GuidePedia

Depok, Global Post
DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2012. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok Drs. Rintis Yanto, MM dihadiri oleh  para wakil ketua, para Anggota DPRD, Walikota Depok, wakil walikota, Sekretaris Daerah dan unsur Muspida Kota Depok dan semua kepala OPD dilingkungan Pemkot Depok. 

Rapat Paripurna ini merupakan lanjutan dari rangkaian rapat paripurna sebelumnya pada 1 Juli 2013 Penyampaian LPJ walikota Depok 2 Juli 2013 Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap penyampaian  LPJ tersebut.

Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Depok, Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Kota Depok TA 2012 disampaikan oleh wakil ketua DPRD Kota Depok dari fraksi Partai Golkar, H. Naming Bothin S, Sos. Dalam peraturan pemerintah no.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah  yang diisyaratkan bahwa SPBD merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam  proses pengambilan keputusan  terkait kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD berupa laporan keuangan yang memuat tentang: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja yang mengacu pada  PP N0.8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Prop. Jawa Barat atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2012 disampaikan kepada walikota Depok dan DPRD Kota Depok dengan hasil opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Hal ini berarti laporan keuangan Kota Depok dapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dfengan prinsip akuntasi  yang berlaku umum di Indonesia. DPRD Kota Depok berharap agar kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan agar dalam LHP BPK berikutnya akan mendapat opini WTP murni.

Walikota Depok menyampaikan menyambut baik saran dan masukan Badan Anggaran DPRD Kota Depok dan akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan dalam pelaksanaan progam dan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban APBD pada tahun berikutnya. 

Ketua DPRD Kota Depok dalam sambutannya, mengatakan pembahasan  antara Badan Anggaran DPRD Kota Depok dan Tim Anggaran Daerah (TAPD) Kota Depok serta OPD  menyelesaikan tugasnya dengan baik pada Senin (15/7) 2013 DPRD Kota Depok dapat menetapkan keputusan tentang persetujuan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2012.

Sebelumnya pembacaan  Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Raperda Kota Depok tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Depok TA 2012 oleh Sekretaris DPRD Kota Depok Drs. Moch. Tamrin S.Sos, MSi, selanjutnya Ketua dan wakil ketua DPRD Depok dan walikota Depok menandatangani Rancangan Keputusan DPRD Kota Depok tersebut. Usai ditandatangani, Ketua DPRD langsung menyerahkan lkepada walikota Depok. (Jopi) 

 
Top