GuidePedia

Depok, Global Post

Dampak dari belum dibayarnya honor bulanan  anggota Panitia  Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok,  oleh Komisi Pemilihan Umum {KPU) Kota Depok mengancam akan keluar dari kegiatan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2014 mendatang.

Menurut Ketua PPS Kelurahan Beji Timur Dedy Djuansyah mengatakan honor bulan  Agustus 2013 sampai saat ini belum dibayarkan kepada para anggota PPS  di Kelurahan Beji Timur. “Honor sebesar Rp. 500 ribu tersebut sampai saat ini belum dibayarkan kepada kami. Kami juga mendapat informasi, bahwa tidak hanya PPS di Kelurahan Beji Timur, namun para anggota di PPS Kelurahan lainnya juga sama, ujarnya.

Dikatakan Dedy, PPS juga tidak mendapatkan uang sewa kantor. Kondisi  seperti ini sangat berbeda pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat sebelumnya yang memberikan uang sewa untuk membayar kontrakan sekretariat PPS. Karena kami PPS tidak mendapatkan uang sewa untuk kantor sekretariat, akhirnya PPS Kelurahan Beji Timur menumpang di rumah kami, ungkapnya.

Sejak dilantik sebagai PPS Kelurahan Beji Timur, lanjutnya, belum pernah mendapatkan bimbingan teknis dari KPU Depok, namun yang ada hanya dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Beji. Menurut informasi dilapangan karena tidak  adanya anggaran untuk uang sewa kantor dari KPU Depok, maka kantor sekretariat PPS Kelurahan menumpang di rumah Ketua PPS. (Jopi)

Anggota DPRD Kota Depok, Nurhasim :
Jembatan Kali Cipinang Akan Diperlebar, Jalan Akan Ditutup

Depok, Global Post 
Tidak lama lagi jembatan kali Cipinang dikelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, akan diperlebar. Jadi selama proses pengerjaan akan dilakukan penutupan jalan sementara, kami mohon bagi pengguna jalan yang melewati jembatan kali Cipinang harap maklum, ucap Anggota DPRD Depok, Nurhasim belum lama ini.

Dikatakan Nurhasim, bahwa kondisi jembatan kali Cipinang  saat ini sudah tidak memadai lagi, sehingga acap kali membuat kemacetan. Oleh karena itu solusinya akan dilakukan pelebaran jalan dan penutupan jalan sementara, ucapnya.

Menurut politisi Partai Golkar ini, kalau tidak ada halangan pekan ini akan dilakukan penutupan jalan selama kurang lebih satu bulan. Harapan kami masyarakat dapat memahami  dan bagi masyarakat yang melintas ke jalan jembatan kali Cipinang agar mencari jalan alternatif lain.

Jembatan kali Cipinang, lanjut Nurhasim, lebarnya hanya empat meter akan diperlebar menjadi enam meter. Dengan lebarnya yang diperbesarnya jembatan kali Cipinang ini diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan yang melintas dan tidak lagi menimbulkan kemacetan.

Dalam proses  pengerjaan pembangunan jembatan kali Cipinang, nantinya akan membuat ketidak nyamanan warga, namun harapan kami warga dapat memaklumi dan bersabar demi membuat kondisi jembatan yang lebih baik lagi, tandasnya. (jopi)

Rachmin Siahaan: Pemberian Dana Insentif RT dan RW Sebaiknya di Kelurahan

Depok, Global Post
Pemberian dana insentif bagi Ketua RT dan ketua RW oleh Pemmerintah Kota (Pemkot) Depok perlu dievaluasi. Pemberiannya yang selama ini dilakukan di Balaikota Depok dinilai kurang efektif, ucap Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Rachmin Siahaan pada Global Post di gedung dewan, belum lama ini.

Menurut Rachmin, pemberian dana insentif bagi ketua RT-RW tidak dilakukan di Balaikota Depok, namun lebih baik lagi kalau diberikan di Kelurahan-kelurahan masing-masing. Pasalnya, ditinjau dari sisi jarak, tempat tinggal juga transportasi lagi yang harus dikeluarkan dan waktu, ucapnya.

