GuidePedia

Jakarta, Global Post 
Lahirnya sertifikat No. 00244/Utan Kayu Utara yang diajukan Mery Tandiary dalam perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 69 PK.Ag/2011 diduga hasil penipuan terhadap Damiri dengan cara pura-pura menjadi pembeli tanah di Rt. 011 Rw. 05 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kec. Matraman yang berlokasi di Jl. Pramuka Raya No. 148 B dan 148 C, Jakarta Timur harus dibatalkan berdasarkan Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 22./P3HP/2008/PA.JP tanggal 9 Juli 2008 dan No. 204/Pdt.P/2013/PAJP.
 
Dalam Fatwa Waris tersebut disebutkan ahli waris yang sah dari almarhun Damiri yakni Ny. Salmah Binti Na’ih (istri almarhum) yang dinikahinyapada tanggal 17 Juni 1961 dan dari buah perkawinannya memiliki seorang anak laki-laki bernama Marwin Damiri bin Damiri lahir di Jakarta tanggal 08 Maret 1964.
Apalagi sebelumnya seseorang (Merry Tandiary) hanya dengan mengaku alias menyatakan sanggup membayar lunas tanah dimaksud usai menanda tangani akta jual beli di notaris, ternyata sampai terjadi perkara di pengadilan Agama Jakarta Timur antara Damiri dengan Mery Tandiary tidak ada i’tikad baik Mery Tandiary untuk membayar hak-hak Damiri sampai ajal menjemput Damiri pada tahun 2008.
Anehnya lagi wajah hukum kita justru tidak selaras dengan fakta dilapangan, dimana Hakim Agung dalam perkara kasasi malah justru mengeluarkan putusan kasasi No. 355k/Ag/2009 setelah Damiri dinyatakan meninggal dunia, bukankah seharusnya perkara menjadi batal  demi hukum.
Karena itu keluarga almarhum Damiri mengajukan peninjau kembali ke Mahkamah Agung, akan tetapi hakim yang sama menolak permohonan keluarga Damiri dengan alasan Merry Tandiary memegang sertifikat dan akta jual beli.
Berdasarkan bukti putusan Mahkamah Agung tersebut diketahui sertifikat nomor ; 00244/Utan Kayu Utara dan akta jual beli no. 53 tahun 2006 ternyata terbit salah alamat dan salah ukuran luas tanah, termasuk juga terjadi kesalahan tata letak lokasi tanah dan bahkan tidak memiliki warkah tanah sesuai bukti asal usul tanah.
Maka dengan demikian Marwin Damiri selaku anak kandung Damiri sebagai ahli waris menunjuk law office Mudjadid & Patners sebagai kuasa hukum mendampingi Marwin Damiri.Law Office Mudjadid & Partners sendiri dibawah pimpinan Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH. MH. MBL yang sehari-harinya selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Independen di Indonesia tetap berupaya keras untuk mengembalikan hak-hak Marwin Damiri.
Mudjadid yang mengaku spesialis Hukum Administrasi negara dan penemu bedah hukum ini mengaku telah membedah putusan majelis hakim agung agama dalam perkara peninjauan kembali No. 69 Pk/Ag/2013 sejak tanggal 17 Juni  s/d 11 Juli 2013, ternyata putusan majelis hakim agung tersebut bermuatan penyesatan hukum. 
Dan tindakan hakim agung agama menggunakan barang bukti hasil kejahatan hukum dari Merry Tandiary itu terjadi karena unsur kejahatan yang melibatkan oknum banyak pihak.Sehinga terbitnya putusan mahkamah agung tersebut cacat hukum. Atas dasar temuan tim bedah hukum Low Office Mudjadid and Partenersmenyangkut hak ahli waris almarhum Damiri ini merasa kecewa kepada mahkamah agung. Maka pihaknya melaporkan kejahatan Mary Tandiary kepada Mabes Polri demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, kata Mudjadid kepada Global post usai menerima putusan bebas murni atas perkara pertarungan jaksa penuntut umum dengan terdakwa Napih Bin Bengkek dan Nisah Binti Bengkek sejak tanggal 9 februari 2010 s/d tanggal 11 juli 2013 terhadap perkara pidana no.1148/Pid.B/2012/PN.JAK.TIM. 
Berkat pembelaan advokat Mudjadid terhadap pemilik tanah adat karena sertifikat no.853/Pondok Kelapa atas nama Susana Lubis adalah sertifikat palsu.Demikian halnya dengan yang terjadi pada kasus pemalsuan sertifikat nomor No. 00244/Utan Kayu Utara yang diajukan Mery Tandiary dalam perkara peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 69 PK.Ag/2011 diduga hasil rekayasa Merry dalam melakukan aksi penipuan terhadap Damiri dengan cara memalsukan bukti palsa terhadap obyek perkara berupa tanah yang berlokasi di Rt. 011 Rw. 05 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kec. Matraman tepatnya di Jl. Pramuka Raya No. 148 B dan 148 C, Jakarta Timur harus dibatalkan demi hukum.(Uchy/Red)
 
Top