GuidePedia


Oleh  Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH. MH. MBL. (Bagian Pertama)

Tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948 Majlis umum telah menetapkan atau memproklamasikan Deklarasi Universal Hak asasi manusia menurut ketentuan pada halaman berikut.

Tindakan Historik berikut ini majlis telah menugaskan semua Negara-negara anggota untuk mempublikasikan deklarasi tersebut dan oleh karena itu disebarluaskan di pamerkan, di kampanyekan dan dijelaskan secara prinsip di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainya tanpa perbedaan yang mendasar atas status politik dari Negara peserta atau wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.

Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan tindakan-tindakan keji yang membuat berang nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan, serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi manusia pada umumnya.

Kemudian Bahwa sangat penting untuk malindungi hak asasi manusia dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir menetang tirani dan penindasan.
Bahwa sangat penting untuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa.

Bahwa bangsa-bangsa dari perserikatan Bangsa-bangsa dari dalam piagam PBB telah menegaskan kembali kepercayaan mareka terhadap hak asasi manusia yang mendasar, terhadap martabat dan nilai setiap manusia, dan terhadap persamaan hak laki-laki dan perempuan, dan telah mendorong kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas.

Bahwa bekerja sama dengan perserikatan Bangsa-bangsa, Negara peserta telah berjanji mencapai kemajuan universal dalam penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Bahwa pemahaman yang sama tentang hak dan kebebasan ini sangat penting dalam untuk mewujudkan janji tersebut sepenuhnya.


Oleh karena itu, dengan ini Majelis Umum memproklamirkan  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara pederta maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.

Pasal.1 : Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikarunia akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.


Pasal.2 : Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seprti ras ,warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainya.
Selanjutnya pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional Negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari Negara merdeka, wilayah perwakilan, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada dibawah batas kedaulatan lainya.


Pasal.3 : Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi.

Pasal.4 : Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan,  perbudakan  dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang.

Pasal.5 : Tidak seorang pun boleh, disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau marendahkan martabat.

Pasal.6 : Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum dimana saja ia berada.
                                                       
Pasal.7 : Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

Pasal.8 : Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum.

Pasal.9 : Tidak seorang pun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.

Pasal. 10 : Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibanya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.

Pasal.11 : (1) setiap orang yang di tuduh melakukan tindak pidana berhak untuk   dianggap tidak bersalah sampai di buktikan kesalahanya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, dimana ia memproleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaanya.
(2)  Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan, juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.

Pasal. 12 : Tidak seorang pun bole diganggu secara sewenag-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyurat, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hokum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

Pasal. 13 : Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali kenegaranya.

Pasal.14 : (1)  Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di Negara lain untuk menghindari.
(2)   Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan perinsip perserikatan Bangsa-bangsa.  

Pasal. 15 : (1) Setiap orang berhak atas kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dapat di cabut kewarganegaraanya secara sewenang-wenang atau di tolak haknya untuk mengubah kewarganegaraanya. Penulis adalah ; Widyaiswara –Dosen Pengajar-Fasilisator-Instruktur -Pada Pusat Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Pengembangan Potensi  Bela Negara  Pertahanan Nasional -TNI-POLRI Serta untuk  Advokat penegak hukum dan Wartawan Berkerjasama dengan Harian Umum Global Post melalui Media on line Internet Sedunia.
 
Top