GuidePedia

Depok, Global Post
Pertemuan warga Perumahan Jatijajar, khususnya RW 11 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok terkait rencana pembangunan relokasi Gedung Puskesmas dan rawat inap dengan Lurah Jatijajar, Camat Tapos, Dinas Kesehatan dan  Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok pada Sabtu malam lalu di Lapangan tenis Perum Jatijajar suasananya cukup memanas dan alot. Pasalnya, Lurah jatijajr, Hasan Nurdin bukan saja mengundang dinas terkait, namun ada berberapa elemen masyarakat, ormas yang intinya bertentangan dengan masyarakat Perumahan Jatijajar.

Kesimpulan pertemuan tersebut belum menghasilkan mufakat, sedangkan Lurah, Camat dan dinas terkait terkesan memaksakan kehendak relokasi pembangunan gedung Puskesmas dan rawat inap harus berjalan karena sudah ditenderkan dan ada pemenangnya  adalah Sembilan Bersaudara dengan nilai pembangunan gedung sebesar Rp.700 juta ucap Kabid Sapras Dinkes Kota Depok, Refly.

Merasa tidak ada daya upaya lain masyarakat RW 11 Kellurahan Jatijajar melayangkan surat kepada Walikota Depok dan Dinas terkait untuk menangguhkan pembangunan gedung Puskesmas dan rawat inap di RW 11 dengan berbagai alasan, ucap salah seorang perwakilan warga RW 11, Suyadi. Warga RW 11 bukan menolak pembangunan gedung dan rawat inap Puskesmas namun relokasinya, padahal kan ada alternative lokasi lainnya. Yang membuat kami marah terkesan kami dibohongi, awalnya Ketua RW 11, Pak Suganda menyodorkan blangko kosong kami tulis nama dan tanda tangan untuk persetujuan pembangunan gedung sekolah SMP/MI tetapi berberapa lama kemudian  beredar foto copyan tertulis ada keterangan persetujuan pembangunan  relokasi gedung rawat inap Puskesmas Jatijajar dan  17 orang nama dan tanda tangan warga RW 11 dan dibawahnya ada  nama Lurah Jatijajar dan Kepala Puskesmas Jatijajar juga ditanda tangani untuk itu melaporkan ke walikota Depok, tegasnya.

Wakil walikota Depok Idris Abdul Shomad saat dikonfirmasi wartawan mengatakan kalau memang terbukti 17 tanda tangan warga RW 11 dipalsukan dalam proses awal, pembangunan terpaksa tidak dilaksanakan, tegasnya.

Menurut wakil walikota Depok, pembangunan memang harus terjadi, namun semua harus melalui proses yang baik dan benar. “Kalau terbukti ada penipuan di awal, ya pembangunan puskesmas di lokasi tersebut harus dihentikan,” tandasnya.

Dikatakan Idris telah membicarakan  masalah ini dengan dinas terkait, Dinas Kesehatan, Dinas  Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok. Untuk mendapatkan titik temu yang saling menguntungkan, terkait masalah yang sifatnya tekhnis dilapangan dapat diselesaikan asalkan ada komunikasi yang baik dilakukan secara persuasive, tukasnya. (Jopi)  
 
Top