GuidePedia

Surabaya, Global Post 
Sudah lebih tiga minggu Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang  Provinsi Jawa Timur bungkam terkait dugaan proyek fiktif di dinas yang dipimpinnya. 
 
Tindakan tersebut, tentunya tidak sesuai dengan UU Nompr 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Apabila proyek pemerintah sudah terselesaikan dan dinyatakan selesai seratus persen, maka proyek tersebut akan diperiksa oleh tim pemeriksa di antaranya BPK, Inspektorat dan lain sebagainya. Namun perlu diingat, tim pemeriksa juga manusia yang bisa untuk berbuat salah.

Saat tim Global Post melakukan kontrol ke lapangan, kenyataan Proyek Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang di Bidang Perumahan,  terutama di Kabupaten Sidoarjo sangat mengagetkan.

Kegiatan proyek yang baru saja selesai pada Bulan Maret 2013 sekarang kondisinya sudah memprihatinkan.
Di Desa Pepe Legi, Kecamatan Waru, ada pekerjaan di 3 tiga titik lokasi, yang diduga dikerjakan asal-asalan. Di antaranya pemasangan paving yang tidak rapat/tidak rata, terlihat amburadul, dan tidak bagus dipandang mata. Belum lagi soal adanya sebagian paving keluar dari posisinya.

Tidak jauh beda di Desa Bangah, Kecamatan Gedangan, yang juga mendapatkan bantuan serupa untuk perbaikan jalan/saluran lingkungan permukiman berupa pavingisasi. Namun dalam pelaksanaannya diduga di-mark-up.

Dari hasil temuan di lapangan, tepatnya yang terletak di depan masjid, proyek sepanjang 100 m dengan lebar 2,5m menelan anggaran 30 juta. Padahal, dalam pagu anggaran tersebut nilainya Rp. 100 juta.

Desa Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono juga mendapatkan bantuan yang sama berupa perbaikan jalan/saluran lingkungan, dengan pagu anggaran Rp. 100 juta. 

Namun, kepala desa Tohir membantahnya.  “Kalau untuk tahun ini mas, Desa Masangan Kulon tidak dapat bantuan tersebut. Bantuan yang masuk dari Bansos, bukan dari PU Cipta Karya Provinsi,” ujarnya  saat ditemui di rumahnya.

Saat dihubungi melalui telepon kantor,  Lina selaku staf Bidang Perumahan Dinas PU Cipta Karya Provinsi, menyarankankan agar Dafran, yang ruangannya dekat dengan kepala dinas. 

Sampai berita ini diturunkan, pihak Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang terkesan lempar tanggung jawab,  apabila dimintai keterangan. (Hamzah)
 
Top