GuidePedia


Jakarta, Global Post
AkhirnyaMajelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pengawasan terhadap daging impor.Ini karena daging potong dari luar negeri harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan ulama di negara pengekspor.
Menurut Ketua MUI Amidhan, setelah sampai di karantina Indonesia, daging impor akan dicek apakah memiliki sertifikat halal atau tidak. 

"Kalau memang tidak, kita akan menolak daging impor itu masuk peredaran di pasar dalam negeri," ucapnya di Jakarta Jumat pekan lalu.

Untuk impor daging asal Australia, MUI sudah lama membangun kerja sama dengan ulama di negara itu dalam pengawasan atas kehalalan berbagai komoditas pangan-tidak hanya daging, katanya.
Amidhan mengingatkan, Juni 2009 MUI bertindak tegas.Saat itu ulama menyatakan daging sapi asal Australia dan Selandia Baru halal.Namun, sempat terjadi penahanan puluhan peti kemas daging asal dua negara itu karena masalah administrasi.

"Tetapi, setelah direspons dengan baik, tak ada lagi masalah.Semua sudah dinyatakan halal," ujarnya.
MUI kala itu menyampaikan surat resmi kepada Ditjen Peternakan Kemtan menyangkut keabsahan sertifikasi halal komoditas daging asal Australia dan Selandia Baru. Saat itu terdapat tiga lembaga sertifikasi halal di Australia yang izinnya dibekukan sementara karena belum menjalankan proses administrasi. Meski demikian, menurut Amidhan, bukan berarti ketiga lembaga itu tidak bisa mengeluarkan sertifikasi halal.

Kemtan melarang impor daging dari Australia dan Selandia Baru sejak 2 Juni 2009.Pelarangan impor dikarenakan kehalalan daging dari kedua negara itu diragukan. Akibatnya, 76 peti kemas daging asal Australia dan Selandia Baru ditahan Badan Karantina Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memberikan jaminan halal atas daging yang beredar di pasaran.

"Prinsipnya, semua makanan yang beredar di Indonesia, apalagi yang berasal dari impor, harus jelas label halal atau tidaknya karena konsumen terbesar di Indonesia adalah muslim," kata Syadzily. 

Meski pemerintah memberikan tugas khusus kepada Perum Bulog untuk mengimpor daging dalam rangka stabilisasi harga daging di dalam negeri, Balai Karantina Pertanian di Bandara Soekarno-Hatta Banten tetap melakukan pemeriksaan secara ketat menyangkut surat izin impor, kelayakan daging, maupun sertifikat halal.
"Daging yang kami impor tidak usah diragukan kesehatan maupun kehalalannya. Dari hasil pemeriksaan Badan Karantina, terbukti daging impor ini dilengkapi surat dari Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, di samping dilengkapi sertifikat halal," kata Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso.

Dengan kelengkapan itu, serta hasil pemeriksaan organoleptik, daging impor yang didatangkan Bulog tidak bermasalah.Pihak Karantina kemudian mengeluarkan sertifikat pelepasan karantina hewan.Artinya, daging itu boleh dibawa keluar," ujar Sutarto.

Sebelum daging impor datang, Bulog melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak di dalam negeri.Selain dengan Balai Karantina, juga dengan otoritas Bandara Soekarno-Hatta.Ini terutama mengenai jadwal kedatangan daging impor dan jumlah yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Bulog mendapat tugas mengimpor daging sebanyak 3.000 ton.Dari jumlah tersebut, daging yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta 800 ton dan 2.200 ton lewat Pelabuhan Tanjung Priok.Impor daging yang melalui Bandara Soekarno-Hatta diharapkan masuk secara bertahap hingga minggu ketiga Juli.

Selain daging impor milik Bulog, Balai Besar Karantina Soekarno-Hatta juga melakukan pemeriksaan terhadap daging yang diimpor perusahaan swasta. Prosedur yang diterapkan tetap sama.

"Tetapi, biasanya daging yang diimpor swasta jenis prime cut dan jumlahnya maksimal 1 ton, karena sebatas untuk memenuhi kebutuhan hotel dan rumah makan," katanya. (Yudhi/Rul/Nov//Ray/Ant)
 
Top