GuidePedia

Sebagai wartawan yang lahir di tiga zaman, sosok Syafaruddin Buwai Tergak, atau yang lebih akrab di sapa Syarifuddin BT memang tak asing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dilingkungan Dinas Pariwisata. Perjalanan panjang yang ia jalani sejak kelahirannya tahun 1936 silam cukup membuatnya kurang puas memberikan kontribusi pemikirannya terhadap bangsa ini, terutama Pemkab. Lampteng. Bahkan di era Ode Baru pernah ditahan karena mengungkap sebuah kebenaran. Saat ini yang ada dibenaknya ingin berkarya demi bangsa, meskipun usianya sudah memasuki 75 tahun. “Selagi hayat masih dikandung badan Pak Holik, kita harus berbuat yang terbaik untuk bangsa ini,” katanya pada Pemimpin Redaksi Global Post pada suatu ketika.



Seiring dengan memasuki akhir tahun 2011 dan memasuki tahun baru 2012, redaksi Global Post menurunkan tulisan untuk mengenal lebih jauh sosok Syarifuddin BT secara bersambung. Selamat membaca, semoga bermanfaat….. Bagian 3

Lampung Tengah, Global Post – Sosok Syarifuddin adalah pengagum dan pengamal ajaran Bung Karno, ialah Marhaenisme. Ditengah himpitan bathinnya yang berkecamuk saat itu, ia tidak keluar dari PDI Perjuangan dan tetap mempertahankan serta mengamalkan Ideologi Pancasila, sehingga sejak itu sampai sekarang dirinya mengaku hanya menjadi penonton Pemimpin Bangsa yang berkuasa. 

“Mau diapakan dan dibawa kemana NKRI oleh para pemimpin bangsa ini, saya masih ingat apa pesan Bung Karno, ‘Kutitipkan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  Ini  Kepadamu,’ ujar syarifuddin mengutif sepenggal pesan bijak Bung Karno kala itu.

Saya dan kita semua menunggu ketentuan Allah Yang Maha Kuasa, siapa dan kapan pemimpin sejati bisa muncul untuk memimpin NKRI ini untuk menumpas kedzaliman, kemaksiatan, Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). NKRI mulai kacau balau sejak pecahnya G.30 S/PKI karena Soeharto mengambil kesempatan menjatuhkan Bung Karno (KUP) dengan memanfaatkan serta memanipulasi isi Supersemar dengan dalih menumpas PKI atas nama Presiden dengan alasan Bung Karno sakit.  

Akhirnya dia menjabat sebagai Mandataris Presiden. Sejak dia memegang Supersemar akhirnya 1972 Soeharto resmi dipilih menjadi Presiden. Sejak Tahun 1969 Soeharto dengan kekuasaan Mandataris Presiden telah menggunakan Uang Negara agar selalu terpilih menjadi Presiden sampai tahun 1998. Ideologi yang dikembangkan oleh Soeharto adalah Liberalis dan Kapitalis, bukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan sebagai tameng adalah P4 berarti Penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Tepatnya tahun 1998 pecahlah reformasi Soeharto yang dituntut Mahasiswa dan Rakyat supaya turun dari jabatan Presiden, setelah Soeharto turun dari Presiden yang kala itu dikenal dengan istilah Lengser Keprabon, semua kesalahannya selama menjadi Presiden lebih kurang 32 tahun tidak diproses secara Hukum sampai dia meninggal dunia.
Maka reformasi menjadi salah kaprah sehingga demokrasi, dan hukum menjadi amburadul karena pemimpin yang mengatasnamakan reformasi (perubahan) adalah masih kroni-kroninya Soeharto, BJ. Habibie menjadi Presiden menggantikan Soeharto ternyata Timor Leste lepas dari NKRI. Diganti Presiden Gusdur lebih kuang 6 bulan lamanya menjadi Presiden telah mengadakan reformasi di tubuh TNI, Polri, dan Birokrasi. Ternyata selalu di demo supaya turun dari jabatannya sebagai Presiden. 

Setelah Gusdur turun dari jabatannya maka Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden  diangkat menjadi Presiden, dalam pemerintahan Megawati Soekarno Putri tidak pernah tenang selalu digonjang-ganjing oleh kroni-kroninya Soeharto, sehingga kekacauan dimana-mana. Dalam perjalanannya pada pemilu 2003 terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden selama 2 periode sampai sekarang. 

Kalau boleh jujur saya katakan bahwa beliau juga adalah kader atau antek-anteknya Soeharto. Ideologi NKRI adalah Pancasila semakin tidak jelas (kabur), dan Undang-Undang Dasar 1945 diadakan amandemen sesuai dengan kehendak atau kepentingan penguasa, sehingga Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan dan lain-lain tumpang tindih, akibatnya kacau balau, sehingga rakyat Indonesia semakin terpuruk, tertindas, bahkan semakin miskin dan menderita. 

Negara yang berdasarkan hukum atau Negara Hukum menjadi milik Penguasa atau Kapitalis, rakyat kecil selalu teraniaya, karena Hukum adalah untuk menghukum rakyat kecil bukan untuk menghukum penjabat atau penguasa atau orang-orang berduit. 

Penjabat tinggi tidak disentuh oleh Hukum, mereka yang merampok uang rakyat miliyaran dan triliyunan aman menggeleng hukum menjadi panggung sandiwara. Sementara rakyat kecil yang kelaparan harus meringkuk dipenjara gara-gara mencuri pisang dan buah kakao. (Bersambung...)
 
Top