pasar dan harga patokan barang hasil pertanian dan pertambangan serta hasil kehutanan dengan jelas.

“Karena pejabat Kementerian Perekonomian, Industri, Pertambangan dan Perdagangan selama ini tidak mau memakai sprint dalam, karena takut salah pengertian. Maka hampir 100% tenaga sumber daya manusia pegawai negeri berkerja diluar kepentingan publik alias tidak mengerti subtansi  yang jadi kewajibannya kepeda Bangsa dan Negara,” tandasnya.

Diakhir perbincangannya, Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH. MH. MBL ini mempertanyakan apakah mungkin kita tenggelam bersama mimpi mimpi besar para pemimpin yang tidak punya kesadaran nasional terhadap masa depan bangsa. Sebab menurut hemat dia, bila BPKP dilebur akan dapat menghemat anggaran keuangan negara hingga 80% dari kerugian yang terjadi selama ini.

Demikian pungkas Widya Iswara Madya di kementeriam Perdagangan dan Ketua Pengerak anti korupsi  dan Ketua Umum Ikatan Pengusa Muslim Indonesia menutup perbincangannya dengan Global Post  dari ruang 80 Mesjid Istiqlal Jakarta Pusat. (Jer/Red)
 
Top