GuidePedia

Jakarta, Global Post
Putusan Mahkamah Agung no. 69 Pk/ag/2010 yang diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung hari kamis tanggal 23 Desember 2010 membawa nama Allah dan mengaku  demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa sangat merugikan nama baik Mahkamah Agung Republik Indonesia dan nama baik Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta DKI Jakarta akibat tindakan hakim agung yang tidak mengerti hukum perjanjian sebagaimana dimaksud surat Annisa ayat 29 atau pasal 1313 jo pasal 1338 KUH perdata
Mereka itu hakim agung yang menghianati hukum agama dan hukum-hukum formil dan mengaku bermartabat sebagai Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. Sip. M. Hum hakim agung, dan Drs. H. Mamdan, SH. MH serta Prof. Dr. Rifyal Ka’bah yang telah menempatkan dirinya selaku hakim sebagai pihak yang berperkara, dengan cara menghalalkan barang bukti yang haram dan jelas telah memperkosa hak-hak keperdataan Ny. Salmah Binti Naih dan hak-hak keperdataan Marwin Bin Damiri selaku pemegang waris dari almarhum Damiri Bin Ilyas sesuai akta permohonan pertolongan harta peninggalan no.22/p3jp/2008/PA tanggal 9 Juni 2008 yang dikeluarkan Pengadilan Agama (fatwa waris) Jakarta Pusat. 

“Saya katakan demikian karena para hakim tersebut telah menghalalkan dokumen yang tidak diuji melalui pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama sebagai syarat pemeriksaan perkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, dimana menurut Hukum Acara, Hakim Agung hanya sebagai peninjau dalam penerapan hukum pada tingkat pertama sudah benar atau belum. Tetapi ternyata Majelis Hakim tersebut justru masuk kepada masalah materi yang bukan dalam kapasitas hak dan kewajibannya sebagai Hakim Agung,” Demikian hasil bedah hukum yang dilakukan Lembaga Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (LP-HAM) Independen di Indonesia yang dipimpin Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH. MH. MBL sebagaimana disampaikan kepada Global Post, Jum’at (14/6/2013) pekan lalu.

Setelah membuktikan objek perkara yang dilaporkan Ny. Hj. Salmah Binti Naih dan Marwin Bin Damiri di Jalan Pramuka Raya no. 148 B dan no. 148 C Jakarta Timur berdasarkan Surat Keterangan Lurah Utan Kayu Utara No. 77/171.562/13 Surat keterangan bahwa obyek diatas masih dalam pengusaan pemiliknya (Ny. Hj. Salmah – red) sejak tahun 1982 hingga sekarang belum pernah berpindah hak kepada Merry Tandiary yang mengaku memiliki akta jual beli dan sertifikat diatas tanah tersebut yang dianggap bertentangan dengan pasal 19 jo pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pertanahan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Bahkan penerbitan semua akta-akta notaris  yang dijadikan barang bukti dalam perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dapat dipastikan palsu sebagaimana dimaksud pasal 263 jo pasal 266 jo pasal 378 KUH Pidana. 

Oleh karena itu Hakim Agung tersebut sangat keliru menghalalkan akta-akta yang bersifat haram untuk barang bukti di dalam perkara tersebut, karena Hakim Agung tersebut diduga tidak mengacu kepada penetapan sita obyek perkara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang kemudian memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk melakukan eksekusi (juru sita) Nomor 610/Pdt.G/2006/PA.JP serta Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang telah membuktikan akta yang dimiliki Mery Tandiary Nomor 53 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 sudah dibatalkan demi hukum, akan tetapi Majelis Hakim tersebut lebih mementingkan pesan sponsor (mafia tanah) di kalangan kantor Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur. Mereka dapat dengan mudah menerbitkan bukti pajak tanpa prosedur hukum yang jelas.

