GuidePedia

Nunukan, Global Post
Pemerintah Kabupaten Nunukan mengajukan dua rancangan peraturan daerah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tahun 2013. Dua raperda tersebut, meliputi raperda Pajak Bumi dan Bangunan dan raperda tentang perubahan atas perda No. 5 tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah kabupaten Nunukan.
 
Raperda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut nantinya menjadi pedoman dalam mengelola perpajakan yang dipungut atas tanah dan bangunan objek pajak. Sedangkan raperda tentang perubahan atas perda No.5 Tahun 2009 tentang sistem jaminan kesehatan daerah Kabupaten Nunukan yakni, hak yang diberikan kepada warga negara untuk memperoleh perlindungan dan pemeliharaan kesehatan serta memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan.

Melalui Rapat Paripurna Ke 3 Masa Sidang II Tahun 2013 Pemandangan Umum Anggota DPRD melalui Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas 2 reperda Kabupaten Nunukan, Rabu (19/6).
Fraksi-fraksi DPRD Nunukan mengapresiasi dua rancangan peraturan daerah tersebut untuk kemudian di bahas lebih lanjut dan di tetapkan menjadi peraturan daerah.

Dalam Pemandangan Umum Fraksi Amanat Keadilan, yang disampaikan Muhammad Saleh, S.IP mengatakan raperda tersebut setelah ditetapkan, pemerintah daerah diharapkan melakukan sosialisasi dan tahapan agar masyarakat memahami rancangan peraturan daerah itu. Ia menyarankan agar pemerintah daerah juga, memberikan perhatian khusus terhadap dua raperda ini, agar pelaksanaannya selektif dalam peninjauan dengan wajib pajak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Terkait dengan jaminan kesehatan, Fraksi Amanat Keadilan menaruh harapan agar masyarakat nantinya bisa mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan. “Apresiasi yang sangat mendalam kepada pemerintah daerah atas upaya menyusun raperda ini, dan sekaligus atas nama fraksi bersedia membahas lebih lanjut,” kata Saleh.

Fraksi Partai Bulan Bintang juga mengapresiasi dua raperda tersebut, namun fraksi ini memberikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga dalam implementasi raperda ini, lebih rasional dan mampu diterima masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Partai Bulan Bintang, Agustinus, SH menyebutkan beberapa catatan terhadap reperda tersebut. Pertama, dalam pembuatan rancangan peraturan daerah tentang PBB, in casu Pajak Bumi dan Bangunan harus memperhatikan penetapan dan materi muatan yang telah diatur dalam peraturan daerah tentang pajak dan pasal 95 ayat (3-4) UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah serta UU No.10 tahun 204 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah melalui UU No. 12 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU nomor 10 Tahun 2004.

Kedua, meski berhak menetapkan tarif pajak, namun pemerintah daerah diharapkan tetap memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Sebab, hal ini digunakan sebagai dasar pemberian tarif Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat.

Ketiga, dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah, maka pemerintah daerah kabupaten Nunukan tetap memperhatikan segala yang bersifat teknis sesuai dalam peraturan menteri keuangan dan menteri dalam negeri Nomor. 213/PMK.07/2010, Nomor.58 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010.

Pemandangan Umum Fraksi Perjuangan Rakyat, yang disampaikan Niko Hartono, SE bahwa fraksinya menyambut baik atas pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pusat ke Pemerintah Daerah. Ia menilai terdapat perbedaan yang signifikan antara UU pajak daerah yang lama dan baru antara lain pembatasan jenis pajak yang dihasilkan daerah, peningkatan pengawasan atas pemungutan pajak daerah serta mempertegas pengelolaan pendapatan dari pajak daerah.

Kompensasi dari undang-undang tersebut, pemerintah daerah (Pemda) diberikan kewenangan lebih besar dibidang perpajakan baik kenaikan tarif maksimum, perluasan objek pajak maupun pengalihan sebagian pajak pusat menjadi pajak daerah. 

Kebijakan ini telah diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2008 yang menyebutkan penetapan pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak kabupaten/Kota.

Sementara itu, terkait raperda jaminan Kesehatan, Fraksi Perjuangan Rakyat melihat hal tersebut perlu dievaluasi untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada sesuai dengan perkembangan dan kemampuan daerah. Seperti Jamkesda, pemerintah pusat tidak dapat mengcover seluruh penduduk miskin yang kurang menikmati layanan kesehatan, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola jaminan kesehatan yang tersedia.

Mahalnya biaya pelayanan kesehatan menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan, menurutnya jika hal terseubut tidak segera diatasi akan menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. 

Dia menambahkan, kebutuhan layanan kesehatan memiliki ciri unik, salah satunya ketidakpastian, kebutuhan pelayanan kesehatan tidak dapat dipastikan, baik waktu, tempat maupun kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Karena itu, melihat dari faktor tersebut, pelayanan kesehatann membutuhkan subsidi dalam berbagai bentuk, alasannya pembiayaan pelayanan kesehatan tidak menjadi tanggungjawab sendiri atau perorangan melainkan menjadi tanggung jawab publik.

Di kesempatan yang sama Fraksi Golongan Karya melalui juru bicara Ramli, menyebutkan agar raperda PBB dapat diimplementasikan dengan memperhatian fungsi pajak yang harus berdampak sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat dan tetap mengacu pada besaran dengan kemampuan masyarakat berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Untuk itu, Fraksi Golngan Karya berharap segera membahas raperda ini baik data wajib pajak maupun besaran nilainya untuk kepentingan dan transparansi dan akuntabilitas publik.

Rencana Perubahan atas Reperda Jaminan Kesehatan, menurut fraksi golongan karya, hal ini tentunya sangat mendesak dan dinantikan masyarakat Kabupaten Nunukan demi terlaksana kepastian hukum khusunya masyarakat yang kurang beruntung. 

Dalam hal pelayanan, pemerintah daerah diharapkan mampu mengakomodir sejumlah permasalahan kesehatan agar mendapat jaminan kesehatan secara penuh untuk mengatasi kesenjangan sosial terutama di sektor Kesehatan.

Selain itu, Fraksi Golongan Karya juga menilai, adanya revisi raperda tersebut, diharapkan pengoptimalisasian layanan kesehatan terhadap pengguna kartu jamkesda, di RSUD maupun di sejumlah Puskesmas dalam pelaksaannya atas dasar prinsip persamaan hak dan terkesan tidak diskrimitaif terhadap pasien.

Fraksi Partai Demokrat juga berharap agar pemerintah daerah segera membahas raperda ini, dalam pemandangan umum yang disampaikan Marli Kamis melalui rapat paripurna. Kedua rancangan peraturan daerah ini substansinya diharapkan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, karena sebaik apapun peraturan jika pelaksanaan dilapangan kurang maksimal maka peraturan daerah itu tidak bermakna.

“Dengan adanya Peraturan daerah ini, dilaksanakan untuk mewujudkan pelayanan publik serta dapat melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan. “Ketentuan yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini perlu dibenahi agar sejalan dengan program pembangunan Gerbang Emas,” kata Marli, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Demokrat di Kantor DPRD Nunukan.
(HMS/RDM/GP)
 
Top