Disisi lain, juga akan memberatkan para ketua RT-RW karena tidak bisa hadir dikarenakan memiliki kesibukan masing-masing. Para abdi masyarakat ini selain melayani masyarakat juga memiliki pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian dana insentif dilakukan disetiap kelurahan masing-masing agar  memudahkan para Ketua-ketua RT-RW, ini ditinjau dari sisi jarak lebih dekat, jelasnya.

Dikatakan Rachmin, sangat mendukung dan sepakat apabila besaran dana insentif bagi para pengabdi masyarakat dinaikan untuk kelancaran kinerja mereka yang bertugas mensosialisaikan  setiap kebijakan dari Pemerintah. Karena  posisi para Ketua-ketua RT- RW adalah garda terdepan, untuk itu sudah selayaknya  dana insentif mereka dinaikan, tandasnya. (Jopi)


Pendatang di Kota Depok Didenda Rp. 150 Ribu

Depok, Global Post
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Sat Pol PP Kota Depok menggelar operasi yustisi  serentak di 63 titik di wilayah Kota Depok, Rabu (21/8) lalu. Satu persatu rumah warga didatangi dan didata penghuninya.

Menurut Sekretaris Disdukcapil Kota Depok, Hanny Hamidah mengatakan, operasi  yustisi ini guna menangkal para pendatang baru di Kota Depok. Tujuan pertama operasi kependudukan digelar di kecamatan  Pancoran Mas, karena para pendatang baru yang tak memiliki indetitas Kota Depok banyak bermukim disana, ucapnya.

Selain itu lokasi lainnya yang akan segera dirazia adalah kecamatan Cimanggis dan kecamatan Beji. Karena ketiga kecamatan tersebut sebagai pusat sentra berkembangnya pendatang baru. Semua kami data satu persatu agar semua pendatang baru terindetifikasi . kalau tidak mempunyai KTP Depok  kami berikan sanksi, tandasnya.

Dari data Disdukcapil Kota Depok, para pendatang baru periode Januari  hingga Juli  2013 tercatat sebanyak 15.617 orang. Jumlah tersebut  menurun dari tahun 2012 lalu sebanyak 29.251 orang. Para pendatang baru ini mayoritas datang dari jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera, paparnya.

Jumlah pendatang baru yang berhasil didata yang tidak memiliki KTP Kota Depok pada  saat operasi yustisi terjaring sebanyak 120 orang. Mereka kami kenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp 150 ribu setiap orangnya dan identitas asal mereka kami tahan. Sanksi berupa denda uang itu diberikan karena para pendatang baru itu tidak mengurus surat perpindahan  untuk menjadi warga Depok.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu juga untuk memberikan shock teraphi kepada pendatang untuk tertib administrasi. Kami tetap memberikan kesempatan mereka untuk menjadi warga Kota Depok. Apabila tidak membuat identitas  Kota Depok, maka bagi mereka yang terdata maka akan kami laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) untuk dipulangkan ke kampungnya.

Sanksi denda berupa uang bagi para pendatang baru di Kota Depok, nantinya akan dipergunakan untuk membayar uang sewa kendaraan untuk mengembalikan ke kampong halamannya. Agar tidak ada kesalahan prosedur makanya dievaluasi  terus agar didapat solusi mengatasi para pendatang baru ke Kota Depok, pungkasnya. (Jopi)  


Massa Pepabri Penggarap Tanah Geruduk PN Depok Tolak Rakor dan Pelaksanaan Eksekusi Tanah Parung Serab

Depok, Global Post
Ratusan massa penggarap tanah Parung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, terusik dengan adanya rapat koordinasi (rakor) para aparat terkait di Pengadilan Negeri (PN) Depok untuk melaksanakan eksekusi tanah garapannya bukan atas nama para penggarap tanah yang tergabung di Pepabri PR 03/04 Sukmajaya, tetapi atas nama ahli waris Pepabri, Rudi Samin. 

