GuidePedia

Bekasi, Global Post
Proyek perluasan pembangunan PJB PLTGU Muara Tawar diduga bermalasah, pasalnya lokasi tanah perluasan pembagunan proyek PJB  berada  diwilayah hukum Desa Pantai Makmur, tepatnya RT. 001, RW 022, Dusun 7, Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, bukan berada diwilayah hukumkerja DesaSegara Jaya.
 
“Ironisnya kok bisa terbit sertipikat tanah PLTGU yang beralamatkan Desa Segara Jaya, bukan di Desa Panatai Makmur ? ini ‘kan jelas salah,” kata H.Aman Jali, Kepala Desa Pantai Makmur kepada Global Post diruang kerjanya belum lama ini, usai rapat bersama Camat Tarumajaya Drs.Sopian Hadi, MM.

Masih kata H.Aman Jali, ini ‘kan jelas salah.Mari kita betulkan jangan dibiarkan itu salah.Ini tugas kita untuk membenarkan, karena kita tahu itu salah, jangan dibiarkan itu salah, kalau itu dibiarkan terus salah akan menjadi bermasalah, kita ikut juga bermasalah nanti, kami sudah berusaha untuk menjelaskan kepada pihak PLTGU Muara Tawar, namun tidak direspon oleh pihak PLTGU yang diwakili humasnya Kunto,” ujarnya.

Dikatakan lebih lanjut oleh H. Aman, kalau pihaknya tahu areal PLTGU itu awalnya berada diwilayah hukumkerja Desa Segara Jaya, kecamatan Tarumajaya Kabuapten Bekasi, tapi tidak semua berada diwilayah hukum kerja Desa Segara Jaya, ada yang masuk daerah hukum kerja Desa Pantai Makmur, luas lokasi yang di miliki PLTGU ada sekitar 40 Ha, lokasi yang berada disebelah Timur, betul berada dilokasi kerja hukum Desa Segara Jaya, tetapi lokasi yang berda disebelah Barat masuk wilayah kerja hukum Desa Pantai Makmur, katanya. 

“Jangan semua tanah tersebut diakui masuk areal kerja hukum Desa Segara Jaya dong.Kalau di cek ulang mungkin ada sekitar 9 Ha luasnya yang masuk lokasi kerja hukun Desa Pantai Makmur,  apakah ini harus dibiarkan? Kan tidak, mari kita betulkan bersama, kami minta kepada pihak yang terkait untuk turut menyelesaikan masalah lokasi sertifikat tanah PLTGU ini,” ujar H.Aman Jali berharap.

Desa di mata hukum diakui dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, juga terdapat dalam peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Undang-Undang dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memang memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesatuan Pemerintah Nasional secara luas, Desa bahkan menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah, jelas H.Aman Jali. 
 
Ketika Global Post survei kelokasi mencari informasi tentang keberadaan lokasi tanah tersebut menemui  ketuaRT. 001, ketua RW. 022 dan Kadus 7, Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya, Syaifudin ketua RT. 001 menjelaskan, betul bang lokasi tanah tersebut masuk wilayah RT. 001, RW. 022 Dusun 7 Desa Pantai Makmur.Tapi saya tidak tahu asal usul tanah tersebut, karena saya baru menjabat ketua RT, setelah Kepala Desa dilantik, barulah saya menjabat sebagai ketua RT, baru sekitar 10 bulan, masalah izin, sementara ini hanya pihak kontraktor saja yang baru minta izin kepada pihak RT, itupun karena jalan yang menuju kelokasi kerja melintasi wilayah RT. 001, ketika itu ketua RW.022 Abdullah tidak ada ditempat,  ujarSyaifudin yang didampingi Kadus 7, Rohali,kepada Global Post di kediamannya.

Sementara itu Kadus 7, Rohali mengatakan, masalah lokasi tanah PLTGU yang sebelah Timur betul masuk wilayah Desa Segara Jaya, tapi yang sebelah Barat tidak masuk wilayah Desa Segara Jaya, namun masuk wilayah Desa Pantai Makmur, ada tiga surat yang diakui oleh Desa Segara Jaya, padahal sebenarnya tanah tersebut masuk Desa Pantai Makmur diantaranya asal tanah dari H.Nain, asal tanah dari H. Isbahdan asal tanah dari H.Tohir.Ini harus kita betulkan jangan dibiarkan salah,kata Rohali.

Global Post mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak perusahan PJB PLTGUMuara Tawar bertemu dengan humas perusahan Kunto, mengatakan, ketika akan mengurus surat-surat sertifikat tanah tersebut, urus saja menurut aturan yang ada atau melalui jalur, kata Kunto, mengikuti saran Camat Tarumajaya, waktu itu masih dijabat oleh Camat Enop Can, Tunggu edisi berikutnya (Agus)
 
Top