Oleh karena itu, pada hari Rabut (12/6/2013) tidak terdapat diatas tanah tersebut bukti kepemilikan Mery Tandiary berdasarkan penelitian dan pengukuran tanah seluas 860 m2 atas nama Mery Tandiary. “Justru yang ada tanah dan bangunan Hak Milik Ny. Salmah yang dibelinya tahun 1982 dari Faruk Abri dan Drs. Asikin dimana tanah tersebut di Badan Pertanahan Jakarta Timur  Nomor 10.13 Tahun 1983 atas nama Tuan Asikin telah digelapkan melalui penerbitan gambar sertifikat nomor 0244 tanggal 9 Maret 2006 dengan luas tanah 753 m2 dengan cara menerbitkan Surat ukur baru nomor 08 tahun 2006 tanggal 28 Februari 2006. Sehingga jelas sertifikat tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena merugikan pencari keadilan dimana fakta dilapangan tanah milik Ny. Salmah seluas 860 m2 masih utuh diukur oleh Dinas Tata Kota untuk pembanding bahwa Badan Pertanahan Jakarta Timur telah melakukan manipulasi fakta lapangan dalam mengukur dan menerbitkan sertifikat yang ditempatkan di atas tanah Ny. Hj. Salmah tersebut.

Sesuai fakta dilapangan hak milik Ny. Salmah Binti Naih dan Marwin Bin Damiri ternyata luas 860 meter dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan pramuka dan sebelah selatan dengan tanah kosong PT. Astra dan sebelah timur dengan batas tanah astra dan sebelah barat dengan gang Maatun atau plaza is anwar. Sesuai fakta dapat dipastikan sertifikat tanah atas nama Damiri seluas 753 meter dengan nomor 00244 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur terbit tanggal 9 Maret 2006 dan surat ukur 23 Februari 2006 nomor 8 tahun 2006 dengan ukuran 753 meter terbit atas dasar pemalsuan keterangan asal usul tanah dan penggelapan gambar surat ukur tanah no. 10.13/1983 bulan November atas rekayasa Ny. Mery Tandriany dengan menggunakan nama Damiri yang telah meninggal dunia tanggal 3 Mei 2008 terbukti  Mery Damiri telah menggunakan akta notaris Waworuntu dan notaris George Handoyo Hermawi, SH untuk bahan barang bukti baru dalam perkara di Mahkamah Agung no. 69 Pk/ag/2010 tersebut.

Lebih lanjut advokat Mudjadid berharap kiranya ketua Mahkamah Agung segera mau mengusut para pihak demi nama baik mahkamah agung dan memerintahkan penyidik Polri mengusut Ny. Mery Tandriany sebagai pelaku kejahatan sebagai mana dimaksud pasal 266 jo pasal 263 jo pasal 378 KUH Pidana sesuai laporan Ny. Salmah di Polda Metro Jaya no. Lp/38/1/2012/Pmj/dit/reskrimum tanggal 6 Januari 2012. Mengingat saat ini akibat putusan Mahkamah Agung tersebut Ny. Mery Tandriany telah menggunakan putusan tersebut dan hak keperdataan Darwin Damiri dan Ny. Hj. Salmah Binti Naih terancam kerugian 15 milyar.

“Sebagaimana kita ketahui manusia yang ingkar dalam menegakkan kebenaran adalah orang-orang kafir yang dzalim dan iblis yang ingkar terhadap kebenaran Allah adalah setan. Rasanya kita tidak pantas menyamakan seorang hakim agung disebut orang dzalim dan tidak amanah pada ajaran kebenaran yang dipelajarinya selama ini, lalu menyalahgunakan jabatannya karena pengaruh mafia tanah?  Terlebih jika mengorbankan harta seorang janda yang didzalimi oleh pihak yang tidak berhak atas hartanya. Apakah pantas mencari keadilan dikecewakan karena menegakkan kebenaran melalui pengadilan agama yang dipercayainya? Karena itu saya meminta maaf kepada bangsa Indonesia bila saya gagal membela hak-hak asasi di indonesia karena hakim tidak bisa dipercaya dalam melihat fakta hukum dan tidak mampu menguji materi perkara dalam menggunakan baju toganya di meja hijau. Sungguh saya malu melihat hakim yang curang menegakkan kebenaran dan lebih mengutamakan pesan sponsor untuk kelancaran kejahatan,” ungkap Mudjadid bernada kecewa.

