GuidePedia


JAKARTA,Globalpost

Pemerintah seharusnya tidak beralasan bersikap panik dan khawatir oleh munculnya usulan agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait dengan penuntasan kasus Bank Century. Sebab, HMP tidak selalu berujung pada upaya pemakzulan presiden. Demikian pendapat Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaefuddin dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, Kamis (29/12). Ini juga terkait dengan munculnya tanggapan Ketua DPR Marzuki Alie yang menyatakan perlunya anggota DPR mempertimbangkan kembali urgensi usulan HMP.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad berjanji bahwa lembaganya tidak akan membiarkan penyelidikan kasus Bank Century terbengkalai alias dipetieskan.

Menurut Lukman Hakim, usulan agar DPR menggunakan HMP adalah soal biasa. "HMP tidak harus selalu bermuara pada impeachment (pemakzulan) karena tergantung apa pendapat yang dinyatakan. Karena itu, HMP tidak otomatis selalu mengarah kepada presiden. Jika dinyatakan presiden melanggar hukum, maka itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilihat apa memang ada pelanggaran hukum," tuturnya.

Menurut Lukman, usulan HMP DPR perlu dicermati mengenai isi atau substansi usulan itu. Dalam kasus Bank Century, HMP ini ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih terkatung-katung.

Yang terpenting, menurut Lukman, semua masalah menyangkut penyelesaian kasus Bank Century harus tetap mengedepankan tujuan dalam rangka penegakan hukum. Dengan demikian, persoalan yang muncul harus diselesaikan secara hukum dan tunduk pada putusan hukum.

"Sebelumnya kita juga menyampaikan alasan DPR memilih opsi C, yaitu menyatakan bahwa baik pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) maupun penyertaan modal sementara (PMS) dalam kasus penyelamatan Bank Century itu bermasalah. Itulah prinsip-prinsip dasar. Tim Pengawas (Penyelesaian Kasus Bank Century) DPR juga belum berhenti bekerja," katanya.

Sementara itu, Fadli menyayangkan sikap beberapa pihak yang malah mempersulit upaya penegakan hukum kasus Bank Century. Menurut dia, sudah saatnya sekarang ini kasus itu dibuka secara transparan.

Fadli juga menyinggung kekhawatiran Ketua DPR Marzuki Alie yang meminta anggota DPR meninjau kembali usulan HMP mengenai kasus Bank Century. Padahal, berbagai temuan yang ada menunjukkan bahwa dalam penyelamatan Bank Century diduga terjadi penyimpangan atau korupsi.

"Sudah jelas dalam kasus Bank Century ada penyimpangan. Nah, HMP DPR menjadi salah satu cara untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Kami kira sudah waktunya semua dibuka. Tidak perlu ada kekhawatiran," kata Fadli.

Terlebih lagi, menurut Fadli, pimpinan KPK yang baru juga telah berjanji untuk menyelesaikan kasus Bank Century secepatnya. Karena itu pula, sekarang ini diperlukan fokus dalam proses penuntasan kasus tersebut.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah menyerahkan hasil audit forensik penyaluran dana talangan ke Bank Century kepada lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK. Anggota BPK Taufiqurrahman berharap, hasil audit itu dapat segera ditindaklanjuti penegak hukum.

"Sudah saatnya dilakukan pengusutan hingga tuntas. Kami sudah menyampaikan secara mendetail hasil audit forensik itu kepada pihak penegak hukum," ujar Taufik.

Sedangkan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan, BPK terus berupaya menelusuri transaksi tidak wajar dalam kucuran dana talangan kepada Bank Century. Paling tidak, BPK hingga kini telah menelusuri 86.820.186 rekening nasabah Bank Century. Penelusuran dilakukan mulai tahun 2004 hingga 2009.

"Tujuan penelusuran ini untuk menemukan transaksi tidak wajar, yang bertentangan dengan perundang-undangan, merugikan bank, negara, atau masyarakat, serta mengungkap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut," ujar Hasan.

Dia menambahkan, BPK sudah maksimal dalam berupaya menelusuri aliran dana mencurigakan dalam kasus Bank Century. Terbukti sudah dua kali BPK melakukan audit atas kasus tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPK Abraham Samad berjanji lembaganya tidak akan membiarkan penyelidikan kasus Bank Century terbengkalai begitu saja alias dipetieskan.

Dengan sejumlah bukti yang ada, dia berkomitmen bahwa KPK akan mendalami kasus itu agar dapat diketahui pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi dalam bailout Rp 6,7 triliun Bank Century ini.

Abraham mengakui, dalam pertemuan yang juga dihadiri Wakapolri Komjen (Pol) Nanan Soekarna dan Jaksa Agung Basrief Arief di kantor BPK, Kamis pagi, dirinya telah menerima laporan hasil audit forensik kasus Bank Century dari pihak BPK selaku auditor. (Tri Handayani)

 
Top