GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Akhirnya mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno divonis dengan pidana penjara selama 2,5 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk sejumlah pemerintah daerah di Indonesia tahun 2003 - 2005. Vonis tesebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Suhartoyo, Kamis (5/1) lalu. Mendengar putusan tersebut Hari Sabarno langsung menyatakan banding.
Alasan Hari mengajukan banding adalah majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan penjatuhan vonis tersebut seperti memo dinas palsu yang dikeluarkan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Oentarto Sindung Mawardi. Selain itu, Hari menyatakan penerbitan radiogram pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut tanpa persetujuannya. 

"Saya menyatakan banding yang mulia," ujar Hari kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor yang mengadili dirinya tersebut. 

Bukan saja vonis pidana penjara, jenderal purnawirawan itu, juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 150 juta yang bisa diganti dengan kurungan selama enam bulan. Sementara itu, hakim anggota Ugo menyatakan hal yang memberatkan majelis hakim menjatuhkan vonis tersebut adalah tindakan Hari saat menjabat menteri dalam negeri itu tidak mendukung program pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan pemerintah. Selain itu, tindakannya tersebut merugikan keuangan Negara, katanya. 

Hari dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 KUHP. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menuntut Hari Sabarno agar dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun dan membayar denda Rp 250 juta yang bisa diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Saat itu, jaksa menilai Hari telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Mendagri untuk pembuatan radiogram pengadaan damkar untuk 22 wilayah di Indonesia pada tahun 2003-2005. 

Dikatakan Hari pada penyampaian pembelaan (pledooi) di hadapan majelis hakim, dirinya mengaku tidak menyadari kejanggalan pada proses pengadaan mobil pemadam kebakaraan tersebut. Hal tersebut baru diketahuinya setelah ia diperiksa penyidik KPK. 

Kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut, berawal dari penerbitan radiogram bernomor 027/1496/OTDA, 12 Desember 2002 yang memerintahkan setiap kepala daerah untuk melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran Tohatsu tipe V80 ASM dan Morita tipe ME5. Radiogram itu ditandatangani Oentarto selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

Radiogram itu menyebutkan spesifikasi mobil pemadam kebakaran yang hanya bisa dipenuhi oleh PT Istana Sarana Raya dan PT Satal Nusantara. Dua perusahaan tersebut merupakan miliki Hengky Samuel Daud.

Selama proyek ini berjalan, 208 mobil pemadam kebakaran dibeli oleh sejumlah daerah dengan nilai mencapai Rp227,128 miliar. Menurut perhitungan BPKP, negara dirugikan Rp97,026 miliar. Kerugian itu berasal dari selisih kemahalan harga sebanyak Rp86 miliar dan sisanya berasal dari pembebasan bea masuk.
Kuasa hukum Oentarto, Firman Wijaya, menyatakan kekecewaannya atas putusan yang dijatuhkan terhadap Hari tersebut. Menurut Firman, putusan tersebut terlalu ringan. (NK/Ray/SK/Ant)
 
Top