Pasalnya, selama puluhan tahun diperjuangkan hingga ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi di Bandung dan Mahkamah Agung RI pada saat melawan RRI Departemen Penerangan RI Cq Direktorat  Radio Cq, Proyek Mass Media RRI dan berhasil memenangkan perkara tersebut No. 588 PK/MA.RI/2002 atas nama Koordinator penggarap HM. Samin (Alm), Karim (Alm), Udje dan Admin. Pengacara R. Tanaka Abdul Rosul, SH.

Plang papan nama keputusan dari Mahkamah Agung RI tertanda Tanaka Abdul Rosul, SH yang terpasang di tanah Parung Serab dicabut dan diganti dengan mengatas namakan ahli waris HM. Samin, Rudi Samin. Pengajuan eksekusi membuat bingung PN karena ada dua yang mengajukan. Yakni Pepabri dan ahli waris HM. Samin. Hingga  bergulir kembali kasusnya  dari nol ke PN Bogor dan PN Depok dan PT Jawa Barat di Bandung.

Harapan para penggarap untuk eksekusi lahan tanah garapan seluas 332.234 m2 (milik Pepabri) yang terletak di Kampung serab, Tirtajaya, Sukmajaya dikabulkan PN Depok pada 19 Nopember 2007 berdasarkan  surat tanggal 29 Oktober 2007 No. W 11,u21.HT.08, 01-1229 perihal perintah eksekusi tertanda Panitera Sekretaris (pansek) PN Depok. Yunda Hasbi.

Surat tersebut ditujukan kepada Departemen Penerangan RI cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta di Cimanggis. Kepala BPN Kabupaten Bogor serta para penghuni perkara yang terletak di kampung Parung Serab, Tirtajaya, agar segera mengosongkan dan membebaskan tanah/bangunan sengketa.  Berdasarkan surat penetapan Ketua PN. Depok tertanggal l8 Oktober 2007. No.03/Pen.pdt/Del.Eks.Peng/2007/PN.Dpk. jo.No.04/Pdt/Eks/2005/PN.Bgr. jo.No.161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. Jo.No.603/Pdt/1998/PT.Bdg. Jo.No.511 K/Pdt/2000 Jo. No.588 PK/Pdt/2002.

Selanjutnya pihak PN Depok didampingi para aparat terkait dalam pelaksanaan eksekusi melakukan cek ulang luas tanah Kampung Parung Serab, Tirtajaya. Namun belum pelaksanaan eksekusi dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2007.  Tanggal 17 Nopember 2007. No.Pol : B/2868/XI/2007/Restro Depok Klarifikasi : Biasa Perihal : Pelaksanaan Penundaan Eksekusi .  Kapolres Depok Drs. Kobes Imam Pramukarno, SH. Ditanda tangani.

Karena perkiraan inteljen, bahwa pelaksanaan  eksekusi tanah di KP. Parung Serab Kel. Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya  Kota Depok akan mendapatkan perlawanan yang serius. Mengingat kekuatan pasukan rencana pengamanan personil Polri sebanyak 500 orang ditambah personil instansi samping 250 orang. Hal ini tidak seimbang dengan massa penentang yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 5000 sampai dengan 10.000 orang, katanya.

Polres Metro Depok memprioritaskan proses penyidikan terlebih dahulu terhadap aktor yang diduga penggerak massa tersebut. Selain itu, satuan inteljen melakukan kegiatan penggalangan dan semua itu adalah dalam rangka penggembosan terhadap kelompok lain yang merasa dirugikan terkait dengan rencana pelaksanaan eksekusi.

Namun timbul keanehan dan berbagai pertanyaan para penggarap tanah, ada apa, kenapa tiba-tiba pada tanggal 10 September 2013 lalu, PN Bogor mengeluarkan surat penetapan eksekusi dan memerintahkan PN Depok untuk melaksanakan eksekusi tanah garapannya tersebut bisa  berubah kepada yang tidak berhak yakni  yang mengaku ahli waris Pepabri, Rudi samin Cs.  Ratusan massa penggarap tanah ngeluruk ke PN Bogor  untuk meminta keadilan dan hukum ditegakan dan diterima Ketua PN Bogor Budi Santoso dan menaggapi. 

