GuidePedia

Jakarta, Global Post
Menyadari pembangkangan pada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, tiga menteri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sudah siap dicopot. Presiden SBY dikabarkan akan membuat keputusan terkait komposisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, setelah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Jumat (21/6) malam atau Sabtu (22/6) dini hari. 

"Tiga menteri PKS di-reshuffle, kita siap-siap saja. Kalau dicopot, kita siap; kalau ditunjuk, kita siap. Tapi PKS ingin dengar ada hal itu," kata Mensos Salim Segaf Aljufri kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/6) pekan lalu. 

Meski demikian, Salim masih meyakini, sejauh ini hubungan Presiden SBY dengan para menteri PKS tak ada masalah. Salim masih yakin SBY tak akan mengeluarkan PKS dari koalisi. "Hubungan menteri PKS dan Presiden bagus, kerjanya menteri juga baguskan," katanya sambil tertawa. 

Salim enggan menanggapi pernyataan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha yang menyebut koalisi dengan PKS sudah berakhir sebagai sikap SBY. "Semua orang bebas berpendapat. Dan, saya lihat masih juga (di koalisi). Saya melihat masih. Buktinya menteri masih juga," katanya. 

Dia juga menghadiri pengumuman penaikan harga BBM di kantor Menko Perekonomian tadi malam. "Saya kira semua menteri hadir, saya juga hadir," ucapnya.

Statemen itu ditanggapi pernyataan keras Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. "Berakhir sudah anggota koalisi yang bermental bunglon," kata Didi. 

Menurut dia, berakhirnya kebersamaan dengan PKS tidak perlu dirayakan besar-besaran. Dia menyebutkan, kini saatnya parpol koalisi merapatkan barisan mengawal pengalihan subsidi BBM ke berbagai sektor. 

Biar rakyat menilai dan sejarah mencatat bahwa langkah PKS melalui Rapat Paripurna DPR tidak lain hanyalah upaya pengalihan isu dugaan korupsi yang telah menimpa beberapa kader utamanya," kata Didi. 

Dia kembali menuding manuver PKS hanya sekadar upaya mengalihkan kasus dugaan korupsi impor sapi, yang mengakibatkan melonjak dahsyat harga daging yang merupakan kebutuhan pokok rakyat. "Apalagi, ini menjelang Idul Fitri yang menjadi perayaan sangat sakral dan besar bagi umat Islam," ucapnya.

Menurut Didi, gaya politik berjiwa bunglon yang diterapkan PKS jauh dari politik kesatria. Tak elok rasanya hanya mau ikut kebijakan yang enak-enak saja. 

"Sementara kebijakan yang tidak populer dan tidak enak, tidak mau ikut menanggung risiko. Maka sangat pantas sanksi sebagaimana code of conduct yang ada, yakni otomatis dikeluarkan dari koalisi," katanya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, saat ini Setgab intens menggelar rapat membahas nasib PKS. 

"Rapat terakhir dua hari yang lalu. Keputusan ini diambil bersama. Pak SBY tentu mendengarkan saran dari seluruhnya karena keputusan ini sangat strategis," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. 

Setgab dikabarkan akan segera rapat membahas eksistensi PKS di koalisi. Rapat itu juga akan menghasilkan masukan untuk Presiden SBY mengenai nasib tiga menteri PKS di kabinet. 

Mereka adalah Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring, dan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono. Namun Setgab masih menunggu kuorum. 

Saat ini ada ketua umum parpol anggota Setgab yang sedang berada di luar negeri. Dia adalah Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jeddah untuk memantau pemutihan TKI dan Ketua Umum DPP PPP yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali yang berada di Mekah. (Feber S/Ray/Ant)
 
Top