GuidePedia

Kab. Semarang, Global Post 
Kepedulian Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang The Hok Hiong, terhadap dunia pendidikan terutama terkait penarikan pungutan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) yang dikeluhkan warga kepadanya, akhirnya mendapat keputusan setelah dilakukan rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan sejumlah Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri se Kabupaten Semarang.
 
Diantaranya memutuskan bahwa SPI yang sudah terlanjur dipungut harus segera dikembalikan kepada masing-masing orang tua siswa. “Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipi adanya dugaan jual beli bangku,” kata Hok Hiong, berharap DPRD mendesak agar pungutan SPI maksimal Rp.2 juta.

Menurutnya dalam rapat tersebut, kepala sekolah diminta memberikan data jumlah SPI yang akan dipungut dan dari para orang tua calon siswa, diantaranya SMAN 1 Ambarawa sebesar Rp.1.589.089.000 dan masing-masing siswa baru ditarik Rp.3.5 juta. SMA 1 Tengaran sebesar Rp.1.234.815.000, masing-masing siswa ditarik Rp.2.5 juta, SMA 1 Ungaran sebesar Rp 5 juta per siswa baru serta SMAN 2 Ungaran dipungut Rp 4 juta per siswa baru. “Alasan penarikan untuk rehab bangunan kelas yang atapnya rusak serta peningkatan mutu pendidikan,”ungkapnya.

Anggota Komisi D lainnya Said Riswanto mengakui ternyata masih ada sekolah yang berani memungut SPI sebesar Rp 4,5 juta bahkan lebih dari nilai tersebut. Hal ini, dinilai akan memberatkan para orang tua murid. Namun, tidak ada salahnya kalau DPRD Kabupaten Semarang mendesak agar penarian SPI maksimal Rp.2 juta.

“Terkait rehab pembangunan SMAN 1 Ambarawa, Pemkab Semarang seharusnya ada penganggaran dan aturannya, sehingga tidak mengorbankan mutu pendidikan serta memberatkan para orangtua. Karena pada kenyataannya, banyak dikeluhkan bahwa sekolah negeri ternyata banyak tuntutan iuran kepada orang tua siswa,”ungkapnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang Mukadi menegaskan uang tersebut merupakan titipan dari orang tua siswa dengan tujuan bila nanti ada SPI maka uang tersebut dapat digunakan. “Namun, uang tersebut sudah dikembalikan kepada orang tua siswa seperti SMK Bawen sudah 70 persen dan SMA 1 Bergas tinggal 10 persen,”ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto mengakui permasalah SPI pada PPDB di SMA/SMK kali ini, merupakan bentuk ketidak patuhan pihak sekolah terhadap instruksi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Semarang. “Kalau instruksi Dinas diabaikan, sudah sepatutnya bupati turun tangan dan menindak tegas kepala sekolah yang bersangkutan,” kata Bambang, 

Banyak piha berharap Bupati Semarang H. Mundjirin bertindak tegas menangani masalah pungutan SPI yang jelas memberatkan para orang tua siswa.

Terkait dengan pungutan SPI, ketentuan ini diatur dalam PP No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. SPI bersifat sukarela, jadi tidak ditentukan besarannya.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Semarang akhirnya mengeluarkan surat edaran pengembalian sumbangan pengembangan institusi (SPI) kepada sekolah penyelenggara penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN/SMKN di Kabupaten Semarang. Melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang No 421.3/1088.A/2013,  tertanggal 18 Juni 2013, pihak SMAN/ SMKN di Kabupaten Semarang harus mengembalikan SPI yang sudah dipungut dari orang tua calon siswa baru.

Pengembalian pungutan SPI ini diberikan waktu paling lama hingga 22 Juni 2013. Selain itu, surat edaran ini juga menjelaskan penarikan SPI dilaksanakan awal tahun pelajaran setelah ada musyawarah dengan orang tua siswa. (rz)
 
Top