GuidePedia


 JAKARTA,Global Post
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan suap pada fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) tahun 2004, Nunun Nurbaeti Daradjatun, Jumat (30/12) ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/12). Menurut Abraham, KPK masih perlu mendalami keterangan yang diberikan Nunun pada pemeriksaan sebelumnya. Dengan pemeriksaan itu, diharapkan bisa terungkap aktor intelektual kasus yang sudah memenjarakan sekitar 30 anggota DPR RI periode 2004-2009 itu. "Kita panggil hari ini (kemarin-Red) buat pemeriksaan besok (hari ini-Red)," ujar Abraham.
Sebelumnya, Abraham mengaku sudah memiliki nama-nama orang yang akan dimintai keterangannya untuk memperdalam keterangan Nunun. Tetapi, dia menolak mengungkapkannya dengan alasan khawatir mereka akan melarikan diri.

Sementara itu, kuasa hukum Nunun Nurbaetie, Muljohardjo, sempat mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan KPK, kliennya pernah memperkenalkan Miranda Goeltom kepada empat anggota DPR. Mereka adalah Endin J Soefihara, Udju Djuhaeri, Hamka Yandhu, dan Paskah Suzetta.

Pada hari yang sama, KPK juga meminta keterangan musikus Erwin Gutawa. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Erwin diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Kementerian Luar Negeri.
Erwin dimintai keterangan untuk tersangka mantan Sekjen Departemen Luar Negeri Sudjadnan Parnohadiningrat. Sudjadnan sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada pertengahan November 2011.

Usai memberikan keterangan kepada penyidik KPK, Erwin mengaku tidak kenal dengan Sudjadnan. Keterangannya di hadapan penyidik KPK, menurut dia, berkaitan dengan acara musik di Kedutaan Besar RI tahun 2004 yang melibatkannya. "Tidak kenal, tidak kenal. Kebetulan saya hanya orang yang manggung waktu 2004 itu," ujar Erwin.

Sudjadnan, selaku pejabat pembuat komitmen Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri), diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk berbagai kegiatan seperti seminar yang diselenggarakan pada 2004-2005.
Menurut KPK, terdapat selisih penggunaan anggaran dari nilai anggaran yang sudah ditetapkan. Akibatnya, negara diduga dirugikan sekitar Rp 18 miliyard

Sebelumnya, Sudjadnan pernah menyatakan merasa di-fait a compli untuk menyetujui pembayaran penyelenggaraan Gala Dinner ASEAN Ministerial Meeting sekitar Juli 2004. Saat dimintai persetujuannya itu, Sudjadnan mengaku sedang berada di New York, AS. 

Saat tiba di Jakarta, dia diminta membayar Rp 1,45 miliar oleh event organizer pertunjukan musik itu, Mira Subiakto. Sudjadnan mengaku sempat menolak saat disodori jumlah biaya tersebut.
Atas perbuatannya itu, Sudjadnan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Nefan Kristiono)
 
Top