GuidePedia

Jakarta, Global Post
Aksi Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, disinyalir dikendalikan oleh terpidana koruptor dengan menggunakan kekuatan uang. 

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Sinyalemen tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida saat menjadi pembicara dalam talk show: "Perhatian dan Upaya Meminimalisasi Konflik Lapas di Berbagai Daerah", di gedung DPD, Jumat (19/7).

"Analisis saya, kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta itu dilakukan terencana oleh koruptor-koruptor yang terancam tak mendapatkan remisi. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan mereka melibatkan petugas lapas dengan dipicu oleh persoalan matinya listrik dan air," ujarnya.

Dampak dari munculnya PP tersebut, menurut Laode, selain mengakibatkan kekecewaan bagi para napi, juga akan berdampak terjadinya over kapasitas. Dari rangkaian itu, muncul perlakuan yang tidak manusiawi, seperti masalah air, kelayakan makanan, listrik, tempat tidur.

"Tapi apapun alasannya, saya mengusulkan agar ada pengkategorian khusus antara narapidana koruptor, narkoba, teroris, pembunuh dan kejahatan yang lain. Sebab, kalau dicampur dalam satu lapas, pembinaan tidak akan efektif, apalagi karakternya juga berbeda,"kata Laode.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengatakan, jumlah narapidana kasus korupsi di Lapas Tanjung Gusta hanya 4 orang, sedangkan yang terkait dengan kasus narkoba sekitar 1.600 orang.
Di tempat terpisah Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban, Ditjen Pemasyarakatan, Wibowo Joko Haryono mengatakan, PP No 99 Tahun 2012 menjadi awal keresahan tahanan Lapas Tanjung Gusta Medan, pada Kamis (11/7).

"Kalau dilihat dari fakta di lapangan, (persoalan) air dan listrik itu menjadi pemicu saja. Mereka (tahanan) sudah merasa resah sejak PP No.99 tahun 2012," kata Wibowo Joko Harjono di Jakarta, Jumat.

Joko mengatakan keresahan tahanan Tanjung Gusta terungkap ketika Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, bertemu dengan sejumlah tahanan di Medan.

"Menteri sudah cepat mengatasi (keresahan tahanan) dan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM yang tidak memerlukan asas retroaktif untuk PP No.99 tahun 2012 itu," kata Joko.

Joko menjelaskan warga binaan lapas yang diputus vonis pidana sebelum tanggal 12 November 2012 masih menerima PP No 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Terkait kerusuhan di LP Tanjung Gusta Medan, Joko mengatakan ketiadaan air di lantai tiga ruang tahanan disebabkan listrik mati sejak pukul lima pagi.

"Isu yang berkembang di antara narapidana memang (menjadi) keresahan di semua lapas dan rutan, termasuk keresanan bagi petugas," kata Joko.

Sementara itu pakar hukum pidana, Yenti Garnasih menilai, kasus Tanjung Gusta, merupakan dampak dari sikap dari pemerintah yang terkesan melakukan pembiaran atas kondisi lapas saat ini. 

Ia mengatakan, penerbitan PP 99, secara hukum tidak benar. Seharusnya, lanjut Yenti, sebelum menerbitkan PP itu, pemerintah terlebih dahulu mencabut UU-nya.

Termasuk memperbaiki sikap diskriminatif antarnapi di Lapas. Apalagi, katanya, tidak semua napi bisa membayar petugas untuk mendapatkan fasilitas, pelayanan, dan bahkan keluar-masuk Lapas.
"Jadi, cabut dulu UU-nya sebelum menerbitkan PP. Itu jelas kelengahan negara dan sudah terjadi bertahun-tahun," ujar Yenti.

Begitu juga soal kelebihan kapasitas tahanan. Menurut Yenti, pemerintah hingga saat ini tidak ada upaya untuk menambah ruang tahanan. Yang terjadi pemerintah justru menumbuhsuburkan pembangunan mall.

"Dari 165.000 narapidana, lima puluh persen adalah napi kasus narkoba. Tapi pemerintah tidak pernah memikirkan pembangunan lapas, yang ada pembangunan mall," ujarnya.

Pakar demografi yang juga pengajar di Lemhannas, Sonny B Harmadi mengatakan, banyaknya residivis yang kembali melakukan kejahatan, membuktikan bahwa pembinaan di lapas gagal.

"Padahal, criminal justice system itu harus berhasil menjadikan perilaku narapidana lebih baik dan kembali diterima di tengah-tengah masyarakat setelah dia keluar dari tahanan. Kalau tidak, berarti pembinaan di lapas gagal".(Sug/Kart DS/Ant)
 
Top