GuidePedia

Jakarta, Global Post
Sebagai advokad Drs.H. Mudjadid Dulwathan SH. MH, MBL bertindak untuk dan atas nama para terdakwa Napih bin Bengkek dan Ny. Nisah binti bengkek, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29-Maret-2012, mengajukan Pembelaan terdakwa, terhadap Requisitoir Jaksa /Penuntut Umum,  Kamis tanggal 20 Juni 2013, terkait tuntutan Jaksa/PU, dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perk.PDM-23/JKT-TIM/07/2012.
           
Dalam pembelaan tersebut dikatakan tuntukan JPU tidak konsisten, dimana Jaksa mendakwakan tanah saksi Suzana Lubis, dibeli dari Zainal Arifin, dengan perantara H. Edmon

Pohan  berdasar Girik   no. C. 3400, Persil       28, Blok D.1 atas Nama Penjual Zainal Arifin

Terletak di Kampung Baru, Rt.010/08, Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit, Kodya
Jakarta Timur dengan Luas 1905 m2.

Dalam pembelaan kuasa hukum terdakwa mohon agar Tuntutan Jaksa lembar ke- 2
baris ke 16; 24; dari atas, dan lembar ke-2, baris ke-3 dari bawah, semua saksi-saksinya Jaksamenunjuk : luas tanah 1.870 m2. Luas tanah 1.870 m2 ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi

Jaksa/PU, Suzana Lubis,  H. Edmon Pohan, H. Koin bin Sair, Naman Gonan.
           
Nampak jelas, keterangan Saksi Jaksa, menunjuk angka luas 1.870 m2, hasil rekayasa Jaksa/PU karena hal tersebut tidak lazim, saksi yang banyaknya 5 orang, dapat menyebut angka yang sama, padahal diantara saksi-saksi, banyak yang tidak kenal kepada Suzana Lubis.
           
Lazimnya, keterangan saksi, akan berbeda-beda bahkan ada yang tidak mengenai “luas” secara limitative, dengan menyebut jumlah/angka, karena  mengenai hal yang bersifat teknismenunjuk luas tanah, dengan menyebut angka.
           
Kesimpulannya, keterangan saksi-saksi Jaksa/PU, bohong, hanya mengikuti sekenario Jaksa Penuntut Umum, ujarnya.
           
Karena itu para terdakwa bertanya Bukankah JPU wajib membuktikan atas Surat
Dakwanya dimana para terdakwa disangkakan telah masuk tanah Suzana Lubis yang katanya

Dibeli   Tanggal 28 Januari 1991 dari   Zainal Arifin melalui Perantara   H. Edmon Pohan berdasarkan Girik C 3400, Persil 28 Blok D. 1 yang terletak di Kampung Baru Rt.  010/08 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit , Kodya Jakarta Timur dengan Luas 1905 m2.
           
“Ironisnya dalam Dakwaan tanah yang dibeli Suzana Lubis dengan luas Tanah 1905 m2 terletak di Kampung Baru, sementara dalam tuntutan tanah Suzana Lubis, yang dimasuki para terdakwa memiliki Luas 1870 m2 dan terletak       di Kampung Rambutan. Artinya tuntutan

JPU diduga salah alamat. Dengan demimikian hal ini memenuhi Unsur melawan hukum
dalam pasal 167 ayat (1) KUHP, tidak terbukti, sehingga terdakwa Napih bin Bengkek dan Ny. Nisah binti Bengkek harus dibebaskan dari segala dakwaan,” tandas Mudjadid.
           
Ditegaskan Mudjadid jika berdasarkan fakta dilapangan dan legalitas formal, para
terdakwa, tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menempati/menguasai tanahnya

sendiri, tanah asal dari Ibunya Pirah binti Perkis, seluas 1830 m2. Bukan 1870 m2/ seperti diplesetkan Jaksa/PU. Karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan,” katanya.
           
Suzana Lubis, kata Mudjadid, dapat dilaporkan kepada Penyidik, atas dakwaan telah
menggunakan Surat Palsu, melanggar pasal 263 KUHP ancaman Pidana 6 tahun penjara dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap kapada para terdakwa,
sehingga bisa diancam pidana 1 tahun  berdasarkan  ps. 335 KUHP.
           
“Selain itu Suzana Lubis oleh terdakwa sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait
Dalam Surat Pembelian berupa A.J.B. Suzana Lubis, tanah yang dibeli terletak  di Kampung Baru, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kodya Jakarta Timur, bukan di Jalan Rambutan No. 10.
           
Diuraikan Mudjadid bahwa Kampung Baru sendiri memang ada, yaitu rumah No. 10
terletak  di Gang H. Nuar Dilih berada disebelah kiri Jalan Lapin Raya, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur atas nama : Wadah. Sementara dalam BAP Kepolisian, Suzana Lubis, menyebut rumah  No. 10 Rt.010/Rw.08, Kampung Rambutan, mestinya

Suzana Lubis harus menyebutkan Kampung Baru, sehingga cocok alias tepat dengan Surat Pembelian, dan

cocok/persis dengan keadaan tanah di Kampung Baru atas nama Wadah. Kesimpulan Suzana Lubis lagi-lagi salah alamat, ia mensertifikatkan tanah orang.
           
Para terdakwa berpendapat bahwa selaku JPU, seharusnya teliti dan akurat dalam
“dakwaan” Mmaupun “Tuntutan”. Tidak boleh berubah-rubah, atau plintat plintut. “Sudah
seharusnya Majelis Hakim, dalam mengadili perkara Pidana terdakwa mengejar Kebenaran secara materiil, bukan kebenaran formil atau kulit-nya saja, sesuai dengan Sertifikat Suzana Lubis,” tandas Ketua Umum LP-HAM Independen di Indonesia itu.
           
Intinya dalam pembelaannya Mudjadid Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan
menyatakan, kesalahan terdakwa Napih bin Bengkek dan terdakwa Ny. Nisah binti Bengkek,  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan.

Karena itu pihaknya meminta supaya hakim Menetapkan, memulihkan hak  terdakwa Napih bin Bengkek dan Ny. Nisah binti Bengkek, dalam kemampuan, harkat serta  martabatnya. Kemudian Membebankan biaya perkara kepada Negara. (Lik/Chy)
 
Top