GuidePedia


Jakarta, Global Post
Presiden dan DPR RI wajib mencabut Undang-Undang Narkoba atau menghilangkan pasal perpidanaan, karena merusak mental Hakim dan Jaksa dan penyidik narkoba serta melanggar hak asasi manusia. 

Demikian dikatakan Drs. H. Mudjadid, SH. MH. MBL, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Independen di Indonesia.
Menurut advokat Mudjadid sudah ribuan manusia Hak Hak Asasinya di perkosa oleh Undang Undang tersebut. Karena Undang-Undang tersebut bernuansa kejahatan dan terkesan adanya kepentingan Negara. Pemasok senjata untuk menyuburkan perang antar Negara yang membutuhkan Narkoba untuk korban perang guna menghilangkan sakit luka tembak sebagai penenang.
Sementara di Indonesia, kata Mudjadid, perdagangan Narkoba dilegalitaskan dalam perdagangan Internasional. Dan peredaran di Indonesia tidak di legalkan dalam bentuk kegunaan pemakai atau korban pecandu narkoba, dan ironisnya peredaran minuman keras yang mengandung narkoba di ijinkan beredar di hotel-hotel dengan alasan kebutuhan para wisatawan, katanya.
Dengan demikian, lanjut Mudjadid, Pemerintah Indonesia telah salah besar dalam membina warga negaranya yang memakai narkoba karena di ancam hukuman penjara lebih dari 4 tahun s/d 20 tahun dan memperlakukan pemakai korban narkoba seperti penjahat kriminal pembunuhan. Padahal mereka pemakai narkoba adalah korban dari kebodohan pemerintah dan DPR RI dalam membina generasi Bangsa Indonesia.
Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia wajib Bertanggung jawab atas lahirnya Undang-Undang Mafia Hukum narkoba tersebut. Karena masalah narkoba adalah masalah kesehatan. Atau tanggung jawab Negara dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang menanda tangani Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tanggal 12 Oktober 2009 dengan di undangkan oleh Andi Mattalata kala itu.
Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia terkesan sebagai kaki tangan Negara pengimpor Narkoba dan pemasok senjata untuk Negara Konflik. Karena Undang-Undang tersebut menciptakan 155 Pasal yang memuat Pasal 111 s/d 148 sebagai ketentuan hukum pidana yang mudah dijadikan sumber pemerasan oleh penegak hukum terhadap tersangka diseluruh pengadilan di Indonesia.
Komisi pemberantas Korupsi dapat melakukan penyidikan kepada setiap terpidana/ terdakwa/ tersangka di kepolisian dan di kejaksaan serta di pengadilan.
Umum mereka menjadi korban pemerasan dari Rp 20 Juta rupiah dengan mengatas namakan jaksa atau panitera dan Hakim,” kata advokat Mudjadid kepada media cetak dan elektronika di Jakarta, Jum’at (3/1/2014) lalu.
Saya sedih setiap datang kepengadilan menemukan ibu-ibu dan bapak menangis air mata darah, bercerita tentang nasibnya punya anak terlibat narkoba, jadi korban pemerasan penyidik dan jaksa serta pengacara yang tidak professional dalam membela dan menegakan Hukum. Saya bertanya kepada masyarakat Indonesia dan lembaga perguruan tinggi, kemana arahmu jalan dalam membela Bangsa ini ? kenapa Tidak Ada Nyali Mengkaji Hukum yang salah? Kenapa membiarkan Undang-Undang narkoba lahir dapat mendikte hakim di Indonesia? Kemana fungsi pembinaan dan pengawasan hukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia? Dan kemana fungsi lembaga swadaya Masyarakat yang selama ini bertebaran, kok membiarkan Bangsanya di jajah kapitalis dan dapat menciptakan Hukum semaunya? Bukankah Negara Indonesia anti kejahatan kemanusiaan? Kenapa Hakim se Indonesia tidak pernah perang dengan Undang-Undang yang bertentangan prinsip keadilan? Masih adakah Negara Indonesia?” ujar Mudjadid yang didadanya dipenuhi sejuta pertanyaan.

“Kalau mau, mari kita Perjuangkan Hak Hak Asasi Manusia bersama lembaga perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Independen di Indonesi, untuk memberantas Mafia Hukum,” ajak pratisi Hukum Mudjadid kepada masyarakat korban narkoba dan hukum lainnya.
Tahukah Masyarakat bahwa korban pemakai dan korban pengedar narkoba bukan pelaku kejahatan kriminal dan bukan perampok dan bukan juga koruptor? Kenapa mereka dihilangkan Hak sosialnya melalui Undang-Undang narkoba, karena mereka musuh Negara kapitalis yang menjadi sponsor lahirnya Undang-Undang Narkoba.

Kuat dugaan bisa mengurangi pemasokan narkoba dari Indonesia keluar negeri, dan ini bisa dilihat di kementrian perdagangan Negara, mana mengimpor Narkoba yang direkomendasi kementrian kesehatan, kementrian pertanian, kehutanan dan badan narkoba nasional. Maka akan terlihat jelas Negara mana sponsor Undang-Undang narkoba.

Beberapa korban narkoba yang diadili dipersidangan, Salah satunya adalah Saudara Daniel Masaroh alias Dado di pengadilan negeri Jakarta Selatan, kemudian Edri Mahoni dan Heriyanto di pengadilan negeri Sungai Penuh Kerinci, Arifin di pengadilan negeri Lubuk Pakam Sumatera Utara, danan ribuan lainnya di penjara-penjara dapat di wawancarai sebagai bukti korban pemerasan, akibat Undang-Undang narkoba terbit merugikan korban pemakai narkoba yang seharusnya di bina Negara, justru di penjara dan Negara dirugikan karena hukumanya menimbulkan biaya selama dalam lembaga pemasyarakatan. Bahkan keluaganya berantakan, akibat tidak terpenuhinya kebutuhan ekonominya selama di penjara. Padahal mereka bukan penjahat criminal, pungkas Mudjadid menyayangkan hal tersebut. (Mil/Red)
 
Top