GuidePedia

Bengkulu Selatan, Global Post
Bupati Bengkulu Selatan H. Reskan Effendi Awaludin, SE menyerahkan kepada Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu untuk menyelesaikan tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur dan tapal Batas dengan Kabupaten Seluma. 

Meskipun uji materi UU No.3 tahun 2003 gagal, akan tetapi amar putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan ”Bahwa seandainya benar dalil pemohon I dan pemohon II dalam pembentukan batas Wilayah Kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau cacat hukum, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum, menurut Mahkamah dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 7 ayat 5 UU No. 3 tahun 2003 dan penjelasannya ,hal tersebut merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena berkaitan dengan persoalan penerapan atau pelaksanaan dari Undang-Undang”.

Dari sisi amar putusan tersebut maka Gubernur Bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di dareah, sepatutnya akan memfasilitasi persoalan tapal batas dengan menentukan koordinat dengan memanggil 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur. Karena persoalan Tapal Batas sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi kewenangannya ada pada Menteri dalam Negeri atas usulan Gubernur Bengkulu.

Menurut Bupati Bengkulu Selatan H. Reskan Effendi Awaludin, SE kepada wartawan beberapa waktu yang lalu bahwa Kronologis sebelum masalah Tapal Batas di uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005, Bupati Bengkulu Selatan Fauzan Jamil, SH pernah mengajukan surat usulan ke Gubernur Bengkulu serta ke Menteri Dalam Negeri tetapi belum membuahkan hasil, bahkan sesuai surat Mendagri yang  di tujukan ke Gubernur Bengkulu no. 136/705/PUM tanggal 12 September 2005 yang lalu, yang isinya secara garis besar “ Dalam rangaka keseimbangan  luas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan (Kabupaten Induk) dengan Kabupaten Kaur dan seluma (Kabupaten Pemekaran).

Bupati Bengkulu Selatan sesuai surat no.126/70/B1 tanggal 9 Mei 2005, mengusulkan perluasan wilayah yang berasal dari sebagian Kabupaten Kaur lebih kurang 471,39 km2 dan Kabupaten Seluma lebih kurang 469,92 km2, sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pengembangan wilayah  Kabupaten Bengkulu Selatan ke depan diharapkan bantuannya untuk memfasilitasi perluasan di maksud sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku“.

Dari surat Mendagri terhadap Gubernur Bengkulu pada tahun 2005 tersebut paling tidak sebagai rujukan dalam menyelesaikan tapal batas tersebut, sebelum penyelesaian di atas maka Kabupaten Kaur dan Seluma belum dapat memasang Gapura di perbatasan, perlu diingat pada saat terjadinya pemekaran wilayah tahun 2003 terjadi besaran wilayah Seluma 2300 km2 Bengkulu Selatan 1100 km2 dan Kabupaten Kaur 2100 km2. 

Hal ini di sebabkan pada saat terjadinya pemekaran wilayah tersebut batas ketiga wilayah Kabupaten tidak menjalani proses Paripurna oleh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat itu. Ini di buktikan surat pernyataan dari beberapa Mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyatakan Batas wilayah tidak pernah di paripurnakan, yang ada Cuma pemekaran wilayah serta ibu Kota Kabupaten Pemekaran. Demikian Kata Bupati Bengkulu Selatan H. Reskan Effendi Awaludin, SE ketika wawancara dengan wartawan setelah kepulangannya dari Mahkamah Konstitusi di Jakarta. (usmady)
 
Top