GuidePedia

Jakarta, Global Post
Presiden dan DPR-RI sudah saatnya membubarkan BPKP agar kasus pemerasan terhadap bendahara proyek tidak merajalela di setiap kementrian dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Kinerja tim auditor internal hendaknya berfungsi sebagai pembantu penyidik untuk membantu Jaksa dan Komisi  Pemberantas Korupsi.

Demikian dikatakan Advokat Mudjadid Dulwathan yang juga selaku Ketua Umum  Gerakan Anti Korupsi dan Ketua Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia di kamar 28 Mesjid Istiglal Jakarta Pusat.

Saat   menanggapi kejahatan jaksa dewasa ini suka mengambinghitamkan pihak lain jadi tersangka dan menghentikan penyidik terhadap tersangka utama seperti SP.3 terhadap Ismail, SH Kepala bagian hukum kantor Bupati Solok Selatan bersama Drs. H. Adrial Datuk Bandaro yang diduga otak Pembobol uang anggaran rutin Kabupaten Solok Selatan senilai Rp 1.5 milyar. Ternyata Jaksa Tinggi Sumatera Barat menutup mata atas kejahatan penunjukan proyek langsung yang dilakukan oleh Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria yang mengatasnamakan uang untuk pejabat Jakarta, kata Syukrial Syukur mantan DPR Solok Selatan dan  juga diakui Erifal Zeskin terdakwa dalam perkara.

Tindak pidana korupsi di pengadilan Padang No.22/pen.pid.sus/2014/pn.pdg. Tertanggal 31 Oktober 2014 dan kasusnya tidak tuntas dalam pemberantasan korupsi di Solok Selatan membuat masyarakat tidak percaya kepada lembaga Komisi Pemberatas Korupsi (KPK). Hal ini bermula karena laporan masyarakat diabaikan, kata pelapor Hermor Datuk Rajo Gampo staf Kecamatan Pekan Rabaa Solok Selatan kepada gerakan anti korupsi.

Sudah hampir puluhan kasus korupsi di Solok Selatan otak pelaku bebas, demikian ditegaskan Mudjaddid. Menurutnya, masyarakat juga resah karena pembangunan jalan tahun 2010 sampai sekarang tidak menerima ganti rugi tanah dan tanaman yang uangnya telah dianggarkan oleh mantan bupati Syafrizal Djamain. “Uang ganti rugi tersebut raib dengan tanda tangan palsu dan tidak diketahui hutan rimbanya dan masyarakat kecewa pada komisi pemberantas korupsi dan berteriak hampir tiap saat. Sementara jawaban komisi pemberantas korupsi kepada pelapor hanya angin surga,” katanya.

Kerena itu masyarakat menghimbau sudah saatnya Komisi Pemberantas Korupsi mengusut tuntas kejahatan pejabat di Kabupaten Solok mulai tahun anggaran 2003, karena data-datanya menyangkut peran Gamawan Fauzi, mantan Bupati Solok Mantan Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan Zaman Soesilo Bambang Yoedhoyono yang dilaporkan prof. Dr. Armen Muchtar dan Musril Kusai belum diusut Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan juga kasus terjadi pemetiesan pada korupsi pembangunan jembatan di Kabupaten Sijunjung dengan tersangka Muzni Zakaria selaku kepala dinas pekerjaan umum.

Menurut Mudjadid ketua anti korupsi kepada Global Post, Rabu siang (5/11/2014) mengatakan saat ini pemerintahan sekarang  harus mendidik tenaga auditor interen instasi dengan kewenangan selaku pembantu penyidik  untuk membantu jaksa memperpendek mata rantai menuju kepintu pengadilan. “Karena triliun rupiah uang operasi yustisi akan selamat bila audit BPKP dibubarkan dan negara akan dapat menghemat kerugian anggaran belanja akibat adanya BPKP dapat dibubarkan,” Kata Mudjadid. (Jeri/Red)
 
Top