Pada saat ratusan massa Pepabri yang terdiri TNI dan Polri, warakawuri geruduk PN Depok karena ada rapat koordinasi  PN Depok dan aparat  gabungan terkait  pelaksanaan eksekusi tanah garapan kampung Parung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya mendatangi ruangan rapat di PN Depok sambil serentak bersama-sama menyanyikan lagu maju tak gentar membela yang benar, rapat tertunda siangnya dilanjutkan lagi.

Ratusan massa  penggarap tanah  yang mayoritas sudah sepuh itu diterima di ruang sidang utama dan didata satu-persatu berapa jumlahnya. Kerena ruang terbatas massa lainnya menunggu diruang sidang. Namun pada saat diterima, tanpa  dihadiri Ketua PN Depok Prim Haryadi diwakili Panitera Sekretaris PN Depok, Tavip Dwi Yatmiko dan wakil Pansek didampingi Kapolsek Sukmajaya, Kompol Agus Widodo.

Pansek PN Depok mengatakan dirinya hanya menjalankan amanah dari PN Bogor dan PT Jabar sesuai dengan putusan,  karena obyek tanah sengketanya yang akan dieksekusi berada di Depok. Namun kami menerima aspirasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin disampaikan melalui perwakilan yang ditunjuk, katanya ringan.

Menurut perwakilan massa, Kol. Marinir (Purn) Mansyur mengatakan sejelek-jeleknya anggota TNI adalah yang sudah disersi. Namun faktanya kok bisa mendapatkan surat penetapan eksekusi dari ahli waris Samin hingga ahli waris Pepabri, padahal kami masih ada semua, kendati sudah ada berberapa koordinator  penggarap yang meninggal dunia, yakni HM. Samin dan A. Karim. Udje masih hidup, Admin sudah membelot bergabung ke Rudi.

Para koordinator, lanjutnya, masing-masing sudah mendapatkan haknya sebanyak 1, 200 Ha. Lantas bagaimana dengan kami-kami para penggarap kalau dimonopoli  semua areal tanah oleh orang dan kelompoknya yang tidak berhak, bukan penggarap. 

Awalnya areal tanag kampung Parung Serab yang tidak merata diratakan dengan alat berat dan tanah galian C sebanyak ratusan truk, dijual kepada pengembang, lalu menyewakan lahan tersebut untuk berbagai acara, kampanye, Racing, pameran Motor Honda, Hiburan rakyat dan sebagainya, sudah berapa hasil sewanya yang didapat untuk pribadi, sedangkan kami hanya jadi penonton.  Lalu mendapatkan penetapan eksekusi tanah dari PN Bogor, kami yang punya hak bagaimana. Dengan tegas kami menolak pelaksanaan eksekusi tanah garapan kami, tanah  kampung Parung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya, tandasnya.

Dikatakan Mansyur, jangan salahkan kami para Pepabri penggarap tanah  yang sudah puluhan tahun sudah habis waktu tenaga, materi lantas dizolimi karena tidak mendapatkan haknya. Anak-anak Pepabri penggarap tanah yang menjadi  ABRI, mariner, Paskhas dan Brimob akan kecewa tidak rela orang tuanya teraniaya, tegasnya.

Sementara itu, Pengacara para penggarap tanah kampung Parung Serab, Salahudin Monte, mengatakan kami sejak awal sudah melakukan berbagai upaya hukum ke PN Bogor, PT Jabar, PN Depok, Kapolres, Kapolsek, Camat, Lurah, Sat Pol PP dan instansi lainnya yang terkait. Masalah tanah garap Kampung Parung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya yang berhak adalah klien kami Para Penggarap, tidak ada yang lain. Yang ada hanyalah rekayasa, pemalsuan untuk pembenaran belaka. Jadi kami dengan tegas menolak pelaksanaan eksekusi, selain para penggarap, pungkasnya. (jopi)     
 
Top