GuidePedia

Jakarta, Global Post
         
Maraknya sengketa tanah membuat banyak pihak berpikir miring terhadap kinerja aparat penegak hukum, karena itu ada anggapan Kapolda Metro Jaya  belum mampu mengatasi kejahatan jabatan penyidik, Seperti halnya penyidik di Jakarta Timur yang berkerja untuk pihak pemakai sertifikat asli produk Badan Pertanahan Jakarta Timur No.393 Duren Sawit Jakarta Timur.

Obyek kasusnya dengan mengambil  lokasi tanah milik Sian bin Katu  berdasarkan girik 328 persil. 16 sawah seluas 117.3 meter dari luas 2067 meter dengan memalsukan  keterangan diatas akta jual beli no.1334/ jatinegara/ 1990 tanggal 18  Desember 1990  dengan memakai nomor girik 57 di Rt. 03 Rw. 06 Kelurahan  Pondok Kelapa  Jakarta Timur.

Hal ini sesuai keterangan kedua lurah Duren Sawit dan lurah Pondok Kelapa Di penyidik Jakarta Timur. Sementara  Komisaris  Polisi  Kepala Satuan  Rererse  Jakarta Timur Aris Timang, S.Sos. Nrp.65100078 dan Brigadir Polisi Erick Darmawan, SH.  Memaksa  tanah pemilik  Sian bin Katu untuk diukur ulang dengan menyamakan luas tanah sertifikat asli palsu dengan petugas juru ukur tanah dari badan pertanahan tampa ijin pemilik tanah yang asli  dengan didampingi  Suparman pemakai sertifikat palsu  tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

Sehingga, kata Mudjadid terkesan Kapokres Jakarta Timur dapat bayaran dari pelapor. Karena penyidik Erick Darmawan mengaku perintah kapolres dan kanit serse dan bahkan dia tak mampu mengatakan apa yang terjadi Pada tanggal 22 Oktober 2014  Polres Jakarta Timur melayangkan surat panggilan no.s..pgl./4020/s.14/x/2014/reskrim kepada penghuni tanah Siam bin Katu tanggal 29 Oktober 2014  dengan alasan perkara tindak pidana penggelapan hak atar barang tidak bergerak yang terjadi  pada hari selasa tanggal 24 Desember 2013 di jalan pengairan kali Buaran Rt. 006 Rw.014  Kelurahan  Duren Sawit  Jakarta Timur.

“Logikanya apa ada tanah bisa digelapkan,” kata Mudjadid.  “Kapolda Metro Jaya wajib  bertanggung jawab atas kejahatan penyidik yang tidak profesional oleh aparat penegak hukum dibawahnya,” tegas Mudjadid menambahkan, selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Independen di Indonesia  usai menerima pengaduan dari 22 orang penghuni tanah Sian Bin Sian yang merasa diteror polisi atas  pengaduan Suparman.

Diuraikan Mudjadid, sejak tahun 1950 s/d sekarang  Sian bin Katu tidak pernah menjual tanahnya kepada Suparman dan pihak manapun  termasuk akhli waris tak pernah menjual tanah. Dan Badan Pertanahan tidak pernah membuat sertifikat ditanah tersebut.

Hanya atas dasar data proyek nasional. Dan dalam penyidikan tidak pernah ada pemeriksaan kepada juru ukur yang tertera dalam surat ukur sertifikat, karena alamat tidak sesuai  fakta lapangan dan bukti surat dalam warkah. 

“Sudah saatnya penyidik diusut oleh Irjen Polda demi nama baik Kapolda. Karena kasus pelmasuan sertifikat 393 Duren Sawit sudah pula ditangani kejahatan keras dengan tersangka Suparman atas laporan Niman bin Sian dengan penyidik  Agus Sinaga. Dan penyidik Jakarta  Timur wajib berkerja melindungi Sian bin Katu dan keluarganya,” ujar Mudjadid menghimbau. (Jer/Red)
 
Top