GuidePedia

Jakarta, Global Post
Integritas aparat Penegak hukum ke depan harus lebih mengedepankan Good Will, untuk menunjukan kesetiaannya terhadap sumpah jabatan atas tugas yang diembannya. Bila KPK dan kepolisian serta kejaksaan agung tidak ada kemauan untuk melindungi hak-hak atas tanah masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan, maka masyarakat punya hak untuk menuntut kerugian kepada kepala Negara selaku penerima dan pemakai uang pajak yang berasal dari masyarakat pemilik tanah yang tidak mendapat pelayanan dana jaminan hak kepemilikan harta rakyat Indonesia.
             
Demikian dikatakan Mudjadid Dulwathan menanggapi kinerja Badan Pertanahan Nasional yang kerap menghilangkan hak keperdataan masyarakat pemilik tanah, khususnya bagi masyarakat lemah, buta huruf dan buta hukum.

Untuk itu, kata Mudjadid, kepala Negara jangan asal mengangkat ketua KPK, Kapolri, Kejagung dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanpa melihat latarbelakang mereka sesungguhnya. Kenapa demikian, karena negeri ini sesungguhnya bukan milik penjahat. Rakyat wajib dilindungi hak-hak hukumnya dan jangan dihianati, mari kita selamatkan bangsa dan Negara ini dari ancaman mafia tanah, khususnya bagi masyarakat lemah dan buta hukum, katanya. 

Keberadaan mafia tanah sudah merusak hukum melalui penyelusupan kedalam tubuh aparatur Negara dan pemerintah, karena itu, Mudjadid menghimbau kepala Negara dan DPR RI agar mengawasi kinerja badan pertanahan secara rutin dan memerintahkan kepada penegak hukum cepat menyelesaikan ribuan laporan rakyat korban kejahatan Badan Pertanahan yang menghilangkan hak keperdataan masyarakat pemilik tanah.

Hal ini dilatarbelakangi suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Badan Pertanahan seluruh Indonesia, “khususnya di lingkungan Badan Pertanahan Jakarta Timur yang selalu mempermainkan pemilik tanah yang mengurus sertifikat dengan pungutan liar. Hal ini terjadi kepada pemohon sertifikat ribuan orang. Bahkan lebih ironis lagi sampai terjadi penggelapan hak sertifikat orang lain. Contoh Pirah Binti Perkis dan Salmah Binti Naih serta hak Edi Soebekti Cs dipermainkan oknum Badan Pertanahan Jakarta Timur,” ujarnya menyesalkan.

Bahkan tak jarang dalam menerbitkan sertifikat tanah sering kali tanpa koreksi (verifikasi lapangan), sehingga tidak sama dengan fakta phisik di lapangan. ‘Sebenarnya kalau Badan Pertanahan mau bekerja sesuai asas hukum administrasi Negara, sepanjang ada kemauan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang minta penyelesaian sertifikat dengan fakta bukti yang jelas, maka sebuah keputusan pejabat pertanahan yang salah atau keliru secara administrasi dapat dicabut oleh pejabat pembuat keputusan. Apalagi kalau sudah dibuktikan adanya kejahatan sesuai asas hukum pidana yang telah diuji dipengadilan telah ditemukan fakta dan bukti hukum tentang kejahatan,” paparnya. 

Kasus Penerbitan sertifikat tanah seperti dialami Pirah Binti Perkis atas bidang tanah no. 3077 tahun 1997 tanggal 31 maret 1997 terbukti di pengadilan terbit sertifikat no.853 Pondok Kelapa atas nama Susana Lubis di atas tanah Pirah Binti Perkis sesuai asas hukum administrasi Negara, dimana sertifikat no.853 Pondok Kelapa atas nama Susana Lubis wajib dicabut oleh kepala Badan Pertanahan selaku penerbit sertifikat no.853 dan menerbitkan pengakuan atas tanah Pirah Binti Perkis di atas tanah yang terdaftar dalam peta gambar ukur no.3077 tahun 1997 tanggal 31 Maret 1997.

Rasanya sulit untuk menilai pejabat tata usaha Badan Pertanahan apakah mengerti asas hukum administrasi Negara, sehingga mau memahami dan mencabut sertifikat no.00240 tahun 2006 atas nama Mary Tandiary dan mengembalikan kepada Salma Binti Naih atau Marwin Damiri selaku ahli waris Damiri. Karena sertifikat lahir diatas tanah 753 meter yang terbit diatas tanah Salma Binti Naih yang luasnya 900 meter atas nama Mary Tandiary adalah cacat hukum.

“Seyogyanya penerbitan sertifikat tanah yang cacat hukum dapat dicabut sendiri oleh instansi penerbit berdasarkan asas hukum administrasi Negara. Untuk itu pejabat yang menduduki jabatan tata usaha Negara wajib memiliki kompetensi dalam bidang hukum administrasi untuk menghindari kejahatan administrasi Negara,” kata Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH, MH, MBL selaku Widya Ishwara pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri ini menghimbau kepala Negara agar mengeluarkan instruksi kepada lembaga Negara untuk mengangkat pjabat dengan persyaratan memenuhi kompetensi dibidangnya, terutama dalam menduduki jabatan tata usaha Negara.
 
Pada kesempatan tersebut Mudjadid menyatakan sudah saatnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI untuk membentuk tim penyelamat hak milik masyarakat/Negara. Dan korban kejahatan mafia tanah dan Badan Pertanahan akibat penerbitan sertifikat tanah ditanah milik pihak lain sudah mencapai ratusan triliyun rupiah, kata advokat Mudjadid usai mendampingi Napih bin Bengkek membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya.

Napih adalah korban penggelapan hak milik tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Jakarta Timur dengan menerbitkan sertifikat No.853 Pondok Kelapa atas nama Susana Lubis seorang penadah tanah milik Pirah Binti Perkis dari H. Lolom Pohan. 

Menurut Advokat Mudjadid sudah jutaan masyarakat atau badan hukum pemilih tanah adat atau tanah Negara yang didapat secara halal sesuai aturan hukum waris atau kesepakatan para pihak sebagai mana diatur dalam pasal 1313 jo, pasal 1320 jo, pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata. 

Dewasa ini banyak pihak terancam keselamatan haknya akibat badan pertanahan menerbitkan sertifikat melalui permohonan kelompok mafia tanah yang merampas hak milik pihak lain atau tanah Eigendon atau tanah badan hukum yang terlantar akibat krisis ekonomi, akibat adanya revolusi social dan budaya di Indonesia wajib dilindungi Negara, pungkas Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH, MH, MBL selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (LP-HAM) Independen di Indonesia ini menyatakan dewasa ini mafia tanah telah mengancam persatuan dan kesatuan nasional. (Chy/Red)
 
Top