GuidePedia


Jakarta, Global Post
Perjuangan yang cukup melelahkan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan akhirnya membuahkan putusan yang melegakan Drs.H.Mudjadid Dulwathan,SH. MH. MBL, dimanavonis hakim marupakan akhir dari pertarungan hukum antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa.Bila jaksa gagal membuktikan peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka vonis pengadilan membebaskan (vreijspraak) terdakwa Napih dan Nisah Binti Bengkek dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa dalam perkara nomor 1148/Pid.B/2012/PN.JAK.TIM merupakan kewenangan hakim dalam memutus sebuah perkara.

Demikian dikatakan praktisi hukum dan dosen widya iswara madya Kementerian Perdagangan RI, Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH. MH. MBL.

Dikatakan Mudjadid, Majelis hakim membebaskan terdakwa, dalam hal ini kliennya dari segala dakwaan jaksa penuntut umum (vreijppaak), karena kejelian majelis hakim yang dipimpin Herlina Manurung,SH. MH dan hakim anggota terdiri dari Matras Supomo, SH. MH, Nyoman Sukresna, SH dalam perkara pidana biasa No.1148/Pid.B/2013/PN.Jaktim dengan terdakwa Napih bin Bengkek dan Nisah binti Bengkektelah menemukan ketidak afsahan secara materiil (materile wederech telijkheid) atas barang bukti saksi pelapor Susana Lubis berupa sertifikat no.853/Pondok Kelapa yang terbit di atas tanah milik terdakwa mengandung cacat hukum. 

Lebih jauh menurut penilaian dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institut Business Law and Administration management (IBLAM) Jakarta yang bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa dalam perkara tersebut saat hadir dalam pembacaan putusan tanggal 11 Juli 2013berpendapat bahwa alasan-alasan hukum yang digunakan majelis hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan adalah logika dan dapat diterima akal sehat karena alasan hukum untuk membebaskan murni kedua terdakwa dari dakwaan sesuai hukum sebagaimana dimaksud pasal 44 jo, pasal 48 jo, pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 51 KUH Pidana. Sehingga dapat meniadakan beban pidana terhadap terdakwa. Bila ini terjadi dalam pertarungan hukum antara terdakwa dengan jaksa penuntut umum berarti jaksa penuntut umum merugikan negara dan para terdakwa, katanya.
“Bila ini terjadi yang salah adalah penyidik polisi karena gagal menemukan hukum dan gagal menilai laporan saksi pelapor. Karena membuat laporan palsu,” tambahnya.

Dalam perkara inimajelis hakim punya kemampuan sifat melawan hukum yang tidak terbukti selama proses persidangan pidana terhadap dakwaan jaksa kepada pemilik hak atas tanah korban laporan palsu saksi Susana Lubis yang menempatkan lokasi sertifikat no.853 diatas tanah terdakwa. Dengan demikian jaksa dan polisi terbukti telah menyalah gunakan hukum untuk melancarkan kejahatan saksi pelapor Susana Lubis, ujarnya menandaskan.

Hukum dapat dijalankan melalui saksi dan melalui pembangunan alibi alibi oleh penasehat hukum dalam proses pemeriksaan pengadilan sesuai konstitusi yuridis hukum yang dikenal sebagai hukum acara pemeriksaan perkara. Semua itu dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan peradilan yang sehat, sehingga dapat menghasilkan bukti-bukti yang menentukan untuk sebuah putusan yang bersifat legalistic.
Karena itu hukum dapat dikatakan bagaikan gerobak yang penuh muatan barang atau hukum dapat dikatakan sarat dengan kepentingan penegak hukum. Dalam proses pemeriksaan pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum serta para saksi dan hakim. Maka pada akhirnya hakim punya kepentingan yang bersifat legalitas melalui aturan undang-undang hukum acara pemeriksaan perkara.Dan akhirnya dengan keyakinan dari hati nurani yang paling dalam, hakim punya keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

Dengan demikian teori administrasi dapat dipakai berdasarkan asas hukum administrasi, supremasi hukum dapat diciptakan oleh penegak hukum berdasarkan fakta hukum yang ada.Maka hukum dapat ditegakkan oleh hakim yang punya kemauan dalam menegakkan supremasi administrasi. Putusan hukum pidana dan putusan hukum perdata dapat mengembalikan putusan administrasi Negara seperti mencabut sebuah dasar hukum administrasi yang tercantum dalam sertifikat tanah no.853/Pondok Kelapa atas nama Susana Lubis yang menjadi saksi pelapor dalam perkara no.1148/pid.B/2012.Demikian rangkuman pendapat Advokat Mudjadid kepada Global Post usai memenangkan perkara kliennya di PN Jakarta Timur belum lama ini.

Jaksa Ajukan Kasasi

Akhirnya setelah mendapat putusan bebas murni dari majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas kasus bebas murni terhadap Napih Bin Bengkek dan Nisah Binti Bengkek perihal dakwaan penyerobotan tanah yang yang dituntut Jaksa Penuntut Umum atas dasar barang bukti sertifikat palsu nomor 853 Pondok Kelapa yang ditempatkan di atas tanah terdakwa oleh saksi pelapor Susana Lubis.

Hal ini ketika dikonfirmasi kepada kuasa hukum terdakwa Drs.H.Mudjadid Dulwathan,SH,MH,MBL perihak kasasi yang diajukan JPU kepada kliennya. Ia (Mudjadid) menyatakan jika hal itu dilakukan oleh jaksa, berarti jaksanya mau bunuh diri. 

“Kalau Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, sama saja dia bunuh diri, atau melakukan kejahatan jabatan dengan menyesatkan Hakim Agung melalui barang bukti yang tidak sah dan hal ini memberikan peluang kepada saudara terdakwa untuk menuntut Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana sebagai mana dimaksud pasal 263 KUH Pidana,” katanya.

Sudah saatnya, kata Mudjadid, Jaksa Agung memberhentikan atau melakukan evaluasi atas kinerja jaksa-jaksa yang bermental seperti ini agar semua kebenaran dan keadilan dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau semua keputusan pengadilan ditetapkan melalui pertimbangan yang matang. Sehingga Negara tidak lagi dirugikan oleh permainan-permainan jaksa yang bermental krupuk yang melakukan kejahatan semu dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Sepanjang Jaksa Penuntut Umum bermental seprti ini, nama baik Jaksa Agung tidak akan pernah bersih, karena penegakkan hukum tidak pernah digunakan untuk kepentingan keadilan,” ungkap Mudjadid menanggapi kasasi yang diajukan JPU. (Uchy/Red)
 
Top