GuidePedia


Kab.Konawe/Sulawesi Tenggara, Global Post
Permasalahn pengangkatan Sekertaris Desa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di daerah Kabupaten Konawe-Sulawesi Tenggara, mulai bermunculan satu persatu. Salah satunya adalah pengangkatan Sekdes di Desa Amonggedo, Kecamatan Amonggedo, menjadi PNS dianggap tidak sesuai prosedur dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Arif Tonang, Sekretaris Desa Amonggedo, yang diangkat sejak tahun 2004 silam sampai tahun 2010, kepada wartawan mengatakan bahwa pengangkatan sekdes di desa ini syarat rekayasa.

“Karena, saya yang melaksanakan tugas itu, saya yang diradiogram, saya juga yang memasukkan berkas , bahkan saya yang masuk lolos verifikasi, termasuk pengumuman kelolosan, dan pengangkatan perdana sekdes menjadi PNS di daerah konawe saya terdaftar nomor urut empat sesuai rekomendasi bupati,” ujarnya. 

Namun, kenyataannya saat orientasi, “malah bukan saya lagi, sudah atas nama Mulyono yang diangkat menjadi PNS sampai sekarang. Padahal, saya menjadi sekdes sejak tahun 2004 sebagaiman tertuang dalam SK Bupati Konawe No. 180 thun 2004 tanggal 10 Januari 2004. Makanya, saya katakan undang-undang apa yang dipakai di daerah ini.”

Arif Tonang menambahkan, sejak itu sampai sekarang dia menganggap dirinya masih sekeretaris desa. Apalagi, kata dia, sampai sekarang SK pemberhentian dirinya dari tugas sekdes tidak ada. 

“Kenyataanya juga saya yang menanam,  orang lain yang panen. Dari dasar inilah saya mengadukan persoalan ini sampai ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Alhamdulilah, sudah dijawab pengaduan saya oleh pihak BKN dengan nomor F.I.26-30/V.161-1634/59, yang mana surat ini di tujukan kepada bapak Bupati Konawe untuk segera mengembalikan NIP (Nomor Induk Pegawai) saudara Mulyono kepada pihak BKN. Dan, di poin satu surat ini jelas dikatakan bahwa Sekdes Amonggedo adalah saya, bukan saudara Mulyono,” ungkap Arif Tonang. 

Husaiman, mantan Anggota BPD Desa Amonggedo, embenarkan bahwa sejak tahun 2004 lalu Sekdes Amonggedo adalah Arif Tonang, bahkan pernah merangkap jabatan  sebagai Pelaksana Kepala Desa Amonggedo, selama satu tahun. “Pemerintah memberikan hak-hak sekdes sesuai porsinya, bukan malah dikorbankan hanya karena mungkin ada kekuatan lain (rupiah-red),” kata pria usia lanjut tersebut.

Agus, warga  juga membenarkan hal itu. Dia berharap atas kejadian yang menimpa Sekretaris Desa Amonggedo dapat dianulir dan diakomodir oleh pihak pemerintah daerah. "Apalagi mengambil hak orang itu kan haram hukumnya, jika tak ada izin dari pemiliknya," ujarnya. (Ir/Kyl)
 
Top