GuidePedia

Indramayu, Global Post
Proyek Jembatan raksasa di Desa Pabean Udik, Kecamatan Pasekan, hingga kini, terbengkalai. Pemerintah Kabupaten Indramayu terkesan salah langkah dalam melaksanakan pembangunannya. Hingga menjelang akhir masa jabatan Bupati Indramayu, Hj. Anna Shopanah akan tiba, namun pembangunan jembatan tersebut tak kunjung usai.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Indramayu, Hj. Anna Shopanah, pada 2015 mendatang, terdapat sebuah program pembangunan yang belum tuntas dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan publik, yakni sebuah proyek jembatan yang telah menelan biaya milyaran rupiah.

Jembatan raksasa dengan pilar terpancang diatas sungai Cimanuk itu oleh Dinas Bina Marga Indramayu direncanakan sebagai penghubung lalu lintas masyarakat, sekaligus sebagai penunjang prestasi daerah. Akan tetapi, Pembangunan infrastruktur yang satu ini, kian menyedot perhatian masyarakat tatkala pelaksanaannya terhenti selama dua tahun anggaran berturut-turut.

Kepala Dinas Bina Marga Indramayu, Omar Syah, melalui Kepala Bidang Jembatan, Sutiyono, saat dikonfirmasi beberapa wartawan, dikantornya mengatakan kelanjutan proyek Jembatan Pabean masih dalam proses perundingan. “Pembangunan jembatan itu sudah mencapai tahap dua, sedangkan 2013 - 2014 berhenti karena disana perlu adanya pembebasan tanah milik masyarakat yang kini masih dirundingkan mengenai harganya. Mudah-mudahan pada 2015 nanti, proyek tersebut bisa dilanjutkan,” Papar Sutiyono.

Dikatakannya, tanah milik masyarakat yang akan dibebaskan, oleh Tim P2TUN akan diukur kemudian dibayar sesuai NJOP yang ada, namun bila ada ketidaksesuaian mengenai harga sehingga mempersulit jalannya pembangunan, maka pengadilan yang akan memutus untuk dieksekusi.

Meski demikian, rencana pembebasan tanah di lokasi jembatan tersebut terlanjur menuai  kontroversi, pasalnya selama dua tahun berturut-turut, oleh pemerintah belum juga ada kepastian pembelian lahan milik masyarakat sekitar. Bahkan, perundingan yang dilakukan di ruang data II, menemui jalan buntu.

Masyarakat pemilik lahan bersikukuh meminta harga Rp. 3 juta - 5 juta per meter, tetapi Pemerintah Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh Kabag Pertanahan, Ali Sukmajaya, Kabag Pengendalian Program, Suryono, juga turut hadir dalam ruangan itu Kepala Seksi Bidang Jembatan Dinas Bina Marga, Wempi, menyampaikan kemampuan pemerintah membayar tanah tersebut senilai Rp. 800 ribu per meternya.

Ditengarai, Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak sanggup untuk memenuhi permintaan harga yang ditawarkan masyarakat pemilik lahan, sehingga berkali-kali perundingan dilakukan, alhasil tidak ada kesepakatan kedua belah pihak.

Sebelumnya, Sutiyono akan menghadiahkan Tiga Pembangunan Jembatan sebagai kado masa berakhirnya Bupati Indramayu periode 2010 - 2015, yaitu Jembatan Pabean (Indramayu), Kali Perawan (Bongas) dan Jembatan Cibogor (Widasari). Sebuah karya pembangunan Dinas Bina Marga Indramayu yang dapat dilaksanakan oleh Sutiyono, selama Bupati Hj. Anna Shopanah memimpin.

Akan tetapi, pemberian kado oleh Sutiyono terhadap orang nomor satu di Indramayu, oleh kalangan masyarakat menilai justru akan mencoreng Dinas Bina Marga Indramayu dimuka umum terhadap pimpinan, bila kondisi jembatan yang dihadiahkan kenyataannya bermasalah, tidak bisa bermanfaat, terbengkalai dan terancam gagal.

Menurut beberapa masyarakat pemerhati pembangunan di Indramayu menduga, seperti adanya kelalaian dalam pembangunan jembatan di Desa Pabean, yaitu tahapan awal pada proses pelaksanaan pembangunan. Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur idealnya dilakukan pada awal rencana pembangunan. Sedangkan yang terjadi saat ini, pemerintah masih memikirkan pembebasan lahan ditengah berjalannya pekerjaan tersebut.

Beberapa aspek seharusnya dijadikan pertimbangan dalam konsep pembangunan itu, diantaranya Aspek Sosial, Lingkungan dan Ekonomi. Ketiga aspek itu sangat penting dan harus benar-benar dikaji, ditelaah sebelum pembangunan berlangsung.

Dalam hal ini, Dinas Bina Marga Indramayu terkesan terburu-buru membangun jembatan pabean. Padahal, konsep dasar pembangunan tidak lepas dari kajian-kajian dan perencanaan, maka bila lahan jembatan itu sebelumnya diketahui kurang mencukupi, oleh pemerintah atau instansi terkait hendaknya dilakukan penambahan lahan secukupnya. “Sekarang sudah terlanjur, pada akhir kenyataan pembangunan jembatan terbengkalai selama dua tahun anggaran berturut-turut lantaran kekurangan lahan. Mungkin sampai akhir jabatan Bupati Indramayu pun belum tentu selesai,” ujar Pemerhati.

Sementara itu, masyarakat yang tinggal disekitar lokasi proyek jembatan, kepada wartawan menuturkan agar pembebasan lahan dilakukan dengan seksama, tertib dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak pemerintah. “Saya tidak tau, kapan pemerintah akan melakukan pembebasan karena sejak dulu ada kabar disini akan ada pembebasan tanah, tetapi sampai sekarang belum ada. Kalau memang benar, Saya harap harga yang diberikan dari pemerintah jangan asal saja, sehingga bisa bermanfaat untuk membangun tempat tinggal lagi,” tutur Warga.  (Bang)
 
Top