Bukankah lambang hakim berupa timbangan itu sebuah filosofi neraca kebenaran, kata Mudjadid kepada Global Post. Sementara rakyat kecil dan orang-orang pencari keadilan tidak berdaya melawan kedzaliman hakim, polisi, dan jaksa dipengadilan tidak ada yang berani meluruskan kekhilafan mereka. Apakah ini akibat pemimpin negara atau pemerintah yang sombong dan lupa dengan kewajiban, ibarat kacang lupa kulitnya, kehilangan imannya dan lupa akan sumpah jabatannya? Demikian urai Mudjadid Dulwathan seorang Widya Ishwara Madya /dosen pengajar PNS, TNI/Polri ini dengan rasa kecewa kepada situasi saat ini.

Lebih lanjut dikatakan Mudjadid, kenapa putusan peninjauan kembali perkara mahkamah agung tidak mengandung kebenaran? Karena hakim agung dewasa ini bukan lahir dari hakim karir. Mereka bekerja atas dasar bumbu jadi, dari hakim yustisi dan panitera penerima pesanan perkara dari kalangan mafia hukum yang beroperasi dipengadilan sebagai bagian dari mafia hukum yang punya jaringan dikantor-kantor pajak bumi dan bangunan dan badan pertanahan dengan oknum kelurahan atau mandor-mandor tanah untuk menguasai tanah-tanah masyarakat yang buta hukum dalam proses perkara disetiap lini pengadilan se Indonesia, tandas Mudjadid memaparkan pengalamannya melawan mafia tanah. 

Dimana para mafia hukum dan mafia tanah tersebut umumnya menggunakan pengacara yang tidak jelas asal usulnya dan umumnya mafia tanah dan mafia hukum, mantan jaksa, TNI/Polri yang gagal berkarir seperti PT. B M di Jakarta Timur. 

Untuk melawan para pemilik tanah dari kalangan warga Betawi, dengan menghianati hukum acara pembuktian dalam memeriksa perkara tingkat peninjauan kembali, menghalalkan bukti perkara tanpa pemeriksaan fakta lapangan sebagaimana hal tersebut kewenangan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa fakta hukum yang dijadikan novum atau bukti baru dalam aturan hukum acara pemeriksaan peninjauan perkara digelapkan majelis hakim agung untuk memenangkan mafia dengan  mudah menyalahkan kesalahan penerapan hukum pada pengadilan banding dan kasasi.

Dengan melanggar hukum acara pembuktian fakta lapangan, mengingat banyaknya putusan PK yang merugikan masyarakat pencari keadilan akibat hakim agung yang lahir karena karbitan dari partai politik tidak punya kemampuan untuk menegakkan hukum berdasarkan substansi pekerjaan yang diterima seorang hakim agung dalam menjalankan amanah hukum, tambahnya 

Hendaknya Mahkamah Agung jangan asal-asalan mengeluarkan putusan hukum. Karena dewasa ini mafia hukum dan mafia tanah ada dimana-mana, bahkan dikendalikan oleh yayasan sosial BY milik diduga milik oknum TNI AL  yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Laut berinisal S dengan mengatasnamakan yayasan BY memperjual belikan tanah rakyat dan tanah negara bekas Bantaran Kali Buaran Pondok Kelapa Jakarta Timur kepada masyarakat, akibatnya salah seorang korban Niman Bin Sian mengajukan peninjauan kembali perkara ke Mahkamah Agung dengan bukti-bukti palsu mengakibatkan hak milik puluhan masyarakat terancam sebagaimana dilaporkan pembeli tanah Niman Bin Sian bernama Edy Subekti dan kawan-kawan kepada advokat Mudjadid baru-baru ini. 

“Mereka terancam dengan bukti-bukti palsu yang diajukan Letnan Kolonel Laut S atas nama yayasan BY melawan pemilik tanah yang sah atas nama Niman Bin Sian. Melalu kesempatan ini Mudjadid menghimbau ketua Mahkamah Agung untuk aktif mengawasi perkara di Mahkamah Agung dan menghimbau presiden dan DPR RI menindak hakim agung yang nakal,” pungkasnya. (Chy/Red)
 
Top