GuidePedia

Jakarta, Global Post
 Diakui Mudjadid sebagai lawyeur bagi pencari keadilan, kalau baru-baru ini pihaknya menerima pengakuan dari seorang janda tua berumur 65 tahun yang bernama Ny. Salmah Bin Naih dengan didampingi anaknya Dr. Ing Marwin Damiri lulusan perguruan tinggi Jerman dimana seorang ibu dengan mata berkaca-kaca dan dalam keadaan kecewa kepada putusan haram Mahkamah Agung atas putusan peninjauan kembali no. 69/pk/ag/2011 produk hukum 

Majelis Hakim Agung, yaitu Prof. Dr. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum dan Prof. Dr. Mandam, SH, MH, serta Prof. Dr. Rifyal Ka’bah dimana diduga telah menggelapkan barang bukti hak Ny. Salmah Binti Naih dan anaknya Darwin Damiri yang dikenal sebagai yunior BJ. Habibie ini.
           
Sekembalinya dari Jerman Dr. Ing Marwin Damiri dihancurkan oleh suruhan Mary Tandiary dengan atas penyerobotan tanah dengan menggunakan sertifikat palsu no. 00244  Kelurahan Utan Kayu Utara dengan gambar ukur 08 tahun 2006 seluas 753 meter ditempatkan diatas tanah hak milik Ny. Salmah Binti Naih seluas 900 meter. Ironinya sertifikat itu kemudian dilegalkan hakim agung untuk melindungi kejahatan Mary Tandiary yang nyata-nyata selain merampas tanah, Ny. Mary Tandiary telah merampok mesin percetakan milik Ny. Salmah Binti Naih senilai 5 milyar melalui Ibu Kuswidarty yang menjualnya tanpa sepengetahuan Ny. Salmah dan ahli waris Marwin Damiri. 

Kejadian tersebut terjadi antara hari ke 3 – 7 setelah almarhum Damiri meninggal dunia tanggal 3 Mei 2008 disamping juga telah menghancurkan rumah miliknya senilai 6 milyar di jalan Pramuka Raya no. 148 B dan no. 148 C di Jakarta.

Dimana menurut fakta dilapangan, kata Mudjadid, bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 69/pk/ag/2011 dijadikan alat kejahatan, dengan demikian sudah saatnya presiden dan Mahkamah Agung melindungi  dan mengembalikan hak Ny. Salmah Binti Naih dan Marwin Damiri dengan Meninjau Kembali Putusan Mahkamah Agung tersebut, ujarnya.

“Dilain pihak saya juga melihat kejahatan polri dan jaksa terhadap kasus Napih Bin Bengkek dan Nisah Binti Bengkek selaku korban merekayasa perkara. Kenapa pencari keadilan sekarang sulit mendapatkan haknya di pengadilan,” ujar Drs. H. Mudjadid Dulwathan, SH, MH, MBL spesialis hukum administrasi negara yang mengaku memiliki sertifikat kompetensi dosen widya ishwara madya pengajar mata lembaga pendidikan pemerintahan menyampaikan pendapatnya kepada Global Post di Jakarta, Sabtu pekan lalu.

Menanggapi banyaknya putusan pengadilan yang mengecewakan masyarakat pencari keadilan dewasa ini. Menurut advokat yang satu ini mengtakan bahwa pengadilan baru sebatas pembuat keputusan formil dari hakim yang mengadili sebuah perkara dan baru bagian politik hukum pemerintah yang baru menjalankan konstitusi negara.

Bahkan, kata Ketua Umum Lembaga Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Independen di Indonesia ini memberi contoh musibah yang melanda lembaga hukum Indonesia yang secara hukum merupakan kesalahan Ketua Mahkamah Agung, Kepala Negara, dan DPR RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap tegaknya hukum oleh institusi Polri dan Kejaksaan Agung.

“Maka yakinlah penegak hukum tidak akan pernah bersih dari kejahatan jabatan bila pemimpin tidak mau tahu kekecewaan seseorang dalam memperjuangkan kebenaran yang hakiki yang dirampas dan digelapkan hak-haknya disaat minta keadilan kepada penegak hukum. Karena haknya hilang ditelan sebuah kekuatan yang tidak adil. Karena hukum digelapkan oknum penyidik dan jaksa serta hakim pada saat pencari keadilan di pengadilan dapat kita merasakan bila melihat wajah pencari keadilan yang gagal,” urai Mudjadid.

Lebih menyedihkan bila kita melihat tuntutan JPU berdasarkan perkara Nomor 1148/pid.B/2012/PN.Jkt.Tim di pengadilan Jakarta Timur yang dilakukan penyidik Sonar Silaholo dan jaksa penuntut umum Primuka Arrom dengan cara menjadikan Napih Bin Bengkek dan Nisah Binti Bengkek sebagai tersangka.

Landasan  penyidik dan jaksa dengan menghalakan sertifikat no. 853 beralamat di Pondok Kelapa diatas tanah tersangka yang terdaftar berdasarkan pasal 19 undang-undang no. 5 tahun 1960 sesuai peta nomor 3077 tahun 1997 tiba-tiba digelapkan jaksa untuk menghalalkan sertifikat Susana Lubis sebagai pelaku pembuat laporan palsu sebagai mana dimaksud pasal 263 Jo 335 KUH Pidana dan kasus ini juga telah ditangani oleh direktorat reserse kriminal umum Polda Metro Jaya.

Bahkan penyidik Sonar Silaholo dan badan pertanahan Jakarta Timur serta Susana Lubis dan Lurah Pondok Kelapa sudah diperiksa oleh tim penyidik atas dasar laporan Napih Bin Bengkek selaku korban rekayasa perkara Susana Lubis.

Kasus yang sama juga dialami oleh Akhmad Bin Kiran dan Nurani pemilik tanah di Kampung Tipar Pondok Kelapa yang tanahnya dijual PT. BM kepada Kementerian Pekerjaan Umum seluas 5000 meter dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 25 milyar, kata Mudjadid.

Masih menurut praktisi hukum dan dosen widya iswara Kementerian Perdagangan RI ini menegaskan sudah saatnya pemerintah DKI meninjau izin perumahan PT. BM dan yayasan BY dikawasan Pondok Kelapa. Tujuannya agar rakyat tidak jadi korban terus.
Diakhir perbincangannya Mudjadid menghimbau Kapolri agar segera membentuk tim khusus untuk memberantas kejahatan pertanahan terhadap perlindungan hak rakyat yang jadi korban mafia tanah seperti Nurani Binti Kiran serta H. Aramih Bin Kenjeng karena mereka orang-orang buta huruf korban kejahatan mafia tanah, pungkasnya. (Chy)







 
Top