GuidePedia


Lilik Afiyatul Jannah

Malang, Global Post
Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa Industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama.

Kegiatan Kepariwisataan pada perkembangannya telah menjadi industry pariwisata dan merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi. Pada daerah-daerah yang memiliki obyek wisata sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Potensi pariwisata baik yang berupa wisata alam dan wisata budaya yang sangat besar seyogyanya dikelola secara tepat sehingga akan banyak membantu kelangsungan alam dan budaya untuk pengembangan serta kelangsungan pariwisata itu sendiri. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Keterlibatan tersebut akan menumbuhkan rasa keingintahuan dan rasa memiliki sehingga memotivasi masyarakat untuk terus menerus belajar dan lambat laun akan tumbuh kesadaran akan pentingnya pemeliharaan alam dan budaya sebagai aset pariwisata dari diri mereka sendiri.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran berbagai pihak terhadap lingkungan dan isu-isu tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan telah memberikan kontribusi terhadap pandangan pentingnya prinsip-prinsip wisata berkelanjutan. Prinsip pariwisata yang diharapkan dapat mempertahankan kualitas lingkungan, mempertahankan budaya, memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal, kawasan dan pemerintah. Acara Paripurna yang di hadiri oleh Ketua , Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Malang Bupati Malang, Wakil Bupati Malang, Para Anggota Forum Pimpinan Daerah atau Yang Mewakili, Sekretaris Daerah Para Staf Ahli Bupati dan Para Pejabat Pemerintah Kabupaten  Malang. Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma wanita Persatuan dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang.

Pada kesempatan tersebut,  Lilik Afiyatul Jannah selaku Juru Bicara mengatakan, Di dalam pembangunan kepariwisataan di daerah tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu :

Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan.

Kemudian Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proposionalitas. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, Memberdayakan masyarakat setempat.

Lalu Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan. Dan Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan Internasional dalam bidang pariwisata.

Perubahan paradigma bernegara dari sentralistik menuju desentralistik telah melahirkan konsep otonomi daerah sebagai sarana untuk mewujudkan kemandirian dan demokratisasi di daerah. Dengan perubahan paradigma tersebut membuka peluang untuk mengubah arah pembangunan nasional dan wawasan penyelenggaraan Negara dari paradigma politik dan ekonomi menuju paradigma hukum yang demokratis bagi kesejahteraan segenap warga Negara.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara yang berwawasan hukum, maka hukum dan sistem hukum itu sendiri juga perlu direformasi terlebih dulu. Mengacu pada pendapat tersebut, maka isu sentral reformasi itu dapat dibagi ke dalam tiga agenda besar yaitu : Pertama dapat disebut dengan agenda reformasi institusional yang terus menerus perlu dilanjutkan penataannya sampai terbentuknya institusi yang kuat dan fungsional dengan derajat kelembagaan yang rasional dan impersonal. Agenda kedua reformasi instrumental yang menyangkut upaya-upaya pembaruan mulai dari konstitusi sampai ke peraturan-peraturan pada tingkatan terendah.

Agenda ketiga yang dinamakan dengan reformasi budaya, yang menyangkut orientasi pemikiran, pola-pola perilaku dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat luas yang perlu dikembangkan dalam rangka mendukung proses pelembagaan sistem dan mekanisme kehidupan kenegaraan yang diidealkan di masa mendatang.

Instansi-Instansi yang dikelola oleh pemerintah dan bekerja dengan tujuan menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara benar. Masyarakat kini dapat meminta informasi yang mereka butuhkan dengan tujuan transparansi demi kebutuhan bersama yang disebut informasi publik.

Terbitnya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini menjadi salah satu titik terang akan good governance yang di idam-idamkan selama ini. Melalui Undang-undang ini, diharapkan transparansi dan pemerintahan akan meningkat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasi-hasil yang dicapai. (YP)
 
Top