GuidePedia


Jakarta, Global Post 
Menjelang pesta demokasi lima tahunan alias Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh, sejumlah peristiwa berdarah meletus di Tanah Rencong. Karena itu, sejumlah tokoh masyarakat dan elite politik meminta agar persoalan pesta demokrasi itu sebaiknya diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Saya yakin Presiden SBY punya kearifan untuk menyelesaikan persoalan Pilkada Aceh. Apakah ditunda atau diteruskan, sepenuhnya urusan Presiden," kata Wakil Ketua Tim Pemantau Otsus Aceh dan Papua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Daud, di Jakarta, Kamis (5/1) lalu.
Dikatakan Marzuki, persoalan Pilkada Aceh adalah ranah Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.
Oleh karena itu untuk mengurangi memanasnya suhu politik di Aceh, Marzuki Daud menyarankan, sebaiknya internal penguasa dan pemenang pemilu di Aceh melakukan rekonsiliasi (islah) demi terjaganya stabilitas keamanan, sosial dan politik.

Bila situasi dan kondisi Aceh tak kondusif, kata Marzuki, peluang masuksnya investasi bisa terhambat. "Ini tentu sangat merugikan. Kami sedang berjuang agar investasi 'receiving terminal' gas Arun dari Tangguh Papua akan mengisi tangki-tangki raksasa PT Arun NGL pada awal 2013, serta revitalisasi PT PN 1 yang yang didukung PT PN 3 dan PT PN 4, serta KKA yang didukung PT Semen Gresik. Ini juga merupakan harapan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang disampaikan dalam pertemuan dengan Forbes DPR beberapa waktu lalu," katanya.

Marzuki yakin bahwa sesungguhnya, situasi dan kondisi keamanan di Aceh sangat kondusif.

KPU Dan Bawaslu Lakukan Kajian Daftar Ulang

Akibat stabilitas keamanan di Aceh yang akhir-akhir ini meesahkan masyarakat, membuat KPU dan Bawaslu akan melakukan kajian komprehensif dari aspek hukum dan teknis, terkait usulan DPR Aceh membuka kembali tahapan pendaftaran bakal calon pada pilkada di provinsi itu.

"Kami berharap nantinya, semua pihak dapat menerima apapun hasil keputusan rapat Pleno KPU terkait dengan kemungkinan tahapan pendaftaran pilkada Aceh dapat dibuka kembali," kata Komisioner KPU Pusat Endang Sulastri kepada wartawan via telpon. 

Lebih jauh Endang Sulastri menjelaskan, saat ini KPU telah melakukan kajian landasan yuridis dan juga aspek teknis terkait dengan kemungkinan bahwa pendaftaran pilkada Aceh dapat dibuka kembali.
"KPU bekerja berlandaskan hukum dan peraturan, jadi kami tidak berpihak pada kepentingan-kepentingan tertentu, namun keberpihakan kami hanya pada aturan hukum saja," ujarnya.

Maka diharapkan keputusan KPU yang nantinya akan diplenokan merupakan hasil kajian yang mendalam dari berbagai landasan hukum dan perundang-undangan, sehingga hasil keputusan tersebut justru tidak menimbulkan konflik baru dalam penyelenggaraan pilkada Aceh. (TH/Fb. S/Ant/Nst)
 
Top