GuidePedia

Jakarta , Global Post
Pro Kontra terhadap Kewenangan penyadapan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dipersoalkan DPR setelah sebelumnya diusulkan DPR untuk dihapus melalui Revisi Undang-Undang (RUU) KPK, yang kemudian mendapat protes dari sejumlah kalangan.

Kali ini, DPR ngotot supaya fungsi penyadapan ini diatur melalui UU yang terpisah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Bahkan, Ketua DPR Marzuki Alie mendukung pembentukan UU tentang penyadapan jika fungsi yang dilakukan KPK dan aparat hukum lainnya itu dianggap tidak ada dasar hukumnya.

"Kalau memang penyadapan yang dilakukan KPK dan aparat hukum lainnya dianggap tidak ada dasar hukumnya, ya segera saja ajukan RUU-nya dan dibuatkan Undang-undangnya agar kegiatan itu tidak lagi menimbulkan keresahan," ujar Marzuki Alie di Jakarta, Jumat (28/6).

Penyadapan yang dilakukan KPK untuk memantau gerak-gerik pejabat publik yang terindikasi melakukan korupsi ini memang kerap menimbulkan keresahan bagi sejumlah pejabat pemerintah, termasuk anggota DPR.

Bahkan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pimpinan KPK, Kamis (27/6) lalu, sejumlah anggota Komisi III DPR mempertanyakan praktik penyadapan yang dilakukan lembaga antikorupsi itu, karena tidak ada dasar hukumnya.

Salah satunya anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah. Ia mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum untuk teknis pengaturan dan pelaksanaan penyadapan yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk KPK.

Marzuki Alie sendiri tidak sepakat atas usulan Fahri. Alasannya, jika pemerintah menerbitkan Perppu soal pengaturan mekanisme penyadapan, dikhawatirkan nantinya akan ditolak oleh DPR, sehingga Marzuki mengusulkan agar mekanisme penyadapan diundangkan.
"Ajukan saja dalam masa persidangan saat ini, kalau mau. Agar nantinya langsung bisa dibahas di DPR, sehingga soal penyadapan ini menjadi clear," ujar Ketua DPR itu.
Fahri Hamzah menilai, penanganan korupsi di Indonesia dinilai tidak menampakkan hasil signifikan. Bahkan terkait konteks penyadapan, dia menuding selama ini KPK melakukan penyadapan secara serampangan.
Ia juga mengingatkan, dalam deklarasi internasional hak asasi manusia tahun 1948 Pasal 12, disebutkan bahwa tidak ada seorang pun boleh diganggu dalam urusan pribadi, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan antar surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang. Jika tidak diperkenankan merupakan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya, maka setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum.

Lalu, kata Fahri, UUD 1945 pun mengadopsinya dalam Pasal 28 butir (J), yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakauan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain,” katanya.
Hal ini pula yang dipakai oleh MK untuk membatalkan Pasal 31 UU ITE. Karena itu, tidak boleh ada dasar penyadapan di bawah UU.

"Kenapa Pasal 31 UU ITE dibatalkan? Karena human right. Penyadapan itu harus diatur menurut UU. Itu maksud dari putusan MK tersebut. Mengingat kondisi darurat atas kegiatan penyadapan tersebut, maka hal itu perlu diatur lewat Perppu. Dan diajukan ke DPR secepatnya," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Al Muzzammil Yusuf, mengaku pihaknya menunggu sikap resmi dari pimpinan KPK soal perlunya mekanisme penyadapan diatur secara teknis dalam sebuah undang-undang (UU). Selama ini, kata dia, KPK menolak mekanisme penyadapan itu diatur dalam UU.

"Kan kemarin dalam RDP di Komisi III sudah banyak anggota yang resah atas sepak terjang aktivitas penyadapan yang dilakukan KPK yang tidak memiliki landasan hukum. Sebagian besar anggota Komisi III memang mendorong agar mekanisme penyadapan segera diatur dalam Perppu atau UU," ujar ujar politisi PKS ini.

Anggota Fraksi PKS lainnya di Komisi I DPR, Budiyanto, menyarankan agar aparat penegak hukum hati-hati dalam melakukan penyadapan. Jangan sampai justru upaya penyadapan itu dapat menyebabkan bocornya rahasia negara ke pihak-pihak asing.
Terkait dengan itu, alat sadap yang dimiliki sejumlah lembaga penegakan hukum seharusnya mendapatkan validasi dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sebelum digunakan. Apalagi, jika alat sadap itu berasal dari hibah atau bantuan luar negeri.

"Validasi atau tera oleh Lemsaneg sangat penting untuk menghindari bocornya rahasia negara kepada pihak asing. Sebab, alat sadap tersebut umumnya dipakai untuk merekam percakapan para penyelenggara negara. Jadi, ini bukan semata persoalan penegakan hukum, tetapi juga ada unsur keamanan nasional di dalamnya," ujarnya. (Sug/Ray/Ant)
 
Top