GuidePedia

Jakarta, Global Post
Pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter, yang berlaku efektif sejak Sabtu (22/6) dini hari. 

Namun, pemerintah diingatkan untuk mengatasi dampak sosial dan politik dari kenaikan harga BBM yang diumumkan menjelang bulan Ramadhan dan tahun ajaran baru.

Penetapan kenaikan harga BBM itu disampaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, di kantor Menko Perekonomian Jakarta, Jumat (21/6) malam pukul 22.00 WIB.
Menurut Wacik, penyesuaian harga eceran baru tersebut berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran.

Ia juga menyebutkan, penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi itu berdasarkan peraturan Nomor 07/PN/12/MEN/2013 tentang penyesuaian harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi. "Harga tersebut berlaku serentak seluruh Indonesia terhitung sejak 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB," ujarnya. 

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, Mendikbud Muhammad Nuh, serta Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring.

Bahkan hadir juga Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, dan Kapolri Timur Pradopo. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam sambutan pengantarnya mengemukakan, penyesuaian harga BBM bersubsidi ini akibat dari dampak kenaikan harga minyak dunia. 

Sementara untuk mengantisipasi imbas penyesuaian harga BBM bersubsidi ini, Hatta menyatakan, pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah sebagai kompensasi dicabutnya subsidi BBM.

Di tempat terpisah, pengamat ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro dan pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparini berpendapat bahwa penetapan harga baru BBM itu sebagai kebijakan yang salah momentum. 

Alasannya, kenaikan harga BBM dikhawatirkan bisa meningkatkan inflasi serta memicu dampak sosial dan politik, lantaran diumumkan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, serta tahun ajaran siswa baru sehingga bisa memberatkan masyarakat. Selain itu, meski harga BBM sudah dinaikkan, tidak ada jaminan masyarakat akan mengurangi menggunakan BBM. Malah diprediksi bakal terjadi peningkatan konsumsi.

"Konsumsi BBM akan terus tinggi karena pemerintah selama ini tak pernah mengevaluasi volume konsumsi," tutur Hendri Saparini.

Komaidi Notonegoro juga berharap pemerintah mampu mengatasi kemungkinan gejolak harga bahan pokok di pasaran. Dengan begitu, harga kebutuhan pokok ini tidak melampaui ekspektasi yang seharusnya. "Pemerintah perlu menetapkan harga eceran tertinggi, misalnya beras atau harga bahan pokok lainnya," tuturnya.

Ia menambahkan, penetapan harga eceran tertinggi (HET) kebutuhan bahan pokok masyarakat bakal mampu meredam dampak kenaikan harga BBM. "Ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah, karena mau tidak mau akan memberikan dampak terhadap tarif angkutan umum dan harga barang dan jasa," tuturnya.
Ditegaskan Hendri Saparini, pemerintah selama ini tak pernah mengevaluasi volume konsumsi dan sumber minyak itu sendiri tak tesentuh.

"Belum lagi ada kebocoran-kebocoran BBM pada kilang minyak, distribusi minyak, juga kebocoran pada kilang-kilang yang masuk ke industri, selain kendaraan pribadi," ujarnya.

Pemerintah lebih mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM ketimbang membenahi masalah-masalah itu.

Selain itu, lanjut Hendri, harus diantisipasi kemungkinan munculnya penolakan dari daerah karena kepala daerahnya berasal dari partai yang berbeda dengan pemerintahan koalisi.

"Di daerah itu ada kesenjangan luar biasa terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, penurunan daya beli, dan sebagainya. Kalau itu terjadi, maka kebijakan pemerintah itu salah. Dana BLSM Rp 150 ribu itu tak berarti apa-apa bagi rakyat di Papua," ujar dia.

Menurut Hendri, BLSM itu tidak membantu masyarakat, hanya sebagai langkah pengamanan sementara. "Jadi, kalau kompensasi dengan pemberian dana BLSM selama empat bulan, selanjutnya bagaimana masyarakat bisa melindungi dirinya dengan harga-harga sembako yang sudah tinggi dan akan terus melonjak naik? Perlu diingat, harga sembako itu tak akan mungkin turun," tuturnya. (BS/JS/Sko/Ray/Ant)




 
Top