GuidePedia


Lebak, Global Post
Program bantuan dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dikucurkan oleh Kementerian Pertanian melalui para Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan dalam pelaksanaannya diduga bermasalah. Program PUAP merupakan salah satu program terobosan Kementerian Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. Sebagai salah satu kelompok pemberdayaan, PUAP dilaksanakan secara terintegritas dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dari tingkat pusat sampai daerah. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas/ Instansi terkait dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dinilai oleh sejumlah pihak adalah salah satu penyebab permasalahan yang terjadi dan tidak lestarinya program PUAP di Kabupaten Lebak.

Kepala Bidang P2U Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Asep, selaku Kabid yang membidangi program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) saat di konfirmasi Global Post di ruang kerjanya Rabu (11/1) terkesan berbelit-belit. Menurut Asep, apabila wartawan yang mau melakukan konfirmasi dan memberitakan seputar kegiatan itu harus mengisi formulir yang terlampir dalam Perbup.  “Kalau mau konfirmasi silahkan, tapi kalau mau di beritakan bapak harus mengisi formulir permohonan sesuai dengan Perbup. Saya tidak mau disalahkan dan saya harus seijin pimpinan dan biar lebih jelas mari kita bersama-sama ke Pak Kadis”. Kata Asep, kepada wartawan 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, H. Aan Kusdinar, yang baru menjabat sekisar tiga bulan ketika di konfirmasi di ruang kerjanya, mengakui adanya kelemahan di tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten dalam pelaksanaan program PUAP. “Dengan segala keterbatasan, kami tidak bisa memungkiri adanya kelemahan dalam pengawasan dan pembinaan. Akan tetapi kami akan terus berupaya untuk memperbaikinya”.Katanya

Masih kata H. Aan Kusdinar, Kalau ada penyalahgunaan atau penyelewengan dana bantuan PUAP yang diperuntukan bagi para petani anggota untuk modal usaha agribisnis di perdesaan oleh Gapoktan selaku pelaksana, pihaknya mengaku akan berupaya untuk meluruskan permasalahan tersebut. “Kalau para Gapoktan sengaja berbuat kesalahan melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan dana bantuan PUAP, itu adalah kesalahan dan kami akan melakukan koordinasi dengan pihak berwenang”. Katanya

Menanggapi lemahny pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian kepada para Gapoktan selaku penerima dan pelaksana PUAP, sehingga program PUAP di Kabupaten Lebak diduga bermasalah dan carut-marut, Sopan Sopian, Sekretaris Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Benteng Aspirasi Rakyat (LSM-BARA) mengatakan. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dalam melakukan pembianaan dan pengawasan serta pengawalan dalam pelaksanaan program PUAP.
“Untuk melakukan persiapan, pengawalan dan pembinaan Gapoktan PUAP di Kabupaten Lebak, itu ada dana pendukung yang dilokasikan dari dana APBD”.Kata Sopian

Dana BLM-PUAP yang diterima para Gapoktan, kata Sopan Sopian, dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif di sektor pertanian, dan setiap transaksi harus dilaksanakan secara transparan harus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan oleh Gapoktan selaku pelaksana sebagai modal dasar Unit Usaha Otonom selanjutnya dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Dana BLM-PUAP itu dilaksanakan secara terintegritas dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. “Pemberdayaan masyarakat pertanian adalah, upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis, sehingga mereka mampu secara mandiri mengembangkan diri dalam melakukan usaha secara berkelanjutan”.Ujar Sopian
       
Dijelaskan Sopan Sopian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PUAP yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten maupun Tim Teknis Kecamatan kepada para Gapoktan dilakukan dalam bentuk kunjungan, rapat-rapat, pendampingan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pola pelaksanaan PUAP.

“Hasil evaluasi kami di lapangan, dari tahun 2008-2011, tidak ada perkembangan usaha agribisnis yang dikelola oleh para petani yang modal dasarnya dari program PUAP, kami menduga penyaluran dana BLM-PUAP tidak tepat sasaran. Ini adalah salah satu bukti, lemahnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak”, jelasnya. (Heryanto/Nana)
 
Top