GuidePedia


Kab. Semarang, Global Post
Bupati Semarang Mundjirin mulai gerah terkait munculnya 33 amplop yang diduga dari bupati untuk menyuap 26 anggota dewan sebagai pengusung Interplasi yang dilakukan di hotel Laras Asri Salatiga, bahkan berharap agar kepolisian dapat mengbongkat siapa pemilik amplop tersebut. Bupati Semarang Dr H Mundjirin ES SpOg menyatakan mendukung pernyataan yang dirilis oleh Ditreskrimsus Polda Jateng yang menyebutkan adanya indikasi suap dari dirinya dan siap bila nanti dipanggil oleh tim penyidik Polda untuk dimintai keterangannya. Namun, pihaknya sejauh ini belum menunjuk tim penasehat hukum. “Kalau nanti memang diperlukan maka saya akan menunjuk penasehat hukum,” tegasnya

Keberadaan 33 amplop yang dibagikan untuk 26 interplator, menurut Mundjirin, secara umum terkait tradisi pembagian uang BBM sebagai pengganti transportasi kepada peserta undangan rapat atau pertemuan tertentu merupakan tindakan yang sah-sah saja. “Yang penting, SPJ-nya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sembarangan dilakukan,” ungkapnya.

Mundjirin menegaskan dirinya tidak tahu menahu siapa pemilik 33 amplop yang kemudian menjadi bukti laporan, bisa jadi berasal dari lawan politiknya. “Bisa saja ada teman di dewan atau pihak lain yang merasa kurang enjoy, masalahnya jabatan bupati kan jabatan politik jadi saya harus siap dengan segala kemungkinan,” katanya.
Terkait pernyataan bahwa proses penyidikan sudah mengarah kuat ke kasus suap, pihaknya saat ini cukup tenang menghadapi kasus dugaan suap yang melibatkan namanya. Justru pihaknya berharap Ditreskrimsus Polda Jateng segera melakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik amplop.
“Saya berharap dapat segera diklarifikasi, bila memang keterangan saya diperlukan oleh tim penyidik maka saya akan memberikan keterangan sebenar-benarnya”tambahnya.

Namun, tegasnya, bila hasil penyidikan tidak terbukti keterlibatan dirinya atau keberadaan 33 amplop tersebut, maka pihaknya akan melakukan tuntutan balik karena selama ini merasa terganggu dan tidak nyaman. “Sebaiknya kita tunggu hasil penyidikan dulu, yang penting kita harus menggunakan azas praduga tak bersalah dan saya akan patuh pada proses hukum yang berlaku,” harapnya.

Sementara, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kab Semarang Soeprapto menjelaskan sebanyak 15 anggota dewan pengusung hak interplasi dipanggil Direskrimsus Polda Jateng untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus suap yang melibatkan bupati Semarang.
“Surat pemanggilannya sudah saya sampaikan kepada masing-masing anggota dewan yang dimaksudkan,” jelasnya.
Namun, lanjutnya, bersamaan dengan adanya beberapa anggota dewan yang menjadi anggota badan anggaran (Banggar) memiliki agenda kajian lapangan tentang APBD 2012 di Bandung, kemungkinan proses pemeriksaan akan diundur hingga selesainya acara tersebut.

Politisi senior F-PAN Achsin Ma`ruf kepada wartawan via ponsel menyatakan sangat setuju dan mendukung upaya bupati dalam menyikapi hasil penyelidikan terkait kasus suap kepada anggota dewan pengusung hak interplasi, sepanjang sudah jelas hasil penyelidikan oleh tim penegak hukum.

“Secara pribadi saya tidak percaya kalau bupati Mundjirin melakukan hal seperti itu, selaku partai pendukung tetap komitmen terhadap upaya bupati dalam menyelesaikan dugaan kasus suap yang akhir-akhir ini santer di publikasikan melalui media masa untuk mengembalikan citranya di kalangan masyarakat kabupaten Semarang,” ungkapnya. 

Politisi senior F-PKB Mas`ud Ridwan lewat ponsel yang saat itu berada di Bandung dalam tugas, mengatakan kalau bupati akan melakukan upaya hukum dalam pencemaran namanya, merupakan hak bupati. Diharapkan nantinya jangan berdampak menjadi ketidak harmonisan antara bupati dengan legislatif.

“Sebagai anggota legislatif, kami sudah melakukan tugas sebagai fungsi control terhadap kebijakan atau tindakan yang dilakukan bupati. Harapan ini tentunya seiring dengan konsep bupati mbangun deso noto kuto,” katanya lewat sms kepada wartawan. (Rz)
 
Top